Beli Timah SHP = Pengamanan Aset? Kode Instruksi 030

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 29 Aug 2024 - 22:01

Ilustrasi-screnshot-

Tahun 2018 itu, PT Timah memang membeli bijih timah secara langsung dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal di wilayah izin usaha penambangan (IUP) milik PT Timah. Pembelian dilakukan sesuai dengan instruksi direksi 030 sebagai betuk pengamanan aset PT Timah.

Pengamanan aset PT Timah dilakukan melalui program jemput bola, yakni produk Sisa Hasil Pengolahan (SHP).

Ironisnya, diakui, secara hukum pembelian bijih timah dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal tidak dibolehkan meskipun penambangan dilakukan di wilayah IUP PT Timah. Namun pada pratiknya di lapangan, perusahaan membelinya dari penambang ilegal dengan dalih sebagai pengamanan aset.

Ayup menjelaskan PT Timah hanya diperbolehkan untuk membeli dan membayarkan bijih timah ke perusahaan PT dan/atau CV yang terafiliasi.

"Intinya tentang pelaksanaan pengamanan aset, PT Timah kesulitan mengamankan aset saking luasnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dia menyebut PT Timah menjalin kemitraan dengan PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak 2018 untuk menyewa smelter dan gudang. Dalam kerja sama perusahaan, PT RBT membentuk tiga CV yang terafiliasi untuk pembelian bijih timah dari masyarakat.

Ketiga CV tersebut terdaftar dalam surat perjanjian kerja sama atau SPK. PT Timah mengeluarkan uang sewa ke PT RBT Rp 1.099.071.000.000 untuk periode kerja sama 2018-2020. Uang tersebut sudah dibayarkan dan terverifikasi masuk ke rekening PT RBT.***

beli timah shp = pengamanan aset? kode instruksi 030                            koranbelpos.id.- ada saja hal yang di luar dugaan terungkap setiap kali di pengadilan tipikor jakarta pusat menghadirkan saksi dari kalangan karyawan pt timah tbk.
sebelumnya, ada admin wa grup 'new smelter' yang menguak nama brigjend pol mukti juarsa --ketika masih berpangkat kombes dan menjabat sebagai dirkrimsus polda bangka belitung (babel).  satu lagi juga terkuak dalam pembelian timah illegal menggunakan bahasa kode 030.
pt timah tbk membeli langsung timah tersebut melainkan melalui perusahaan-perusahhaan boneka bentukan dari para smelter.  karena pembelian langsung itu tidak dibenarkan, maklum ilegal?
ini juga kasus yang menjerat salah satu terdakwa harvey moeis cs. karena kasus yang menjerat para terdakwa terutama hervey moeis cs adalah pembelian timah shp  --sisa hasil pengolahan-- dengan harga tinggi dengan alasan timah itu diambil di iup pt timah tbk. pembelian ini dinilai sebagai pengamanan asset pt timah?
baca juga:trio eks direksi pt timah disidang tipikor, 2 di jakarta, 1 di pangkalpinang
di pt timah sendiri ada instruksi 030 yang menjadi kode instruksi untuk program pengamanan asset.
di sinilah satu satu hal menarik prihal kode ini, karena untuk pembayarannya berarti dalam rangka pengamanan aset.
saksi ayup safe'i selaku kepala divisi akuntansi pt timah periode 2017-2019, menyebut kode 030 ini.
ayup saksi sidang korupsi timah yang menjerat harvey moeis bersama dengan direktur utama pt timah tbk mochtar riza pahlevi tabrani (mrpt) dan direktur utama pt refined bangka tin (rbt) suparta. 
dalam kesaksiaannya, ayup mengungkap soal adanya instruksi 030.
soal kode 030 ini juga disuarakan oleh saksi dari karyawan timah lainnya, ali samsuri yang menjabat sebagai kepala bagian unit produksi pt timah di persidangan.
instruksi 030 merupakan kode untuk program pengamanan aset oleh pt timah. 
baca juga:tipikor timah, istri suparta terus hadiri sidang, ke anggraeni rp 4,5 triliun
"tahun 2018 itu jemput bola ada pembayaran langsung ke masyarakat untuk setiap pembelian bijih timah. itu ada instruksi 030,” ujar ayup di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pn jakarta pusat, kamis, 29 agustus 2024.
tahun 2018 itu, pt timah memang membeli bijih timah secara langsung dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal di wilayah izin usaha penambangan (iup) milik pt timah. pembelian dilakukan sesuai dengan instruksi direksi 030 sebagai betuk pengamanan aset pt timah.
pengamanan aset pt timah dilakukan melalui program jemput bola, yakni produk sisa hasil pengolahan (shp). 
ironisnya, diakui, secara hukum pembelian bijih timah dari masyarakat yang melakukan penambangan ilegal tidak dibolehkan meskipun penambangan dilakukan di wilayah iup pt timah. namun pada pratiknya di lapangan, perusahaan membelinya dari penambang ilegal dengan dalih sebagai pengamanan aset.
ayup menjelaskan pt timah hanya diperbolehkan untuk membeli dan membayarkan bijih timah ke perusahaan pt dan/atau cv yang terafiliasi. 
baca juga:kesaksian ali samsuri di sidang tipikor timah, ungkap peran brigjend mukti juharsa
"intinya tentang pelaksanaan pengamanan aset, pt timah kesulitan mengamankan aset saking luasnya,” ujarnya.
tidak hanya itu, dia menyebut  pt timah menjalin kemitraan dengan pt refined bangka tin (rbt) sejak 2018 untuk menyewa smelter dan gudang. dalam kerja sama perusahaan, pt rbt membentuk tiga cv yang terafiliasi untuk pembelian bijih timah dari masyarakat.
ketiga cv tersebut terdaftar dalam surat perjanjian kerja sama atau spk. pt timah mengeluarkan uang sewa ke pt rbt rp 1.099.071.000.000 untuk periode kerja sama 2018-2020. uang tersebut sudah dibayarkan dan terverifikasi masuk ke rekening pt rbt.***