Urgensi Hak Aksesibilitas Kelompok Rentan dalam Pelayanan Publik

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Senin , 29 Sep 2025 - 19:40

Dicky Wahyudi.-Dok Pribadi-

Oleh Dicky Wahyudi

Mahasiswa Universitas Pertiba

Pelayanan publik adalah pilar fundamental sebuah negara demokratis. Lebih dari sekadar mekanisme administratif, ia adalah cerminan nyata dari komitmen negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pelayanan yang berkualitas mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan tata kelola yang baik.

Namun, di tengah idealisme ini, seringkali ada kelompok yang terlupakan dan terhambat aksesnya, kelompok rentan. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi mereka bukanlah pilihan, melainkan isu krusial dan panggilan untuk mewujudkan keadilan sosial sejati.

Alasan di balik minimnya fasilitas dan prosedur ini terkadang disebabkan oleh pandangan reaktif, seperti asumsi bahwa fasilitas tidak diperlukan karena "belum adanya pengalaman menangani atau menerima [pengguna] yang secara eksplisit membutuhkan pelayanan khusus".

Pemahaman ini mencerminkan pendekatan yang reaktif dari pada proaktif dalam pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Padahal, prinsip pelayanan publik yang berbasis HAM mengharuskan penyediaan fasilitas secara proaktif, terlepas dari ada atau tidaknya pengguna saat ini, karena hak atas aksesibilitas adalah hak yang melekat pada individu dan bukan bergantung pada jumlah pemanfaatannya. Ketiadaan fasilitas yang memadai, bahkan tanpa kasus riil, sudah merupakan pelanggaran terhadap amanat undang-undang yang mewajibkan penyediaan fasilitas pelayanan khusus secara proaktif.

Berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara eksplisit memperkuat dan menjamin hak mereka atas kemudahan, perlakuan khusus, aksesibilitas, dan pelayanan publik yang setara. Hal ini menegaskan bahwa penyediaan fasilitas yang ramah, prosedur yang adaptif, dan lingkungan yang inklusif bukanlah pilihan, melainkan amanat undang-undang dan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan HAM. Negara wajib menyediakan fasilitas seperti lahan parkir yang ramah, toilet yang sesuai, atau jalan yang tidak berundak, serta memastikan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung.

//Tantangan Implementasi: Realitas yang Mendesak Perbaikan

urgensi hak aksesibilitas kelompok rentan dalam pelayanan publik                            oleh dicky wahyudi 
mahasiswa universitas pertiba
 
pelayanan publik adalah pilar fundamental sebuah negara demokratis. lebih dari sekadar mekanisme administratif, ia adalah cerminan nyata dari komitmen negara terhadap hak asasi manusia (ham). pelayanan yang berkualitas mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan tata kelola yang baik. 
 
namun, di tengah idealisme ini, seringkali ada kelompok yang terlupakan dan terhambat aksesnya, kelompok rentan. pemenuhan hak aksesibilitas bagi mereka bukanlah pilihan, melainkan isu krusial dan panggilan untuk mewujudkan keadilan sosial sejati.
 
alasan di balik minimnya fasilitas dan prosedur ini terkadang disebabkan oleh pandangan reaktif, seperti asumsi bahwa fasilitas tidak diperlukan karena "belum adanya pengalaman menangani atau menerima [pengguna] yang secara eksplisit membutuhkan pelayanan khusus". 
 
pemahaman ini mencerminkan pendekatan yang reaktif dari pada proaktif dalam pemenuhan hak-hak kelompok rentan. padahal, prinsip pelayanan publik yang berbasis ham mengharuskan penyediaan fasilitas secara proaktif, terlepas dari ada atau tidaknya pengguna saat ini, karena hak atas aksesibilitas adalah hak yang melekat pada individu dan bukan bergantung pada jumlah pemanfaatannya. ketiadaan fasilitas yang memadai, bahkan tanpa kasus riil, sudah merupakan pelanggaran terhadap amanat undang-undang yang mewajibkan penyediaan fasilitas pelayanan khusus secara proaktif.
 
berbagai regulasi, seperti undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, secara eksplisit memperkuat dan menjamin hak mereka atas kemudahan, perlakuan khusus, aksesibilitas, dan pelayanan publik yang setara. hal ini menegaskan bahwa penyediaan fasilitas yang ramah, prosedur yang adaptif, dan lingkungan yang inklusif bukanlah pilihan, melainkan amanat undang-undang dan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan ham. negara wajib menyediakan fasilitas seperti lahan parkir yang ramah, toilet yang sesuai, atau jalan yang tidak berundak, serta memastikan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung.
 
//tantangan implementasi: realitas yang mendesak perbaikan
 
meskipun landasan hukumnya kuat, implementasi hak aksesibilitas bagi kelompok rentan dalam pelayanan publik seringkali dihadapkan pada tantangan sistemis dan operasional yang signifikan. banyak penyelenggara layanan masih belum sepenuhnya memahami perbedaan kebutuhan antara masyarakat umum mayoritas dan kelompok rentan yang minoritas, yang pada akhirnya seringkali menyebabkan skala prioritas yang timpang, bahkan berujung pada diskriminasi layanan. 
 
menurut (m.f.towel, 2020) seorang pakar dalam bidang aksesibilitas dan urban planning, menyatakan “penyediaan fasilitas ramah disabilitas bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga hak yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah dan lembaga publik.”
 
salah satu tantangan paling fundamental adalah minimnya ketersediaan infrastruktur fisik dan sarana prasarana yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan. fasilitas esensial seperti loket khusus, toilet khusus, area parkir khusus, ruang tunggu khusus, serta ramp dan jalur pemandu, seringkali tidak tersedia. kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan fasilitas belum sepenuhnya mengadopsi prinsip desain universal (universal design) atau design for all, yaitu di mana lingkungan dan produk dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu adaptasi khusus. 
 
ketiadaan fasilitas dasar ini secara langsung menghambat aksesibilitas fisik bagi individu dengan keterbatasan mobilitas, ibu hamil, atau lansia. mereka kesulitan mengakses bangunan, ruang publik, atau bahkan toilet, padahal undang-undang secara spesifik mengatur penyelenggaraan bangunan gedung dengan tujuan menjamin kemudahan bagi seluruh penggunanya, termasuk penyandang disabilitas. selain keterbatasan sarana fisik, tantangan krusial lainnya adalah absennya prosedur dan mekanisme pelayanan khusus yang terstandardisasi dan terpublikasi secara formal. 
 
walaupun ada inisiatif  ad-hoc atau secara personal dari petugas untuk memberikan perlakuan prioritas, ini seringkali tidak didukung oleh prosedur formal yang berkelanjutan. ketergantungan pada inisiatif personal dan kebijakan internal yang bersifat adaptif menunjukkan bahwa belum ada sistem baku untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan pelayanan khusus. tanpa prosedur yang jelas, kualitas pelayanan dapat bervariasi, tergantung seberapa peka rasa peduli petugas yang melayani, hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian bagi kelompok rentan, serta berimplikasi pada akuntabilitas karena tidak ada tolak ukur yang jelas untuk mengukur kinerja pelayanan.
 
tantangan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pemahaman dan internalisasi regulasi. meskipun staf pelayanan mungkin memiliki pemahaman dan sensitivitas dasar, seringkali mereka kurang terbiasa secara mendalam dengan kerangka regulasi pelayanan publik dan ham yang relevan. ini bukan sekadar masalah pengetahuan, tetapi juga internalisasi filosofi di balik regulasi tersebut, yaitu pentingnya pelayanan inklusif sebagai hak. 
 
kendala anggaran juga menjadi faktor penghambat, di mana pembangunan atau renovasi gedung agar ramah disabilitas seringkali memerlukan investasi finansial yang besar. terakhir, kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif memperparah kondisi, karena tanpa data komprehensif, sulit bagi institusi untuk mengidentifikasi celah, merencanakan perbaikan, dan mengukur efektivitas implementasi.
mewujudkan inklusi: sebuah imperatif moral dan legal
 
urgensi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini tidak bisa dianggap remeh. pemenuhan hak aksesibilitas bagi kelompok rentan tidak hanya sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari keadilan sosial, kesetaraan, dan komitmen terhadap martabat manusia. masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang lebih kuat, karena ia memanfaatkan potensi dari setiap warganya. ketika kelompok rentan dapat mengakses pelayanan publik dengan mudah, mereka dapat berpartisipasi lebih penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bersama.
 
untuk mewujudkan hal ini, diperlukan perbaikan sistematis dan komprehensif. pertama, internalisasi undang-undang pelayanan publik dan kerangka ham secara menyeluruh kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik sangatlah krusial. pemahaman yang mendalam akan membantu mengubah perspektif dari pendekatan reaktif menjadi penyediaan proaktif sebagai hak. kedua, pelatihan kompetensi yang berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan staf dalam melayani kelompok rentan, termasuk pemahaman tentang berbagai jenis keterbatasan dan teknik komunikasi yang efektif.
 
 
strategi pemenuhan standar dapat dilakukan secara bertahap, dengan memprioritaskan fasilitas yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar. penting untuk memastikan setidaknya ada satu toilet khusus yang mudah diakses di setiap gedung utama, atau penyediaan ramp di area-area krusial, dan loket pelayanan khusus. selain itu, jika pembangunan fisik memerlukan biaya besar, solusi alternatif yang lebih hemat biaya namun tetap efektif perlu dieksplorasi, seperti memastikan situs web resmi atau sistem informasi memiliki fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas visual (misalnya, pembaca layar), dan mengembangkan layanan daring yang memungkinkan kelompok rentan mengakses informasi atau mengurus administrasi dari jarak jauh.
 
pengembangan sistem monitoring kinerja pelayanan khusus, termasuk melalui platform daring, juga sangat penting. ini bisa berupa survei kepuasan pelanggan yang spesifik untuk kelompok rentan atau saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif. monitoring secara online memungkinkan pengumpulan data yang lebih luas dan efisien, yang pada akhirnya membantu institusi mengidentifikasi celah dan merumuskan perbaikan yang tepat sasaran. terakhir, menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas eksternal, seperti ombudsman, dapat memberikan masukan, pendampingan, dan rekomendasi terkait perbaikan pelayanan khusus, serta mendorong akuntabilitas.
 
//kesimpulan
urgensi hak aksesibilitas kelompok rentan dalam pelayanan publik adalah cermin dari tingkat peradaban suatu bangsa. ini adalah sebuah imperatif, bukan sekadar pilihan. ketiadaan fasilitas dan prosedur baku, terlepas dari ada atau tidaknya kasus riil pengguna layanan khusus saat ini, merupakan pelanggaran proaktif terhadap hak atas aksesibilitas dan kesetaraan yang dijamin oleh undang-undang. pemenuhan hak ini seharusnya tidak bergantung pada diskresi atau belas kasihan individual, melainkan harus terjamin melalui sistem, kebijakan, dan infrastruktur yang baku dan proaktif.
 
dengan menyediakan akses yang mudah di semua lini pelayanan, mulai dari informasi yang aksesibel hingga fasilitas fisik yang ramah, kita dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu, tanpa terkecuali, untuk berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. 
 
ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dengan martabat dan berpartisipasi penuh dalam setiap aspek kehidupan. kegagalan dalam memenuhi hak aksesibilitas adalah kegagalan kita sebagai masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. oleh karena itu, langkah proaktif dan sistematis adalah harga mati demi terwujudnya pelayanan publik yang benar-benar melayani semua.**