Protes Mahasiswa Mengalir, Polemik UKT PTN

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 19 May 2024 - 21:59

Protus Uang Kuliah Tunggal-screnshot-

TAHUN ajaran baru 2024/2025 di Indonesia akan segera dimulai. Saat ini, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sedang berlangsung di berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi.

-----------

TAHUN ajaran baru 2024/2025 ini memang diwarnai polemik mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN).

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Negeri Riau (Unri), dan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan termasuk di antara PTN yang mengalami polemik UKT pada tahun ajaran baru 2024/2025 ini.

Kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) memang menjadi beban yang sangat memberatkan bagi orang tua, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Banyak orang tua yang harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Kenaikan UKT ini juga dapat menghambat akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tjitjik Sri Tjahjandarie membantah saat ini ada kenaikan UKT. Menurutnya, bukan UKT-nya yang naik, tetapi kelompok UKT-nya yang bertambah.

"Ini sebenarnya secara prinsip bukan kenaikan UKT. Tetapi penambahan kelompok UKT," kata Tjitjik, dikutip berbagai sumber.

Dimana pemerintah mengaku telah mengucurkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Namun, bantuan itu belum bisa menutup semua kebutuhan operasional atau setara dengan biaya kuliah tunggal (BKT).

Maka oleh karena itu, pendidikan tinggi di Indonesia juga belum bisa digratiskan seperti di beberapa negara lain.

Tak hanya itu, pembiayaan pendidikan tinggi malah kemudian dibebankan kepada masing masing mahasiswa lewat UKT.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim telah menetapkan Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di PTN Kemendikbudristek.

protes mahasiswa mengalir, polemik ukt ptn                            tahun ajaran baru 2024/2025 di indonesia akan segera dimulai. saat ini, penerimaan peserta didik baru (ppdb) sedang berlangsung di berbagai jenjang, mulai dari tk, sd, smp, sma/smk, hingga perguruan tinggi.
-----------
tahun ajaran baru 2024/2025 ini memang diwarnai polemik mengenai uang kuliah tunggal (ukt) di beberapa perguruan tinggi negeri (ptn). 
universitas jenderal soedirman (unsoed), universitas negeri riau (unri), dan universitas sumatera utara (usu) medan termasuk di antara ptn yang mengalami polemik ukt pada tahun ajaran baru 2024/2025 ini.
kenaikan ukt di berbagai perguruan tinggi negeri (ptn) memang menjadi beban yang sangat memberatkan bagi orang tua, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
baca juga: ratusan mahasiswa albert einstein dibuat kaget, uang kuliah sudah dibayar hingga wisuda
banyak orang tua yang harus bekerja ekstra keras untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. kenaikan ukt ini juga dapat menghambat akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. 
plt sekretaris direktorat jenderal pendidikan tinggi tjitjik sri tjahjandarie membantah saat ini ada kenaikan ukt. menurutnya, bukan ukt-nya yang naik, tetapi kelompok ukt-nya yang bertambah.
"ini sebenarnya secara prinsip bukan kenaikan ukt. tetapi penambahan kelompok ukt," kata tjitjik, dikutip berbagai sumber. 
dimana pemerintah mengaku telah mengucurkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (boptn).
namun, bantuan itu belum bisa menutup semua kebutuhan operasional atau setara dengan biaya kuliah tunggal (bkt). 
maka oleh karena itu, pendidikan tinggi di indonesia juga belum bisa digratiskan seperti di beberapa negara lain. 
tak hanya itu, pembiayaan pendidikan tinggi malah kemudian dibebankan kepada masing masing mahasiswa lewat ukt.
menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbud) nadiem makarim telah menetapkan permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di ptn kemendikbudristek.
alat yang akan mengembalikan pertumbuhan rambut hingga 100%! rambut akan kembali tumbuh tebal dengan
dalam aturan itu, pemimpin ptn wajib menetapkan tarif ukt kelompok 1 dan 2. kelompok ukt 1 sebesar rp500 ribu, sementara ukt 2 sebesar rp1 juta.
"jadi pemimpin ptn dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif ukt dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran bkt yang telah ditetapkan pada setiap program studi," demikian bunyi pasal 6 ayat 4.
jadi mengenai penetapan tarif ukt lebih dari besaran bkt pada setiap program studi bagi mahasiswa dengan kriteria diterima melalui jalur kelas internasional dan jalur kerja sama, rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguman tinggi, serta berkewarganegaraan asing.
adapun besaran tarif ukt paling tinggi dua kali besaran bkt yang telah ditetapkan pada setiap program studi.
penetapan tarif ukt di ptn dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kementerian. sementara bagi ptn badan hukum, penetapan tarif ukt dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian.
baca juga:anak babel kuliah gratis
pasal 12 menyebutkan persentase jumlah mahasiswa yang dikenakan tarif ukt kelompok i dan kelompok ii serta mahasiswa penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu berjumlah paling sedikit 20 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima oleh ptn setiap tahun.
lanjutnya, pemimpin ptn dapat meninjau kembali tarif ukt bagi mahasiswa jika terdapat perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua ahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
kemudian, ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
maka dengan mahalnya ukt ini membuat mahasiswa ramai-ramai memprotes ukt di perguruan tinggi negeri (ptn). 
dimana mahasiswa universitas soedirman (unsoed), misalnya, yang protes lantaran kenaikan uang kuliah mencapai hingga lima kali lipat.
protes mengenai ukt mahal ini pun diperkeruh dengan respons dari pihak kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek).
sekretaris direktorat jenderal pendidikan tinggi, riset, dan teknologi kemendikbudristek tjitjik sri tjahjandarie mengatakan, kuliah atau pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier alias pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun (sd-sma).
oleh sebab itu, pemerintah tidak memprioritaskan pendanaan bagi perguruan tinggi.***