Lelap Kelaban Pergam Digarap

Reporter: Ilham |

Editor: Aprianto |

Rabu , 05 Nov 2025 - 20:36

Lelap Kelaban Pergam Digarap.-Ilham BABEL POS-

Selain itu, saat di lapangan juga ada klaim kepemilikan, ditemukan adanya indikasi pembukaan lahan baru di kawasan rawa atau Lelap Aek Kelaban yang diduga untuk perkebunan sawit. Padahal, kawasan itu hanya berjarak sekitar dua kilometer dari area persawahan dan memiliki kontur tanah datar, yang artinya berpotensi besar menjadi daerah resapan air alami.

Temuan ini menjadi perhatian serius bagi tim verifikasi karena dapat mengancam fungsi ekologis kawasan. Pemkab berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan memastikan proses penetapan daerah resapan air berjalan transparan dan adil.

"Kami tidak ingin setelah ditetapkan muncul lagi klaim baru. Makanya, sebelum ditetapkan, Pemdes perlu memastikan dulu bahwa kawasan itu sudah clear, lalu dibikin berita acara yang sah," tandasnya.

"Pemerintah akan meminta pihak desa memfasilitasi musyawarah antara warga dan Pemerintah daerah agar tidak ada lagi tumpang tindih kepemilikan setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai daerah resapan air," imbuhnya.

Setelah dilakukan proses verifikasi sekaligus penyisiran untuk ditetapkan kawasan resapan air. Proses verifikasi yang dilakukan di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar.

Saat sebagian warga dan pihak tertentu sibuk mempermasalahkan keberadaan rawa di kawasan Aik Kemis, fakta di lapangan justru berkata lain.

Tim Penasehat Hukum (PH) dari Iskandar yakni Suhardi menemukan adanya kejanggalan yang dinilai perlu dikaji lebih dalam oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan (Basel).

"Hasil pengamatan kami di lapangan menunjukkan, jarak antara Aik Kemis ke area persawahan mencapai sekitar 8,6 hingga 9 kilometer. Sedangkan Aik Kelaban hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari sawah dan memiliki kondisi topografi datar, yang berarti wilayah tersebut berpotensi besar sebagai daerah resapan air untuk persawahan," ungkapnya, Rabu (05/11).

lelap kelaban pergam digarap                            toboali - sejak bergulirnya permasalahan agraria di desa pergam, kabupaten bangka selatan (basel), pemerintah kabupaten (pemkab) basel telah melakukan berbagai upaya termasuk penandatanganan lima poin kesepakatan, termasuk pengecekan langsung verifikasi wilayah resapan air.
 
namun, saat dilakukan verifikasi pada selasa (04/10) antara dinas terkait, pemdes pergam dan masyarakat ternyata saat di lapangan terdapat warga yang mengklaim bahwa wilayah resapan air tersebut miliknya.
 
tim yang terdiri dari perwakilan polsek airgegas, camat airgegas, pemerintah desa pergam, serta masyarakat dari kedua pihak, turun langsung meninjau sejumlah titik yang dinilai berpotensi sebagai daerah resapan air.
 
dari hasil survei, pemerintah daerah menemukan tujuh kawasan rawa atau lelap yang teridentifikasi sebagai daerah resapan air. ketujuh kawasan itu adalah lelap mak nibung, lelap aek kelaban, lelap pukang, lelap kelawan, lelap mudung, dan lelap capan. kawasan-kawasan tersebut berada di luar dari 302 hektare area yang sebelumnya telah ditetapkan.
 
"ada lahan kami di sini, untuk berhume. itu juga lahan dari sana dan ke sana itu milik ipar ku. nah kalau sebelah sana itu lain lagi pemiliknya," ujar warga sembari menunjukkan lahan di kawasan rawa di lokasi tersebut.
 
sementara itu, kepala bidang penataan ruang dinas pekerjaan umum dan tata ruang (dpupr)  basel manson simarmata, membenarkan adanya klaim warga saat verifikasi penetapan daerah resapan di lapangan. ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa menetapkan status kawasan sebelum persoalan kepemilikan tersebut benar-benar jelas.
 
"saat verifikasi kami menemukan ada warga yang mengaku memiliki lahan di kawasan rawa-rawa. karena itu, data yang kami kumpulkan akan kami olah dan serahkan ke pemdes untuk diverifikasi dan memastikan kembali bersama masyarakat apakah setuju untuk ditetapkan sebagai daerah resapan air," ungkapnya. 
 
selain itu, saat di lapangan juga ada klaim kepemilikan, ditemukan adanya indikasi pembukaan lahan baru di kawasan rawa atau lelap aek kelaban yang diduga untuk perkebunan sawit. padahal, kawasan itu hanya berjarak sekitar dua kilometer dari area persawahan dan memiliki kontur tanah datar, yang artinya berpotensi besar menjadi daerah resapan air alami.
 
temuan ini menjadi perhatian serius bagi tim verifikasi karena dapat mengancam fungsi ekologis kawasan. pemkab berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan memastikan proses penetapan daerah resapan air berjalan transparan dan adil.
 
"kami tidak ingin setelah ditetapkan muncul lagi klaim baru. makanya, sebelum ditetapkan, pemdes perlu memastikan dulu bahwa kawasan itu sudah clear, lalu dibikin berita acara yang sah," tandasnya. 
 
"pemerintah akan meminta pihak desa memfasilitasi musyawarah antara warga dan pemerintah daerah agar tidak ada lagi tumpang tindih kepemilikan setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai daerah resapan air," imbuhnya.
 
setelah dilakukan proses verifikasi sekaligus penyisiran untuk ditetapkan kawasan resapan air. proses verifikasi yang dilakukan di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar.
 
saat sebagian warga dan pihak tertentu sibuk mempermasalahkan keberadaan rawa di kawasan aik kemis, fakta di lapangan justru berkata lain.
 
tim penasehat hukum (ph) dari iskandar yakni suhardi menemukan adanya kejanggalan yang dinilai perlu dikaji lebih dalam oleh pemerintah kabupaten (pemkab)  bangka selatan (basel).
 
"hasil pengamatan kami di lapangan menunjukkan, jarak antara aik kemis ke area persawahan mencapai sekitar 8,6 hingga 9 kilometer. sedangkan aik kelaban hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari sawah dan memiliki kondisi topografi datar, yang berarti wilayah tersebut berpotensi besar sebagai daerah resapan air untuk persawahan," ungkapnya, rabu (05/11).
 
dikatakannya, pernyataan dari penggugat sandi cs yang menyebut kawasan rawa atau lelap tidak dimiliki siapa pun justru bertolak belakang dengan realitas di lapangan. faktanya, di lapangan justru ditemukan lahan di kawasan lelap sudah dibabat dan diklaim oleh sebagian masyarakat milik mereka. 
 
padahal, penggugat sebelumnya bilang kawasan rawa atau lelap tidak boleh dimiliki siapa pun dan harus dijadikan daerah resapan air. tetapi  kenyataannya, ada lahan di kawasan lelap yang sudah jelas-jelas dibuka untuk perkebunan.
 
"saat ini lahan rawa aik kelaban sudah dibabat dan dibuka yang katanya untuk perkebunan. bahkan, juga ada warga yang mengklaim lahan di kawasan rawa tersebut milik mereka. kalau begitu, dasar argumen penggugat harus diuji lagi. jangan sampai wacana lingkungan dijadikan alat untuk menutupi aktivitas yang menguntungkan segelintir orang," terangnya. 
 
dari pengamatan serta informasi masyarakat, beberapa hektare kawasan rawa di aik kelaban telah digarap, dan menurut keterangan warga, aktivitas tersebut diduga dilakukan oleh wn dan ki yang disebut-sebut bagian dari kelompok penggugat. 
 
"padahal, kelompok penggugat  sebelumnya bilang kawasan rawa atau lelap tidak boleh dimiliki siapa pun dan harus dijadikan daerah resapan air. tapi kenyataannya, ada lahan di kawasan lelap yang sudah jelas-jelas dibuka untuk perkebunan,” kata suhardi.
 
tak hanya itu, fakta lain di lapangan juga memperlihatkan bahwa sebagian kawasan di aik kelaban sudah lama dikelola dan bahkan dimiliki oleh warga setempat. kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi dan dasar penilaian kelompok penggugat  dalam menentukan mana wilayah yang dianggap pantas menjadi daerah resapan air.
 
hasil temuan lapangan ini menjadi bahan pertimbangan bagi tim terpadu penanganan konflik sosial (pks) pemkab basel dalam mengambil keputusan penetapan kawasan resapan air di desa pergam. keputusan harus berbasis pada fakta ilmiah dan pengamatan langsung di lapangan, bukan sekadar klaim sepihak yang bisa menimbulkan konflik baru antar warga.
 
"intinya, kami mendukung langkah pemerintah melakukan verifikasi dan penetapan daerah resapan air, tapi harus objektif dan berdasarkan data nyata di lapangan, bukan karena tekanan kelompok tertentu," pungkasnya. 
 
sementara itu, pemkab basel melalui tim terpadu penanganan konflik sosial (pks) telah mengidentifikasi tujuh titik rawa yang masuk kategori daerah resapan baru di desa pergam. namun, karena masih ada klaim kepemilikan dari sebagian warga, proses penetapan akan dilakukan lewat musyawarah desa sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung.
 
“memang saat verifikasi kami menemukan ada warga yang mengaku memiliki lahan di kawasan rawa-rawa itu. karena itu, data yang kami kumpulkan akan kami olah dan serahkan ke pemerintah desa untuk diverifikasi dan memastikan kembali bersama masyarakat apakah setuju untuk ditetapkan sebagai daerah resapan air,” ucap manson simarmata.
 
"kami ingin sebelum ditetapkan, pemerintah desa perlu memastikan dulu bahwa kawasan itu sudah clear, lalu dibikin berita acara yang sah dan jangan sampai ada klaim yang baru," tambahnya.(ham)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 6 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan