Trio Eks Kadis ESDM Babel Terseret Karena RKAB! Berkas Masuk Babel Masuk Tahap II

Reporter: Reza Hanapi/Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 11 Jul 2024 - 21:35

Suranto Wibowo Mantan Kadis ESDM Babel yang untuk Kedua Kalinya Terjerat Kasus Tipikor.-screnshot-

• Akibat perbuatan Tersangka SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyetujui RKAB PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Tinindo Inter Nusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Refined Bangka Tin, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Menara Cipta Mulia, yang kemudian bekerja sama dengan PT Timah Tbk dalam kerja sama sewa menyewa alat peralatan processing pelogaman mengakibatkan kerugian negara atas aktivitas tersebut sebesar Rp2.284.950.217.912.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat diuraikan bahwa perbuatan Tersangka SW, Tersangka BN, dan Tersangka AS selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ikut membahas dan tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi yang benar terhadap RKAB PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022 sehingga PT Timah Tbk membayarkan bijih timah ilegal sejumlah Rp26.648.625.701.519.

Akibat perbuatan ketiga tersangka selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menandatangani Persetujuan RKAB Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, dengan berdasarkan laporan dokumen RKAB palsu atau keterangan tidak benar menyebabkan kerugian kerusakan tanah dan lingkungan dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejumlah Rp271.069.688.018.700. Sehingga total kerugian yang diakibatkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022 yaitu Rp300.003.263.938.131.

Adapun pasal yang disangkakan kepada Para Tersangka adalah:

Primair: Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubaha Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

trio eks kadis esdm babel terseret karena rkab! berkas masuk babel masuk tahap ii                             koranbabelpos.id.- tim jaksa penyidik direktorat penyidikan jaksa agung muda bidang tindak
pidana khusus (jam pidsus) kejagung serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap ii) atas 3 tersangka kepada jaksa penuntut umum (jpu) pada kejaksaan negeri jakarta selatan.
kapuspen kejagung i harli siregar dalam rilisnya yang diterima media ini menyatakan ke 3 tersangka adalah:
1. tersangka as (amir syahbana) selaku kabid pertambangan mineral logam dan kadis esdm babel pada dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi kepulauan bangka belitung, periode 4 mei 2018 s/d 9 november 2021, dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas i jakarta pusat.
2. tersangka bn (rusbani) selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung periode 5 maret
2019 s/d 31 desember 2019, tidak dilakukan penahanan.  karena dalam kondisi sakit, bahkan saat penyerahan terlihat menggunakan kursi roda.
3. tersangka sw (suranto wibowo) selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung periode 19 januari 2015 s/d 4 maret 2019, dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas i jakarta pusat.
baca juga:dari 9 tersangka tipikor timah yang diproses kejagung, tersangka hendry lie apa kabar?
terseret seputar 
apa yang menyebabkan ke 3 terseret dalam pusaran tipikor yang mnghebohkan ini?  berikut penjelasannya:
1. tersangka as:
• bahwa perbuatan tersangka as selaku kabid pertambangan mineral logam pada dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung telah membuat telaah staf untuk persetujuan rkab tahun 2019 dan 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
• bahwa perbuatan tersangka as selaku plt. kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung telah menerbitkan dan menandatangani persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) tahun 2020 dan 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
• bahwa tersangka as periode januari 2019 s/d februari 2019 dalam jabatan sebagai kepala bidang\ pertambangan mineral logam (maupun selaku ketua tim evaluator rkab tahun 2019) secara sepihak membuat telaah staf yang ditujukan kepada kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung (yang dijabat oleh tersangka sw) dengan kesimpulan: berdasarkan berita acara evaluasi dimaksud, maka tim evaluator merekomendasikan
untuk menyetujui rkab tahun 2019 pt menara cipta mulia, pt rajawali nindya persada, pt trimitra bangka utama, pt bangka tin industry dan pt refined bangka tin. • bahwa perbuatan tersangka as yang mengabaikan kesimpulan tim evaluator karena tersangka as telah menerima pemberian dari tersangka aa (selaku gm operasional dari cv venus inti perkasa dan pt menara cipta mulia) berupa uang sejumlah rp325.999.998,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada periode 20 desember 2018 s/d 5 maret 2019.
baca juga:kerugian negara rp 300 t tipikor di pt timah tbk, bpkp dukung kejagung
2. tersangka bn:
• bahwa tersangka bn selaku pelaksana tugas (plt) kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung ikut membahas evaluasi revisi rkab tahunan 2019 pt timah tbk, namun tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi kondisi tata kelola pengusahaan pertambangan di wilayah kepulauan bangka belitung dengan sebenarnya.
• bahwa tersangka bn selaku plt. kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung pada tahun 2019 dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta kontrak para pemegang iujp dengan iup pt timah tbk, tidak meminta laporan triwulan dan tahunan para pemegang iujp, dan tidak memberikan sanksi kepada pemegang iujp.
• bahwa tersangka bn selaku plt. kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung pada tahun 2019 dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta laporan tertulis atas rkab tahunan, tidak pernah melaporkan kepada gubernur, tidak memberikan sanksi kepada pemegang iup pt menara cipta mulia, pt refined bangka tin,
pt artha prima nusa jaya, pt prisma multi karya, pt bumi hero perkasa, dan pt fortuna tunas mulya.
baca juga:jhohan: kejagung dan bpkp tidak fair, penambangan itu sejak kerajaan sriwijaya dan kolonial 
3. tersangka sw:
• bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menyetujui rkab tahun 2015 sampai dengan 2018 yang isinya tidak benar terhadap 6 (enam) smelter.
• bahwa tersangka sw telah menyetujui rkab tahun 2015 s/d 2018 yang isinya tidak benar tersebut kemudian tidak melakukan pembinaan dan pengawasan. 
• bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung ikut membahas dan tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi yang benar terhadap rkab pt timah tbk tahun 2015 s/d 2019.
• bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung ridak melakukan evaluasi/pengawasan pemegang iujp tahun 2015 s/d tahun 2019.
• bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menerima fasilitas berupa hotel dan transport dan uang saku dari pt stanindo inti perkasa (sip).
• bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menerima fasilitas berupa seluruh biaya atas pembahasan rkab yang dibebankan kepada pemohon persetujuan rkab.
• akibat perbuatan tersangka sw selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung yang menyetujui rkab pt sariwiguna bina sentosa, pt tinindo inter nusa, cv venus inti perkasa, pt refined bangka tin, pt stanindo inti perkasa, dan pt menara cipta mulia, yang kemudian bekerja sama dengan pt timah tbk dalam kerja sama sewa menyewa alat peralatan processing pelogaman mengakibatkan kerugian negara atas aktivitas tersebut sebesar rp2.284.950.217.912.
berdasarkan hal-hal di atas dapat diuraikan bahwa perbuatan tersangka sw, tersangka bn, dan tersangka as selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung yang ikut membahas dan tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi yang benar terhadap rkab pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022 sehingga pt timah tbk membayarkan bijih timah ilegal sejumlah rp26.648.625.701.519.
akibat perbuatan ketiga tersangka selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung yang menandatangani persetujuan rkab tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, dengan berdasarkan laporan dokumen rkab palsu atau keterangan tidak benar menyebabkan kerugian kerusakan tanah dan lingkungan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah ijin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 provinsi kepulauan bangka belitung sejumlah rp271.069.688.018.700. sehingga total kerugian yang diakibatkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022 yaitu rp300.003.263.938.131.
baca juga: kejagung akan jemput paksa dan tahan hendry lie
adapun pasal yang disangkakan kepada para tersangka adalah:
primair: pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 jo. undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang perubaha atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
subsidair: pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 12 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan