Jelang Pilkada Polres Bangka Rakor Lintas Instansi

SUNGAILIAT - Kesiapan personel lintas instansi jelang Pilkada Bangka 2024 dicek melalui rapat koordinasi tingkat Kabupaten Bangka. Hal ini juga berkaitan dengan diadakannya  Operasi Mantap Praja Menumbing 2024 yang diperlukan sinergis antar Forkopimda di Kabupaten Bangka.

Kapolres Bangka, AKBP Toni Sarjaka, yang memimpin rapat di Mapolres Bangka menekankan pentingnya kesiapan personel dan sarana prasarana dalam mengamankan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Babel serta Bupati/Wakil Bupati Bangka. 

"Rakor ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan pengamanan, baik personel maupun peralatan yang akan digunakan dalam operasi, demi suksesnya Pilkada 2024 di Kabupaten Bangka," ujar AKBP Toni Sarjaka kepada wartawan, Kamis (8/8).

Rapat lintas instansi ini diikuti Satpol PP, Kodim 0413 Bangka, Kejaksaan Negeri Bangka, Lanal Babel, Pengadilan Negeri Sungailiat, Bawaslu Bangka dan KPU Bangka. Kapolres Bangka menjelaskan bahwa dalam Operasi Mantap Praja Menumbing 2024 akan melibatkan 363 personel untuk mengamankan 452 TPS yang ada. 

"Polri tidak bisa bekerja sendiri dalam mengamankan Pilkada. Diperlukan kerjasama yang baik dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pengamanan Pilkada," ujarnya.

Menurutnya, lewat rapat koordinasi ini, diharapkan kesiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bangka dapat berjalan optimal. Tentunya dengan  mengedepankan sinergi dan kolaborasi antar instansi untuk menciptakan suasana demokratis yang kondusif. 

"Seluruh personel harus menjaga netralitas dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan lancar," pesannya.

Sementara itu PJ Bupati Bangka diwakili pelaksana tugas Asisten 1 Setda Bangka, Thony Marza, mengatakan Pilkada 2024 merupakan sejarah bagi Indonesia karena dilaksanakan secara serentak. Keamanan Pilkada bukan hanya tanggung jawab TNI-Polri, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Thony Marza juga menyoroti pentingnya dukungan dari semua pihak untuk menjaga situasi Kamtibmas selama Pilkada. Pengalaman Pilkada 2019 menunjukkan bahwa gangguan Kamtibmas dapat terjadi di setiap tahap.  "Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder agar Pilkada berjalan aman dan kondusif," katanya.(*)