Politisi Demokrat Basel Peringatan ASN dan P3K Tidak Politik

Reporter: Ilham |

Editor: Aprianto |

Senin , 29 Jan 2024 - 21:40

Anggota DPRD Basel dari Partai Demokrat Wendy-Foto Ilham-

TOBOALI - Beredarnya isu dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) yang memobilisasi masyarakat kepada salah satu partai politik dalam pesta demokrasi tahun 2024, direspon politisi Partai Demokrat Wendy. Anggota DPRD Basel ini mengingatkan ASN/P3K harus netral dan tidak boleh mengarahkan atau menginstruksikan ke masyarakat untuk memilih salah satu partai.

"Karena ini sudah jelas pada pasal 9 ayat (2) UU ASN secara tegas menyebutkan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," sebutnya, Senin (29/01).

Berlakunya SKB Netralitas ASN dalam pemilu tahun 2024 maupun pada pemilu tahun-tahun selanjutnya memiliki prinsip serta tujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional, agar bisa terselenggaranya pemilu yang berkualitas.

Bagi PNS yang melanggar ketentuan yang dilarang tersebut, harus mendapatkan hukuman disiplin berat, karena dianggap melakukan pelanggaran kode etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan yang tercantum pada pasal 11 huruf c PP 42/2004. "Jika ada maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Huruf c UU ASN," jelasnya.

Wendi menegaskan, sanksi atas pelanggaran kode etika tersebut, adalah sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian, baik berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka, yang juga telah diatur dalam Pasal 15 PP 42/2004.

BACA JUGA:Dandim Basel Bagikan 25 Motor

Oleh sebab itu, ASN/P3K harus bersikap netral, jangan sampai mengarahkan masyarakat untuk memobilisasi ke salah satu partai, karena sebagai pejabat negara sekaligus pelayan masyarakat ASN/P3K sudah ada yang mengatur. "Saya akan terus memantau dan memastikan bahwa ASN/P3K di Kabupaten Basel jangan sampai ada yang bermain politik praktis," tegas Wendy. (IM)

politisi demokrat basel peringatan asn dan p3k tidak politik                               toboali - beredarnya isu dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (asn) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3k) di kabupaten bangka selatan (basel) yang memobilisasi masyarakat kepada salah satu partai politik dalam pesta demokrasi tahun 2024, direspon politisi partai demokrat wendy. anggota dprd basel ini mengingatkan asn/p3k harus netral dan tidak boleh mengarahkan atau menginstruksikan ke masyarakat untuk memilih salah satu partai.
"karena ini sudah jelas pada pasal 9 ayat (2) uu asn secara tegas menyebutkan, pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," sebutnya, senin (29/01).
berlakunya skb netralitas asn dalam pemilu tahun 2024 maupun pada pemilu tahun-tahun selanjutnya memiliki prinsip serta tujuan untuk mewujudkan pegawai asn yang netral dan profesional, agar bisa terselenggaranya pemilu yang berkualitas.
baca juga:petani dusun spa rias keluhkan kerusakan jut
bagi pns yang melanggar ketentuan yang dilarang tersebut, harus mendapatkan hukuman disiplin berat, karena dianggap melakukan pelanggaran kode etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan yang tercantum pada pasal 11 huruf c pp 42/2004. "jika ada maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf c uu asn," jelasnya. 
wendi menegaskan, sanksi atas pelanggaran kode etika tersebut, adalah sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian, baik berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka, yang juga telah diatur dalam pasal 15 pp 42/2004.
baca juga:dandim basel bagikan 25 motor
oleh sebab itu, asn/p3k harus bersikap netral, jangan sampai mengarahkan masyarakat untuk memobilisasi ke salah satu partai, karena sebagai pejabat negara sekaligus pelayan masyarakat asn/p3k sudah ada yang mengatur. "saya akan terus memantau dan memastikan bahwa asn/p3k di kabupaten basel jangan sampai ada yang bermain politik praktis," tegas wendy. (im)

Tag

Share