Keempat, dorong industri pertahanan sehingga Indonesia tidak lagi bergantung kepada teknologi asing. Indonesia harus mampu mensejajarkan dirinya dengan industri pertahanan seperti China, AS, Rusia, dan lainnya.
Dengan baterai berbahan thorium (tak perlu dicas), Indonesia bisa memproduksi drone secara modern baik ukuran kecil (sekecil tawon) maupun ukuran besar. Karena ke depan drone akan menjadi senjata yang menakutkan apabila baterainya tidak perlu dicas. Cari tenaga ahli di UGM yang sudah pernah membuat prototype baterai thorium yang tidak perlu dicas. Semua kapal perang Indonesia harus pakai thorium. Jangan lagi gunakan bahan bakar lainnya. Demikian juga kapal-kapal Pelni berbahan thorium seperti Norwegia. Sewaktu Prabowo masih Menhan, ide ini sudah menguat. Tinggal implementasinya. Produksi dibiayai oleh Tabungan Bangsa.
Seorang polisi dan tentara yang meninggal membela negara, kehidupan keluarganya harus dijamin oleh negara. Negara harus bertanggung jawab terhadap nasib dan kehidupan keluarga yang ditinggalkannya. Tidak seperti sekarang, hanya dapat santunan. Kasihan. Kalau perlu gaji suami yang meninggal, tetap diberikan kepada anak dan istrinya (kalau istrinya belum menikah lagi) sesuai dengan kepangkatan terakhir. Dengan begitu, tentara dan polisi tak takut mati syahid membela negara. Karena keluarga mereka sudah terjamin kehidulannya.
Kelima, gratiskan sekolah dan kuliah baik swasta maupun negeri. Tidak ada lagi pungutan sama sekali. Para dosen beri gaji atau honor yang tinggi. Saat ini gaji atau honor tenaga pengajar di Indonesia amat miris. Yang gaji tinggi kok malah kepala sekolah atau rektor. Mestinya yang gajinya tinggi adalah dosen dan tenaga pengajarnya yang memiliki grade tinggi. Klasifikasi grade dosen dan tenaga pengajar diberikan oleh lembaga akreditasi dosen dan guru yang diperbarui secara periodik.
Dosen dan pengajar harus dimuliakan. Karena mereka guru bangsa yang mendidik anak-anak Indonesia. Siapkan perumahan buat dosen dan pengajar melalui lembaga khusus. Nama Lembaga Kesejahteraan Dosen dan Guru (LKDS). Jangan biarkan dosen dan guru terpecah konsentrasi. Mereka harus fokus pada dunia pendidikan yang berkualitas tinggi.
Keenam, Indonesia harus melakukan reformasi agraria. Dasar hukum utama agraria adalah semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah milik negara. Sehingga apabila ada tanah apapun statusnya apabila tidak dipergunakan selama lima tahun, disita menjadi milik negara. Tanah yang bersengketa lebih dari 5 tahun juga disita menjadi milik negara. Yang dimaksud tanah tidak dipergunakan adalah tidak didirikan bangunan aktif atau ditanami oleh tanaman bermanfaat. Tanah harus dimanfaatkan untuk ditanam dengan tanaman untuk produksi industri maupun produksi carbon. Jadi, tidak ada lagi tanah nganggur yang hanya pengakuan saja buat jaminan bank. Begitu juga dengan bangunan yang tidak dihuni atau dipergunakan dalam 10 tahun dapat disita oleh negara. Dengan demikian tanah yang kosong akan memberikan peluang buat petani untuk bercocok tanam.
Kemudian tanah sawah di seluruh Indonesia tidak boleh diubah fungsi sebagai sawah tanaman padi. Apabila disalahkan gunakan akan disita oleh negara dan diserahkan kepada Menteri Pertanian untuk menanam padi. Sehingga lumbung pangan terjamin keberlangsungannya. Apalagi, Indonesia sebetulnya diharamkan impor dan bahan pangan lainnya, karena tanah Indonesia amat sumber. Kecuali ada tanaman yang tidak bisa tumbuh di Indonesia.
Lalu, pemerintah harus membatasi kepemilikan luas lahan yang dimiliki swasta. Apabila melewati batas luas, maka sertifikat atau surat tanahnya batal otomatis dan menjadi milik negara. Jadi negara amat kuat dalam menguasai tanah. Karena tanah adalah amanah leluhur bangsa Indonesia yang harus dipertahankan kepemilikannya oleh negara. Karena negara modern, adalah negara yang kuat kekuasaannya atas wilayah laut maupun wilayah tanah daratan.
Ketujuh, kendaraan dinas para pejabat pemerintahan dan pejabat negara harus menggunakan kendaraan produksi dan merek dalam negeri. Dengan begitu Pemerintah harus mendorong industri kendaraan merek dalam negeri. Kita malu kalau melihat jalan raya, semua motor dan mobil merek Jepang, Korea, Cina, Eropa, dan Amerika. Tidak ada kendaraan nasional. Gratiskan pajak produksi dan pajak pembelian motor dan mobil merek dalam negeri. Percayalah, Indonesia mampu memproduksi mobil sendiri. Pemerintah harus berusaha ke arah itu.
Kedelapan, BRIN harus diisi dengan orang yang mampu secara keilmuan. Bukan diisi oleh orang-orang politik. Hasil riset para ahli BRIN harus diimplementasikan oleh negara. Bahkan hasil riset mereka bisa diproduksi masal jika memang harus diproduksi dengan menghargai hak paten penciptanya. Jangan seperti sekarang BRIN hanya sebuah nama yang sebenarnya tidak berguna bagi bangsa dan negara. Padahal para peneliti dan ilmuwan Indonesia sangat cerdas dan handal. Berikan bonus besar bagi penemuan baru di bidang teknologi dan keilmuan agar mereka bisa hidup layak dan fokus pada bidang keahliannya.
Kesembilan, sebagai upaya pengamalan sila pertama Pancasila, murid perlu ada sertifikat ngaji belajar kitab suci agama masing-masing untuk murid SD, SMP, dan SMA. Bagi orang Islam, seorang murid SD baru boleh ujian kelas akhir apabila punya sertifikat ngaji juz amma. Untuk SMP dan SMA harus punya sertifikat ngaji Alquran.
Dengan begitu setiap murid SD, SMP, dan SMA mengerti kitab suci agamanya. Apapun agamanya. Sehingga Indonesia mampu menciptakan masyarakat yang religius, berakhlak baik dan mulia serta berbudaya beradab sempurna. Sehingga kelak mereka tidak menjadi masyarakat sekuler seperti sekarang ini. Itulah sekilas membangun Indonesia modern dengan basis utama pada Tabungan Bangsa.**