SK PNS Sebagai Jaminan Kredit Bank

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Rabu , 25 Jun 2025 - 21:40

Yudha Kurniawan-Dok Pribadi-

Meskipun debitur dapat menjamin kelayakan dan kapasitas pembayaran kredit dengan jaminan penerimaan dan pemotongan terhadap gaji yang di tiap bulan, namun bukan berarti posisi kreditur selaku pemberi kredit juga selamanya aman. Sebab bila dikemudian hari debitur tersebut keluar ataupun karena suatu hal diberhentikan dari statusnya sebagai seorang PNS, maka jaminan akan pembayaran kredit dan pemotongan melalui gaji sudah tidak ada.

Ketika PNS tersebut sudah tidak menerima gaji dari negara, terhadap sisa kredit yang masih ada mantan PNS tersebut tetap berkewajiban membayar sisanya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa pada prinsipnya segala barang yang ada maupun yang akan ada baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur.

Di samping itu pula apabila kita membaca dalam ketentuan pasal 1381 KUH Perdata terkait cara hapusnya perikatan yang dalam hal ini adalah kredit, tidak disebutkan bahwa hapusnya jaminan menjadi salah satu alasan dari hapusnya perikatan tersebut.

Secara konsep hukumnya dapat dimaknai bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pokok antara debitur dan kreditur, sedangkan , perjanjian akan jaminan adalah pelengkap (Accesoir) dari perjanjian kredit tersebut.

Dengan tidak berlakunya SK PNS, tidak serta merta menyebabkan bank selaku kreditur kehilangan hak tagih terhadap debiturnya. Oleh karena hubungan ini berdasarkan hubungan perdata murni, maka terdapat upaya-upaya hukum baik non-litigasi maupun litigasi ketika debitur mengalami kredit macet.

Mantan PNS selaku debitur tersebut dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan keringanan-keringanan. Keringanan tersebut bisa dalam bentuk restrukturisasi hutangnya. Upaya lainnya adalah melakukan pembaruan perjanjian dengan agunan jaminan kebendaan atau perorangan yang lebih pasti dan dapat di eksekusi apabila dikemudian hari ternyata gagal bayar.

Dari perspektif bank selaku kreditur dapat melakukan upaya peringatan maupun peringanan terhadap tagihan kredit debiturnya. Apabila upaya non litigasi tersebut tidak mendapatkan penyelesaian, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri setempat.

sk pns sebagai jaminan kredit bank                            oleh : yudha kurniawan, s.h
staf hukum ja ferdian & partnership lawfirm
 
 
penerimaan pegawai negri sipil (pns)  tahun 2024 lalu saat ini masih berproses, belum terdapat data yang pasti terkait jumlah warga negara indonesia yang diterima dan menyandang status sebagai cpns yang nantinya akan berstatus sebagai pns. umumnya peralihan status tersebut memakan waktu satu tahun setelah tentunya nanti melewati tahap-tahap yang sudah ditentukan. 
 
menjadi seorang pns mungkin menjadi pilihan dari sebagian orang  yang mendambakan kestabilan finansial dan keterjaminan saat setelah pensiun. di samping itu pula dalam praktiknya sk pns sering kali dijadikan jaminan dalam mengambil pinjaman kredit kepada lembaga perbankan ataupun lembaga pembiayaan lainnya.
 
lantas bagaimana kedudukan hukum sk pns tersebut dalam hukum jaminan dan bagaimana kosekuensi hukum terhadap risiko-risiko yang akan terjadi? berikut ulasannya.
 
1. kedudukan hukum
seorang pns yang  hendak mengambil pinjaman kredit adalah bertindak sebagai seorang debitur dan bank yang memberikan kredit tersebut bertindak sebagai kreditur. k
 
edudukan sk pns dalam hukum jaminan di indonesia cukup unik, karena dia tidak termasuk jaminan kebendaan seperti fidusia (undang-undang fidusia, nomor 42 tahun 199), hak tanggungan atas tanah dan bangunan (undang-undang hak tanggungan, nomor 4 tahun 1996),  hipotik (pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 kuhperdata) , ataupun resi gudang (undang-undang nomor 9 tahun 2006 dan perubahan nya tentang sistem resi gudang) . 
 
di samping itu  sk pns juga tidak termasuk ke dalam  jaminan perorangan. apabila kita berbicara jaminan kebendaan maka ketika terjadi kredit macet ataupun seorang debitur tidak dapat memenuhi pretasinya, maka terdapat objek jaminan benda yang dapat dieksekusi tergantung jenis jaminan benda dan hukum yang berlaku. 
 
terhadap jaminan perorangan/ personal guarantee yang merupakan penjamin dalam suatu perikatan prestasi, manakala debitur gagal bayar terhadap pinjaman kredit yang diberikan kreditur, maka penjamin ini menanggung risiko hukumnya. 
 
seorang pakar hukum perdata j. satrio  menyebutkan ada satu  kelompok jaminan yaitu hak istimewa (previlage). di antaranya dapat berwujud ijazah, surat keputusan (sk), dan lain sebagainya. maka termasuk di dalamnya sk pns yang kedudukan hukumnya yang tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial seperti jenis jaminan khusus lainnya. 
 
dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, sk pns hanya menjamin adanya kapasitas dalam  membayar kredit karena statusnya menerima gaji rutin tiap bulan dan bisa dilakukan  pemotongan langsung dari gaji yang masuk tiap bulannya. 
 
meskipun secara eksplisit tidak ada mengenai aturan khusus yang menyatakan sk pns dapat diagunkan ke bank, namun praktik ini didasarkan atas prinsip kebebasan berkontrak dan kelayakan kredit.
 
2. konsekuensi hukum
hubungan kredit ini tidak terlepas dari potensi-potensi konsekuensi hukum yang akan timbul, sehingga baik pihak kreditur maupun debitur dalam hukum hendaknya mendapat perlindungan agar hak-hak dari para pihak tidak terabaikan. 
 
dalam hal memitigasi risiko, ketika kreditur memberikan kredit kepada debitur, harus jelas  prosedur apa yang hendak di lalui dan klausul-klausul yang disepakati agar tidak terjadi akibat hukum yang terlalu kompleks dikemudian hari. contohnya adalah kerja sama dari pihak bank ke instansi yang menaungi pns tersebut bekerja. serta hal-hal teknis seperti kelengkapan data diri, batas maksimum pemberian kredit, dan hal-hal lainya.
 
meskipun debitur dapat menjamin kelayakan dan kapasitas pembayaran kredit dengan jaminan penerimaan dan pemotongan terhadap gaji yang di tiap bulan, namun bukan berarti posisi kreditur selaku pemberi kredit juga selamanya aman. sebab bila dikemudian hari debitur tersebut keluar ataupun karena suatu hal diberhentikan dari statusnya sebagai seorang pns, maka jaminan akan pembayaran kredit dan pemotongan melalui  gaji sudah tidak ada. 
 
ketika pns tersebut sudah tidak menerima gaji dari negara, terhadap sisa kredit yang masih ada mantan pns tersebut tetap berkewajiban membayar sisanya. hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 1131 kuhperdata menyatakan bahwa pada prinsipnya segala barang yang ada maupun yang akan ada baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur.
 
di samping itu pula apabila kita membaca dalam ketentuan pasal 1381 kuh perdata terkait cara hapusnya perikatan yang dalam hal ini adalah kredit, tidak disebutkan bahwa hapusnya jaminan menjadi salah satu alasan dari hapusnya perikatan tersebut.
 
secara konsep hukumnya dapat dimaknai bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pokok antara debitur dan kreditur, sedangkan , perjanjian akan jaminan adalah pelengkap (accesoir) dari perjanjian kredit tersebut.
 
dengan tidak berlakunya sk pns, tidak serta merta menyebabkan bank selaku kreditur kehilangan hak tagih terhadap debiturnya. oleh karena hubungan ini berdasarkan hubungan perdata murni, maka terdapat upaya-upaya hukum baik non-litigasi maupun litigasi ketika debitur mengalami kredit macet. 
 
mantan pns selaku debitur tersebut dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan keringanan-keringanan. keringanan tersebut bisa dalam bentuk restrukturisasi hutangnya. upaya lainnya adalah melakukan pembaruan perjanjian dengan agunan jaminan kebendaan atau perorangan yang lebih pasti dan dapat di eksekusi apabila dikemudian hari ternyata gagal bayar. 
 
dari perspektif bank selaku kreditur dapat melakukan upaya peringatan maupun peringanan terhadap tagihan kredit debiturnya. apabila upaya non litigasi tersebut tidak mendapatkan penyelesaian, maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri setempat. 
 
gugatan ini  disertai dengan sita jaminan terhadap harta kekayaan debitur untuk melunasi tagihan kredit yang tersisa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 1131 kuh perdata. 
 
pembiayaan kredit bank memang dapat menjadi salah satu alternatif dalam hal finansial terhadap situasi- situasi tertentu, namun hendaknya debitur dan kreditur juga turut memahami kedudukan dan akibat hukumnya terlebih dahulu. hal ini penting agar keputusan bijak dapat diambil dan hak-hal para pihak dapat terlindungi.**