Kemiskinan Makin Mencekik, Buah Pahit Ekonomi Kapitalistik

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmad |

Kamis , 20 Feb 2025 - 21:42

Nurul Aryani-Dok Pribadi-

Sistem ekonomi ini memberi kebebasan untuk menimbun harta sebanyak mungkin dan menyedot sekian banyak sumber kekayaan yang hanya berkumpul pada orang tertentu saja tanpa larangan sama sekali. Lantas bagaimana solusinya?

//Tuntaskan kemiskinan Struktural

Islam menegaskan bahwa kemiskinan adalah problem yang harus segera diselesaikan oleh negara dengan menerapkan sistem ekonomi yang sohih. Sehingga tidak akan ada yang namanya kemiskinan struktural atau kemiskinan esktrem atau kemiskinan yang turun temurun.

Dalam kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab -yakni kepala negara- pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan sedekah, “Jika kamu memberi, cukupkanlah.” Selanjutnya beliau berkata lagi, “Berilah mereka itu sedekah berulang sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta.” (Al-Waie, 2021)

Khalifah Umar bin Khaththab adalah kepala negara yang menerapkan sistem ekonomi islam, di dalam kitab Al-Amwal tersebut memperlihatkan bagaimana harta didistribusi oleh negara dengan jumlah yang amat mencukupi bukan ala kadarnya. Kondisi politik ekonomi islam ini mampu menciptakan kondisi nol kemiskinan.

Tinta sejarah mencatat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau memerintahkan pegawainya untuk berseru setiap hari di kerumunan khalayak ramai, untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. “Wahai manusia! Adakah di antara kalian orang-orang yang miskin? Siapakah yang ingin kawin? Ke manakah anak-anak yatim?” Ternyata, tidak seorang pun datang memenuhi seruan tersebut. (Al-Waie, 2021)

Bahkan orang-orang non-Muslim yang menjadi warga negara Daulah Khilafah juga mempunyai hak yang sama dengan orang Muslim, tanpa ada perbedaan.

Sebagai contoh, dalam akad dzimmah yang ditulis oleh Khalid bin Walid untuk menduduk Hirah di Irak yang beragama Nasrani, disebutkan: “Saya menetapkan bagi mereka, orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit, atau tadinya kaya, kemudian jatuh miskin, sehingga teman-temannya dan para penganut agamanya memberi sedekah; maka saya membebaskan dia dari kewajiban membayar jizyah. Untuk selanjutnya dia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan Baitul Mal kaum Muslim.” Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. (Al-Waie, 2021)

kemiskinan makin mencekik, buah pahit ekonomi kapitalistik                            oleh: nurul aryani, aktivis dakwah islam
 
bps provinsi kepulauan bangka belitung merilis data penduduk miskin di babel mencapai 78,58 ribu orang pada september 2024. penduduk miskin dicatat bertambah 8,6 ribu orang dalam enam bulan dibandingkan pada maret sebelumnya. (wow babel, 17/01/25)
 
sedangkan secara nasional, menteri koordinator pemberdayaan masyarakat (menko pm) muhaimin iskandar mengatakan, sebanyak 3,1 juta penduduk indonesia masuk kategori miskin ekstrem yang berarti mereka hidup dibawah rp 10.739 per hari. (nasional.kontan.co.id, 5/2/25)
 
//buruknya distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi kapitalisme
problem ekonomi faktanya berputar pada permasalahan distribusi harta dan jasa pada seluruh individu rakyat, serta bagaimana memampukan rakyat dalam memanfaatkan barang dan jasa, dengan cara memberi kesanggupan mereka untuk mendapatkan dan mengusahakan keduanya.  dengan kata lain, problem ekonomi adalah distribusi, bukan pada produksi. (al-waie, 2020)
 
nahasnya penerapan ekonomi kapitalisme diberbagai negara termasuk di indonesia telah menyebabkan kemiskinan struktural yang sangat memprihatinkan. dalam konsep ekonomi kapitalisme ada kebebasan bagi setiap individu untuk menimbun sebanyak-banyaknya kekayaan. 
 
bahkan, para kapital (pemilik modal) adalah penguasa sesungguhnya yang sering mempengaruhi kebijakan sebuah negara agar berpihak pada keuntungan duniawi mereka. akibatnya distribusi kekayaan hanya berputar dikalangan para pemilik modal. 
 
kesempatan mengakses berbagai barang dan jasa juga terbuka lebar bagi pemilik modal. akibatnya harta tidak terdistribusi merata. 
 
dominasi para konglomerat dalam sistem kapitalisme sangat kental. sehingga iklim kehidupan yang diciptakan adalah hidup yang hanya nyaman untuk orang kaya, tidak ada tempat nyaman untuk orang miskin. muncullah istilah yang sangat sering kita dengar, “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”.  
 
sebagai contoh, menurut laporan wir (world inequality report) 2022,  1% orang terkaya di indonesia menguasai 30,16% total aset rumah tangga nasional. angka ini berbanding jauh dengan 50% kelompok terbawah indonesia yang hanya menguasai 4,5% dari total kekayaan rumah tangga nasional. 
 
bukan hanya soal kekayaan, pendapatan kelompok ekonomi elit dan bawah indonesia juga amat sangat jomplang. 1% orang terkaya indonesia berpendapatan us$1,2 miliar per tahun. sedangkan 50% orang terbawah hanya berpenghasilan rp25,11 juta per tahun pada 2022.  
 
lantas bagaimana mereka mau mendapat harta jika semua kekayaan secara rakus disedot oleh kelompok terkaya saja? laporan wir diatas juga selaras dengan laporan oxfam yang bertajuk “time to care”,  melaporkan bahwa jumlah kekayaan 2.153 miliuner dunia melebihi kekayaan 4.6 miliar orang di dunia. 
 
artinya sekitar 0.0003% populasi orang super kaya menguasai hampir 60% total kekayaan dunia. maka tidak heran jika ditemukan di wilayah atau negara yang penduduknya menyandang status kemiskinan ekstrim tapi disisi lain orang kaya mereka menimbun harta yang sangat fantastis. 
 
sebut saja orang terkaya di asia, mukesh ambani yang harta kekayaannya amat sangat fantastis namun negaranya -india- menyumbang angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.
 
ini menegaskan bahwa kondisi ekonomi memang tidak baik-baik saja. ketimpangan yang amat dalam menunjukkan kondisi hidup yang jauh dari ideal. kemiskinan yang terjadi bukan hanya di indonesia tetapi dunia, walau berbeda penguasanya tapi kenapa amat mirip kondisi ekonominya? tidak lain dan tidak bukan sebab berbagai negara hari ini menerapkan sistem ekonomi yang sama yakni sistem ekonomi kapitalisme. 
 
sistem ekonomi ini memberi kebebasan untuk menimbun harta sebanyak mungkin dan menyedot sekian banyak sumber kekayaan yang hanya berkumpul pada orang tertentu saja tanpa larangan sama sekali. lantas bagaimana solusinya?
 
//tuntaskan kemiskinan struktural
islam menegaskan bahwa kemiskinan adalah problem yang harus segera diselesaikan oleh negara dengan menerapkan sistem ekonomi yang sohih. sehingga tidak akan ada yang namanya kemiskinan struktural atau kemiskinan esktrem atau kemiskinan yang turun temurun.
 
dalam kitab al-amwal karangan abu ubaid, diceritakan bahwa khalifah umar bin al-khaththab -yakni kepala negara- pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan sedekah, “jika kamu memberi, cukupkanlah.” selanjutnya beliau berkata lagi, “berilah mereka itu sedekah berulang sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta.” (al-waie, 2021)
 
khalifah umar bin khaththab adalah kepala negara yang menerapkan sistem ekonomi islam, di dalam kitab al-amwal tersebut memperlihatkan bagaimana harta didistribusi oleh negara dengan jumlah yang amat mencukupi bukan ala kadarnya. kondisi politik ekonomi islam ini mampu menciptakan kondisi nol kemiskinan. 
 
tinta sejarah mencatat pada masa khalifah umar bin abdul aziz beliau memerintahkan pegawainya untuk berseru setiap hari di kerumunan khalayak ramai, untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. “wahai manusia! adakah di antara kalian orang-orang yang miskin? siapakah yang ingin kawin? ke manakah anak-anak yatim?” ternyata, tidak seorang pun datang memenuhi seruan tersebut. (al-waie, 2021)
 
bahkan orang-orang non-muslim yang menjadi warga negara daulah khilafah juga mempunyai hak yang sama dengan orang muslim, tanpa ada perbedaan. 
 
sebagai contoh, dalam akad dzimmah yang ditulis oleh khalid bin walid untuk menduduk hirah di irak yang beragama nasrani, disebutkan: “saya menetapkan bagi mereka, orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit, atau tadinya kaya, kemudian jatuh miskin, sehingga teman-temannya dan para penganut agamanya memberi sedekah; maka saya membebaskan dia dari kewajiban membayar jizyah. untuk selanjutnya dia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan baitul mal kaum muslim.” peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan khalifah abu bakar ash-shiddiq r.a. (al-waie, 2021)
 
hal tersebut menunjukkan jaminan pemenuhan yang luar biasa dari negara. sedekah, zakat, hingga pemberian cuma-cuma negara seperti tanah atau harta kepada rakyat, mampu membuat rakyat bangkit dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka. 
 
tercatat pada pemerintahan khalifah umar bin khaththab beliau bahkan memberikan tanah sawad di iraq kepada petani. pemberian cuma-cuma alias gratis. 
 
sehingga mereka yang dari awalnya penerima zakat (yang diwajibkan allah untuk fakir miskin) menjadi pembayar zakat bahkan ketika ditawarkan harta tidak satu pun yang menerimanya. pernahkah ini terjadi di belahan dunia lain kecuali di negara yang menerapkan aturan islam?
 
walaupun ada pemberian negara, zakat atau sedekah, namun negara disisi lain tetap mendorong para kepala keluarga untuk keluar bekerja memenuhi kewajiban mereka. bedanya, dalam islam lapangan pekerjaan wajib disediakan oleh negara. bagi mereka yang lemah  -misalnya tidak memiliki anak/bapak/suami- atau tidak mampu bekerja maka nafkah mereka ditanggung oleh ahli warisnya, jika tidak ada maka menjadi tanggungan negara. 
 
hal ini berdasarkan sabda rasul saw. “siapa saja yang meninggalkan harta, itu adalah hak ahli warisnya. siapa saja yang meninggalkan orang lemah (yang tidak punya anak maupun orangtua), itu adalah urusan kami (hr al-bukhari dan muslim).
 
pengurusan negara atas rakyat bukan semata-mata untuk menurunkan angka kemiskinan, tapi bentuk amanah dan tanggung jawab dihadapan allah. “imam adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin.” (hr al-bukhari).
 
//larangan menimbun harta
dalam rangka menjamin harta kekayaan terdistribusi dengan baik dan tidak menumpuk kepada orang kaya saja, maka islam mengharamkan penimbunan harta. baik harta tersebut berupa emas, perak atau uang jenis apapun. menimbun berbeda dengan menabung. menimbun adalah menumpuk-numpuk harta dari waktu ke waktu tanpa ada kebutuhan apapun dan menahannya untuk beredar, keharaman ini didasarkan pada firman allah: “orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan allah, beritahulah mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (qs at-taubah [9]: 34).
islam juga melarang menimbun aset produktif tanpa mengelolanya. aturan yang melarang menelantarkan aset adalah perintah untuk mengambil alih lahan pertanian yang ditelantarkan selama tiga tahun untuk diberikan kepada orang lain untuk digarap. 
 
dalam kitab al-kharaaj, yahya bin adam mengutip riwayat ‘amru bin syu’aib atau selainnya, ia berkata: rasulullah saw. pernah memberikan sebidang tanah kepada sekelompok orang dari suku muzainah atau juhainah. 
 
namun, mereka menelantarkan tanah tersebut. kemudian datanglah sekelompok orang lain yang menghidupkan (mengolah) tanah itu. lalu umar ra. (saat menjadi khalifah) berkata “andai pemberian tanah itu dariku atau dari abu bakar, niscaya aku akan mencabutnya kembali. namun, pemberian itu dari rasulullah saw.” khalifah umar juga berkata, “siapa saja yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun tanpa dia olah, lalu datang orang lain mengolah tanah tersebut, maka tanah itu menjadi milik orang yang mengolahnya tersebut.” (al-waie, 2024).
 
demikianlah sedikit gambaran bagaimana islam mampu dan telah terbukti berhasil mengentaskan kemiskinan. semua bisa dilakukan ketika kita mengambil aturan islam yang berpihak pada seluruh manusia dengan adil dan penuh rahmat. 
 
sungguh sebuah keberkahan hidup dan keselamatan dunia akhirat hanya akan kita dapatkan ketika islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh). wallahu’alambishowab.**