KORANBABELPOS.ID, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku memiliki catatan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sama dengan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Hal ini disampaikan Ganjar merespons pertanyaan wartawan terkait adakah kemungkinan kolaborasi bersama kubu AMIN untuk menindaklanjuti hasil pemilu.
"Kami sama-sama punya pikiran bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi langsung pada soal ini, tapi rasa-rasanya kami punya catatan yang sama pada soal ini. Dan kami tidak akan membiarkan," ujar Ganjar di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis.
Ia menganalogikan bahwa satu tempat pemungutan suara (TPS) yang seharusnya jumlah pengguna hak pilihnya hanya 300 orang, tapi hasil rekapitulasinya melebihi itu. Menurutnya, kondisi ini terjadi di banyak tempat.
BACA JUGA:Timnas AMIN Minta Pemungutan Suara Ulang dalam Gugatan PHPU
"Kami melihat sistematis betul ini terjadi. Mudah-mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membuka cerita itu, sehingga bisa membuka mata masyarakat," jelasnya.
Selain itu, Ganjar menambahkan, pihak asing pun memberikan catatan pada Indonesia terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, dia menegaskan pihaknya dan kubu AMIN pastinya memiliki catatan tersendiri.
Meski begitu, dia tak bisa memastikan apakah nantinya akan ada kesamaan saat persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyatakan gugatan di MK hanya untuk mencapai hasil pemilu yang adil dan tak ada agenda tertentu di dalamnya.
"Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apa pun keputusannya kita akan legawa," pungkas Ganjar.
Gugatan Bukan Untuk Menang
Sementara itu, Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa dirinya bersama calon presiden Ganjar Pranowo menggugat hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan untuk mencari kemenangan, tetapi demi masa depan.
"Apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi "beyond election", masa depan. Bukan sekadar untuk pemilu hari ini, tetapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat," kata Mahfud di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis.
BACA JUGA:KPU Buka Opsi Penetapan Hasil Pemilu pada 20 Maret
Oleh karena itu, Mahfud menjelaskan apa yang dilakukan pihaknya ke MK merupakan upaya mewujudkan demokrasi yang sehat demi masa depan.