Kepatuhan Pelayanan Publik Pemkab Bangka Terbaik Versi Ombudsman

Reporter: Yudi Ardi Karya |

Editor: Jal |

Jumat , 05 Jan 2024 - 21:40

SUNGAILIAT - Pemerintah Kabupaten Bangka menerima penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kep. Babel dengan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik Pertama Kabupaten/Kota se-provinsi Bangka Belitung tahun 2023.

Selain menjadi terbaik pertama tingkat provinsi, Kabupaten Bangka juga berada diposisi ke enam sebagai kabupaten terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan kepatuhan pelayanan publik tingkat nasional.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh PJ. Gubernur Kep. Bangka Belitung Dr. Safrizal ZA, M.Si kepada PJ. Bupati Bangka M. Haris, di Kantor Gubernur Babel, Kamis (4/1/2024).

M. Haris mengatakan, keberhasilan ini tidak serta merta diperoleh begitu saja, tapi juga berkat Ombudsman yang telah membimbing untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaran pelayanan publik.

"Maka dari itu perlunya satu komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarkat dan juga peningkatan sarana prasarana serta merespon semua pengaduan masyarkat untuk dilakukan perbaikan,” kata Haris.

Sementara itu PJ. Gubernur Babel Dr. Safrizal dalam arahannya mengatakan, pelayanan publik mempunyai indikator indikator yang harus dipenuhi.

"Salah satu indikatornya ialah administrasi kebijakan publik yang standarnya adalah prosedur, seperti tepat waktu, tempatnya, biayanya, jadi inilah indikator indikator dari layanan administrasi yang harus dipenuhi sehingga semuanya bisa terwujud,” jelasnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kep. Babel Shulby Yozar Ariadhy mengemukakan, penilaian kepatuhan pelayanan publik merupakan salah satu instrumen pengawasan pelayanan publik yang diinisiasi oleh Ombudsman RI sejak tahun 2015.

"Instrumen ini untuk melihat wajah pelayanan publik sesuai amanat Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaran publik itu sendiri,” kata yozar.

Yozar juga menambahkan, hasil penyelenggaran pelayanan publik pada tahun 2023 di Bangka Belitung mengalami perbaikan nilai dan predikat kepatuhan yang diterima oleh masing masing pemerintah daerah.

"Di tahun ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu menunjukan prestasi ditingkat nasional dan menempati peringkat ke lima secara nasional,” ucap yozar.(Dee)

kepatuhan pelayanan publik pemkab bangka terbaik versi ombudsman                            sungailiat - pemerintah kabupaten bangka menerima penghargaan dari ombudsman ri perwakilan provinsi kep. babel dengan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terbaik pertama kabupaten/kota se-provinsi bangka belitung tahun 2023.
selain menjadi terbaik pertama tingkat provinsi, kabupaten bangka juga berada diposisi ke enam sebagai kabupaten terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan kepatuhan pelayanan publik tingkat nasional.
baca juga:jabatan kapolres bangka berganti dari akbp taufik ke akbp toni
baca juga:pemkab bangka biayai bpjs para kpps
penghargaan ini diserahkan langsung oleh pj. gubernur kep. bangka belitung dr. safrizal za, m.si kepada pj. bupati bangka m. haris, di  kantor gubernur babel, kamis (4/1/2024).
m. haris mengatakan, keberhasilan ini tidak serta merta diperoleh begitu saja, tapi juga berkat ombudsman yang telah membimbing untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaran pelayanan publik. 
"maka dari itu perlunya satu komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarkat dan juga peningkatan sarana prasarana serta merespon semua pengaduan masyarkat untuk dilakukan perbaikan,” kata haris.
sementara itu pj. gubernur babel dr. safrizal dalam arahannya mengatakan, pelayanan publik mempunyai indikator indikator yang harus dipenuhi.
"salah satu indikatornya ialah administrasi kebijakan publik yang standarnya adalah prosedur, seperti tepat waktu, tempatnya, biayanya, jadi inilah indikator indikator dari layanan administrasi yang harus dipenuhi sehingga semuanya bisa terwujud,” jelasnya.
kepala ombudsman ri perwakilan provinsi kep. babel shulby yozar ariadhy mengemukakan, penilaian kepatuhan pelayanan publik merupakan salah satu instrumen pengawasan pelayanan publik yang diinisiasi oleh ombudsman ri sejak tahun 2015.
"instrumen ini untuk melihat wajah pelayanan publik sesuai amanat undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam rangka mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaran publik itu sendiri,” kata yozar.
yozar juga menambahkan, hasil penyelenggaran pelayanan publik pada tahun 2023 di bangka belitung mengalami perbaikan nilai dan predikat kepatuhan yang diterima oleh masing masing pemerintah daerah.
"di tahun ini provinsi kepulauan bangka belitung mampu menunjukan prestasi ditingkat nasional dan menempati peringkat ke lima secara nasional,” ucap yozar.(dee)

Tag

Share