BACA JUGA:Dituding Jegal Anies, Jokowi Bela 'Mulyono'?
Dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada pertengahan Agustus, Widodo dengan bangga menyoroti tonggak-tonggak ekonomi dan pembangunan selama masa jabatannya, khususnya di bidang infrastruktur. Ia memuji pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km (1.677 mil), 50 pelabuhan dan bandara baru, dan 1,1 juta hektar (2,7 juta hektar) kanal irigasi.
Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen selama dua periode masa jabatannya sebagai presiden tidak mencapai target ambisius 7 persen yang ditetapkan Jokowi sendiri, pertumbuhan tersebut tetap stabil di tengah tantangan global.
Upaya pembangunan infrastruktur tidak boleh diabaikan, menurut Sana Jaffrey, seorang peneliti di Universitas Nasional Australia yang mengkhususkan diri dalam politik Indonesia.
“Namun, hal ini dapat terjadi bersamaan dengan hal lain yang akan membuatnya dikenang, yaitu periode kemunduran demokrasi yang sangat intens di Indonesia,” katanya, merujuk pada melemahnya lembaga antikorupsi dan peradilan Indonesia selama masa jabatannya.
Menurut para analis, sentimen publik terhadap Jokowi merupakan campuran antara kemarahan dan kekecewaan. SCMP juga menulis latar belakang Jokowi sebagai mantan tukang kayu atau penjual furnitur yang pernah menjadi sumber harapan ini menjadi pemimpin pertama Indonesia tanpa latar belakang militer atau politik – yang mengilhami harapan akan lepasnya dari dominasi elit yang menandai pemerintahan otoriter Suharto selama 32 tahun.
Namun, tuduhan penyalahgunaan lembaga negara untuk menempatkan anggota keluarganya pada kekuasaan menunjukkan bahwa perubahan demokrasi yang berarti telah terbatas.
Dalam beberapa bulan terakhir, para pengamat menilai Jokowi telah berupaya untuk mengonsolidasikan kekuasaan sebelum meninggalkan jabatannya.
Ia telah membuat penunjukan strategis, seperti menunjuk Bahlil Lahadalia, ketua partai Golkar, sebagai menteri baru energi dan sumber daya mineral melalui perombakan kabinet bulan lalu.
Bahlil, tokoh kunci dalam kampanye presiden terakhir Widodo, dapat membantu menempatkan presiden yang akan lengser itu sebagai kepala dewan penasihat Golkar, memberinya platform politik yang substansial.***