Sikok Bagi Limo: Parodi Politik di Tanah Serumpun Sebalai (1)

sikok bagi limo: parodi politik di tanah serumpun sebalai (1) oleh fadhilah imam institut pahlawan 12 sungailiat bangka   tulisan ini di buat dengan judul sikok bagi limo yang merupakan parodi lirik dari sebuah lagu dengan bahasa khas kota palembang, sikok menjadi duo. sikok bagi limo adalah frasa yang belakangan santer terdengar di pelosok kabupaten bangka, bukan sebagai judul lagu dangdut remix terbaru, tapi sebagai parodi situasi politik yang sedang panas-panasnya.    frasa ini, yang berakar dari dialek khas palembang, awalnya mengandung makna sederhana,  satu dibagi lima. tapi mari kita telusuri lebih jauh,  bagaimana jika yang dibagi kue bukan sekadar kue, melainkan kursi kepala daerah? dapat  kita bayangkan jika satu kue lapis legit dibagi menjadi lima, akan ada perasaan yang bercampur aduk, terpaksa, kurang nyaman , kurang puas terhadap kenyamanan atau merasa senasib sepenanggungan.   lalu bagaimana dengan kontestasi pemilu ulang di kabupaten yang diikuti lima pasang kontestan yaitu ferry insani–syahbudin, naziarto-usnen, andi kusuma–budiyono,  rusli jasli-aksan visyawan,  dan rato rusdiyanto-ramadian, maka jadilah sikok bagi  limo .    jika melihat catatan yang pernah ada dalam pemilukada di kabupaten bangka, mungkin ini adalah pemilukada yang baru pertama terjadi akibat dari implikasi dari sistem pemilukada kita, yang di hasilkan dari pemilu serentak dengan kemenangan kotak kosong. fenomena kotak kosong dalam pemilu serentak bukan sekadar kecelakaan demokrasi, tetapi menjadi indikator adanya ketidakseimbangan antara sistem pencalonan dan representasi politik.    seperti diungkapkan oleh marcus mietzner (2013), sistem demokrasi indonesia pasca reformasi masih menyisakan banyak lubang kelembagaan, termasuk soal dominasi partai politik besar dan pengaturan ambang batas pencalonan. ambang batas pencalonan atau presidential threshold yang diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 2017 mensyaratkan partai atau gabungan partai harus memiliki minimal 20% kursi di dpr atau 25% suara sah nasional untuk dapat mengusung capres/cawapres.    dalam konteks lokal, meski istilah threshold ini tak secara langsung diterapkan, semangatnya tetap terasa partai harus berkoalisi, membangun dukungan, dan tak jarang terpaksa memasangkan kandidat demi "cukup syarat". hal ini sering membuat publik merasa bahwa pasangan calon dibentuk bukan atas dasar kualitas atau visi, tapi semata strategi numerik. maka tak heran jika ada ungkapan sinis dari warga, "yang penting duitnya cocok di kertas, soal cocok memimpin, belakangan saja."   //kemenangan kotak kosong pilkada kabupaten bangka  ketika kemenangan kotak kosong dalam kontestasi pemilihan kepala daerah secara serentak di indonesia, ketika itu pula mencerminkan situasi politik yang unik di sebuah daerah di mana rekam jejak kontestan menjadi perhitungan bagi masyarakat.    kotak kosong dalam demokrasi memiliki beberapa cara yang penting dan relevan, terutama dalam konteks pilkada dengan calon tunggal. beberapa narasi yang sering dikaitkan dengan kotak kosong dalam sistem demokrasi, yaitu simbol penolakan terhadap status quo. demokrasi sebagai kebebasan memilih kotak kosong dianggap sebagai cara masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan terhadap calon tunggal, baik karena kebijakan, rekam jejak, atau kurangnya alternatif dalam kontestasi politik.   di samping itu dapat pula dikatakan dengan narasi lebih mengerucut yaitu protes terhadap oligarki kekuasaan yang disebut dengan keserakahan partai politik yang bersifat pragmatism tujuan politik.  dalam beberapa kasus, dominasi politik oleh kelompok tertentu memicu persepsi bahwa proses pencalonan tidak inklusif, dan kotak kosong menjadi alat untuk melawan hegemoni tersebut.   dalam sebuah peristiwa yang mengundang perhatian luas, pilkada kabupaten bangka mencatat babak baru dalam sejarah demokrasi lokal. untuk pertama kalinya, kotak kosong meraih kemenangan besar melawan calon tunggal yang diajukan oleh partai politik. fenomena ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi masyarakat kabupaten bangka, tetapi juga menggambarkan kekuatan suara rakyat sebagai elemen utama dalam sistem demokrasi.    kontestasi pemilhan kepala daerah di kabupaten bangka tersebut hanya di ikuti oleh satu pasang saja yaitu mulkan-ramadian, dengan dukungan seluruh partai yang ada di kabupaten bangka, tanpa tersisa, sehingga kontestasi pilkada kabupaten bangka akan saling berhadapan antara pasangan mulkan-ramadian dengan kotak kosong.    sang petahana  bukanlah pemain politik yang biasa saja untuk ukuran sekelas kabupaten bangka, ia kampiun dalam kekuatan politik , yang membuat ia menjadi ketua partai, anggota  dprd ( dewan perwakilan rakya daerah ) kabupaten bangka sampai dengan menjadi ketua dprd ( dewan perwakilan rakya daerah ), puncaknya ketika ia didapuk menjadi bupati bangka  pada tahun 2018 -2023, dengan kemenangan mutlak.     pada kontestasi pilkada kali ini tahun 2024 mulkan kembali maju dengan berpasangan ramadian, perhitungan cepat atau quick count pilkada bangka 2024 telah selesai dilakukan. dari 455 tps yang ada di kabupaten bangka, kotak kosong atau kolom kosong meraih 67.546 suara atau 57,25 persen.   sementara pasangan mulkan dan ramadian meraup 50.443 suara atau 42,75 persen, tetapi ada hal yang membuat pesimistis terhadap dinamika demokrasi karena tingkat partisipasi masyarakat di tps -tps yang ada hanya 52 % saja , ini juga menjadi catatan untuk bahan kajian tentang fenomena kotak kosong.    secara keseluruhan, kasus ini memperlihatkan dua sisi wajah demokrasi,  namun, di balik kemenangan simbolik kolom kosong ini, terselip ironi dalam praktik demokrasi di tingkat lokal. tingkat partisipasi pemilih yang tercatat hanya 52% dari total daftar pemilih tetap (dpt) menandakan adanya apatisme atau kelesuan politik di kalangan masyarakat. rendahnya angka ini seolah menjadi sinyal peringatan bahwa kepercayaan publik terhadap proses demokrasi mengalami penurunan.    //pemilihan ulang di kabupaten bangka  akibat langsung dari kemenangan kotak kosong ini adalah diselenggarakannya pemilihan ulang, sebagaimana diatur dalam regulasi pemilihan umum di indonesia. hal ini menjadi bukti bahwa sistem demokrasi memberikan ruang kepada rakyat untuk menolak calon yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka, dan bukan sekadar menjalankan prosedur elektoral semata.    namun demikian, kemenangan ini juga menyisakan catatan kritis terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat. tingkat partisipasi pemilih yang hanya mencapai 52% menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlawanan simbolik terhadap dominasi politik, antusiasme dan keterlibatan aktif masyarakat masih tergolong rendah. apatisme politik dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik dapat menjadi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat dan partisipatif.   nama -nama-nama seperti ferry insani – syahbudin, naziarto- usnen, andi kusuma – budiyono ,  rusli jasli - aksan visyawan,  dan rato rusdiyanto- ramadian adalah nama yang akan bertarung pada pemilukada ulang di kabupaten bangka.   dengan lima pasangan kontestan, ini bukan sekadar daftar nama, tapi daftar rasa dari harapan, kecemasan, hingga ambisi. semua ingin “menikmati lapis legit ” yang sama, tapi jumlah piringnya terbatas, dan sendoknya pun berebut. dalam konteks ini, terjadinya pemilu ulang merupakan gejala menarik dari sistem demokrasi kita. menurut jimly asshiddiqie (2007), pemilukada adalah manifestasi kedaulatan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpinnya.    namun ketika pemilukada justru menghasilkan kotak kosong sebagai pemenang, kita patut bertanya,  di mana letak efektivitas sistem ini?, jadi pemeran parodi sikok bagi limo adalah korban yang salah satunya akibat kotak kosong .   pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan instrumen fundamental dalam praktik demokrasi lokal di indonesia. namun, dalam konteks kabupaten bangka, dinamika politik yang mengarah pada pelaksanaan pemilu ulang menunjukkan adanya disrupsi terhadap jalannya proses demokratis yang seharusnya menghasilkan pemimpin dengan legitimasi kuat. proses panjang yang terjadi tidak hanya menghilangkan momentum penetapan kepala daerah secara tepat waktu, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.(bersambung)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•