Pemprov Buka Peluang Buka Rekrutmen CPNS/CPPPK 2024

*97 ASN Pemprov Babel Gantung Seragam di 2023

PANGKALPINANG - Sebanyak 97 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) resmi menggantung seragamnya, alias pensiun.

Dari total jumlah ASN pensiun tersebut, dua diantaranya pejabat eselon atau sekelas kepala dinas/badan. Yaitu Toni Batubara di Badan Kesbangpol dan Yulizar di Dinas Koperasi UMK. Diketahui, jumlah pensiun di Pemprov Babel akan bertambah di 2024. Di TMT Januari-April 2024 ada sekitar 49 ASN yang akan memasuki purnabakti sebagai abdi negara.

Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Babel, Susanti. Adanya kekurangan pegawai dari total seluruh ASN sebanyak 4.000 lebih ini pun tetap menjadi perhatian pihaknya.

BACA JUGA: Ini Link BKN Pendaftaran CPNS 2024, Cek Cara Daftarnya!

BACA JUGA:Seleksi CPNS 2024 dan PPPK, Peluang Pemilik 4 Skill

Pengisian kebutuhan tersebut, kata Susanti, sesuai regulasi yang ada. Ia pun tak menampik jika tahun ini  pihaknya akan membuka rekrutmen CPNS/CPPPK 2024. "Kalau disini kosong, ada penggantinya. Kan ada rekrutmen formasi juga. Termasuk mengisi yang kosong pensiun ini," jelasnya.

Saat ini juga, BKPSDM Babel sedang menghitung kebutuhan pegawai pemerintahan di Pemprov lewat usulan dari masing-masing perangkat daerah. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang memberi sinyal akan dibukanya rekrutmen CPNS/CPPPK 2024.

Kemungkinan dibukanya rekrutmen CPNS/CPPPK 2024 di lingkungan Pemprov Babel juga pernah disuarakan oleh Penjabat Gubernur, Dr Safrizal ZA. Berapa formasi yang akan dibuka, ia sendiri masih menunggu laporan dari BKPSDM Babel. "Belum ajukan, kita hitung dulu kebutuhan (pegawai) dan kemampuan (keuangan)," ujarnya ketika dibincangi Babel Pos beberapa hari yang lalu.

Untuk pengadaan CPNS/CPPPK yang spesifik menurut dia sangat dibutuhkan Pemprov Babel ialah pegawai yang memiliki kebutuhan teknis khusus yang membidangi pertanian/perkebunan, ternak dan perikanan. "Kita masih kurang tenaga kebutuhan khusus itu, misalnya tenaga teknis kesehatan hewan, pertanian dan perikanan," ungkapnya.(jua)