Bambang Patijaya, Jadi Tumpuan Warga Babel, Didukung untuk Terpilih Lagi di DPR RI

Bahkan dirinya mengatakan akan menyampaikan kepada Direktur Utama (Dirut) PT Timah terkait aspirasi masyarakat nelayan tersebut.

"Jika ada KIP atau ponton PIP yang berizin kemudian ternyata mengganggu saya akan cek dan sampaikan ke Dirut PT Timah terkait dengan regulasinya. Biasanya Dirut akan memerintahkan jajarannya untuk mengecek ke lapangan," ujarnya.

Sedangkan merespon curhatan Istri Nelayan soal Muara Jelitik Bambang Patijaya mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk mengatasi problematika muara Jelitik itu.

"Masalah muara ini tidak selesai jika kita semua tidak ikhlas. Kalau hanya gali-gali saja tidak tuntas. karena gali itu sifatnya hanya sementara. Untuk itu, kita harus sepakat bahwa permasalahan muara itu harus diselesaikan dengan satu cara yaitu pembangunan infrastruktur," kata Bambang.

Kabar baiknya, kata Bambang, usulan mengenai pembangunan infrastruktur itu sudah diajukan ke Balai Sumber Daya Air atau BSDA pada 2023 lalu. Bahkan menurutnya, pihak BSDA sendiri telah memiliki design konstruksinya.

Hanya saja, pada 2024 ini pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran yang besar belum bisa dilakukan. Hal itu berdasarkan kesepakatan bersama Menteri Keuangan (Menkeu).

"Ibu-ibu harus paham bahwa design konstruksinya sudah ada. Nah sekarang yang harus kita gol-kan adalah anggarannya. Kemungkinan ini bisa dilakukan pada 2025 nanti, dan harus kita kawal," ucapnya.

Selain itu, BPJ juga berharap agar masyarakat paham akan pemanfaatan laut. Dimana sesui undang-undang, setidaknya ada empat pemanfaatan laut, mulai dari nelayan dan perikanan tangkap, perhubungan laut, pariwisata, dan pertambangan.

"Kita ini ada Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Dalam Perda itu empat pemanfaatan laut ini sudah dibagi-bagi, cuma persoalannya kita ini konsisten atau tidak," jelas BPJ.***