Oleh: AHMADI SOFYAN
Penulis Buku/Pemerhati Sosial Budaya
ADA 3 benda yang tidak boleh habis di rumah, (1) Beras (2) Air (3) Api.
(Pesan almarhumah Mak)
------------
SAAT diberikan kesempatan pertama oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbicara dalam audiensi dengan pihak Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 hari lalu (Senin/02/02/2026), saya mengawali kalimat dengan mengutip pesan almarhumah Mak.
“Ada 3 benda yang tidak boleh habis di rumah, kalau ketiganya habis, maka hidupmu pasti sengsara dan menyengsarakan orang dan jangan pula kau sengsarakan orang dengan 3 hal itu. (1) Beras (2) Air (3) Api”.
Beras sebagai makanan pokok, Air adalah sumber kehidupan, habis ia maka habis pula kehidupan dan Api adalah wadah atau alat untuk mengolah makanan. Api yang dimaksud disini adalah energi, termasuk listrik, gas, minyak, kayu bakar dan lain sebagainya.
Itulah jawaban dari banyak pertanyaan orang kepada saya. “Kenapa Ahmadi Sofyan atau Atok Kulop selalu marah kepada PLN saat adalah persoalan listrik di Babel dan sekarang dengan Pertamina karena kelangkaan Gas LPG. Sedangkan masalah tambang, masalah lingkungan, masalah hukum dan lain sebagainya, Atok Kulop malah seperti biasa-biasa saja atau hanya sekedar mantau”. Iya memang, sejak beberapa tahun silam, saya selalu terdepan dalam mendemo, memarahi, mendatangi, bahkan membakar, merobohkan pagar kantor PLN karena persoalan listrik di Babel yang tak kunjung usai. Sedangkan mengapa saya tidak mengurus persoalan tambang, PT. Timah, masalah lingkungan, masalah hukum, pemerintahan dan berbagai persoalan “wah” lainnya itu karena sudah banyak yang ngurusin, sudah banyak yang maju terdepan. Ibarat barang, itu barang besar, barang mewah, banyak “lokak”-nya, banyak mainannya, sedangkan 3 masalah dari nasehat almarhumah Mak itu gak ada “lokak”-nya, yang ada benar-benar sosial dan ngeluarin modal, minimal buat ngopi-ngopi, pulsa untuk komunikasi dan bensin untuk wira-wiri, itu pasti. Yang beginian, banyak yang ogah dan cenderung menjauhi dan ikut andil kalau sudah benar-benar “dak de agik gawi”.
Kelangkaan Gas LPG dalam waktu beberapa minggu di Bangka Belitung membuat masyarakat resah, termasuk saya terpaksa menggunakan kayu bakar, tapi alhamdulillah saya tinggal di kebun, tapi anak dan isteri yang berada di Pangkalpinang harus juga mengalami kesusahan sebab pastinya dapur di perumahan kota tidak didesain menggunakan dapur untuk kayu bakar. Kawan-kawan mengeluh, pedagang kaki lima terpaksa tidak berdagang, ada pula sahabat saya membeli anglo (tungku dari tanah liat yang menggunakan kayu bakar dan arang). Yang paling menyedihkan adalah panti-panti asuhan yang notabene harus melayani makanan puluhan bahkan ratusan anak-anak. Saya mendapat banyak curhatan, telpon, WA, dari para pengelola panti dan pesantren. Entah kenapa, kalau sudah soal listrik dan Gas, saya kok selalu jadi tempat mengadu.
Kelangkaan Gas LPG dalam waktu beberapa minggu di Bangka Belitung menurut pihak Pertamina akibat cuaca atau gelombang tinggi. Maklumlah, Bangka Belitung adalah wilayah Kepulauan yang segala akses kebutuhan masyarakat melalui laut. Mendengar alasan ini, saya mencoba berargument. “Atok, Nenek dan Buyut kita belum lahir, Pulau Bangka dan Belitung sudah diciptakan Tuhan, artinya Bangka Belitung ini bukan tiba-tiba jadi kepulauan, bukan tiba-tiba dikelilingi laut. Sejak zaman dulu kita tahun Laut pasti ada pasang surutnya, gelombang kuat dan tinggi, serta cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Artinya, kalau itu selalu menjadi alasan, alangkah tidak solutifnya pihak Pertamina dan Pemerintah kita sejak dulu. Harusnya itu bagaimana ada solusi, seperti stok barang yang memungkinkan tetap terkendali ketika menghadapi cuaca buruk.
Pun demikian menjadi sorotan bagi masyarakat mengenai distribusi Gas LPG yang bisa jadi ada permainan yang akhirnya berimbas kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Bagaimana tidak, ada gas tapi dengan harga 50 – 70 ribu Rupiah. Keberadaan Pemerintah Provinsi melalui dinas terkait nampaknya belum maksimal sama sekali, itulah yang saya sampaikan dihadapan dinas terkait di DPRD yang sempat kawan-kawan wartawan nyeletuk: “Stafsus..............”. karena semua tahu posisi saya yang sedang mengkritisi Dinas disisi lain saya adalah Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan dianggap “nyeleneh” atau terlalu berani atau apalah. Saya katakan keberadaan saya sebagai wakil masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan membawa sekitar 70-an orang beraudiensi dari Aliansi Pedagang Kaki Lima dan beberapa orang adik-adik HMI. Sebab dalam audiensi ini memang saya tidak menggerakan massa sama sekali. Mengapa?
Pertama, Saya lebih membutuhkan solusi dan hasil yang cepat, bukan koar-koar dan menjadikan diri tokoh penggerak massa yang hanya seakan-akan. Kehadiran APLKI dan beberapa orang adik-adik HMI, bukanlah massa saya, bukan pula saya yang menggerakan, tapi mereka tergerak untuk ikut menyampaikan aspirasi yang mereka mengalami betul kesengsaraan akibat kelangkaan Gas LPG. Ibarat kata, saya hanyalah sekedar pemantik alias “tukang ngulon”.
Kedua, Cepat tanggapnya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, yang langsung menelpon saya setelah melihat video dengan sopir Grab yang berkomentar soal kelangkaan Gas LPG. Wakil Rakyat beberapa periode ini, Didit Srigusjaya menyambut baik aspirasi masyarakat dengan menyegerakan bertindak dan memfasilitasi pertemuan bersama pihak Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Andai saja para Wakil Rakyat dan pihak Pemerintah dalam berbagai institusi bertindak dan bersikap sambut seperti Didit Srigusjaya ini, saya yakin kedamaian sosial tercipta dalam sebuah lingkungan masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Tak perlu pengerahan massa, demonstrasi koar-koar, yang kadangkala cukup membuang waktu, biaya dan segala tetek bengek yang melelahkan. Saya memahami betul hal ini, sebab saya berangkat dari kehidupan sosial kemasyarakat yakni dari dunia aktivis.
Dari hasil pertemuan dengan pihak Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang difasilitasi oleh Ketua DPRD, membuahkan hasil yang pastinya ditunggu oleh masyarakat, diantara point tersebut: (1) Pada Hari Kamis (05/02/2026) pihak Pertamina berjanji gas LPG di Bangka Belitung sudah terdistribusi secara normal. (2) Pihak Pertamina berjanji tidak ada kelangkaan gas di saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang sebentar lagi kita jumpai bersama. (3) Bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Tim Pengawasan terpaduk guna memastikan distribusi LPG bersubsidi sesuai aturan dengan melibatkan aparat penegak hukum. (4) Perlunya kepastian hukum terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg. (5) Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Babel bersama Gubernur mendesak Pemerintah Pusat untuk membangun kilang atau depo penampuangan LPG baru di Bangka Belitung. Hal ini sangat krusial mengingat karakter wilayah Kepulauan dengan kondisi cuaca laut yang ekstrim. Dan selanjutnya saya meminta kepada pihak Pertamina untuk tidak eksklusif, membersamai masyarakat Bangka Belitung, bermitra dengan kelompok masyarakat seperti Pedagang Kaki Lima dan lain sebagainya agar keberadaan Pertamina adalah sahabat masyarakat bukan BUMN yang “dak nabat”.