Kamis, 31 Okt 2024
Network
Beranda
Headline
Pangkalpinang
Politika
Daerah
Bangka
Bangka Tengah
Bangka Selatan
Bangka Barat
Belitung
Belitung Timur
Komunikasi Bisnis
Advetorial
Kolom
Catatan Politik
Bahasa
History
Taring
Soccer
Lainnya
Gadget
Hiburan
Literasi
Kesehatan
Nasional
Opini
Network
Beranda
Politika
Detail Artikel
Pemerintah Upaya Integrasikan Digitalisasi Birokrasi
Reporter:
Ant
|
Editor:
Jal
|
Jumat , 29 Dec 2023 - 22:06
pemerintah upaya integrasikan digitalisasi birokrasi jakarta - pemerintah tengah berupaya menyatukan atau mengintegrasikan digitalisasi birokrasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) dari setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di indonesia. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abdullah azwar anas mengemukakan hal itu usai melaporkan perkembangan digitalisasi birokrasi kepada presiden ri joko widodo di istana kepresidenan, jakarta, jumat (29/12). "selama ini pemda punya aplikasi, kementerian a, b, c, dan d punya aplikasi sehingga izin yang dikerjakan atau urusan sesuatu sangat banyak. nah, ke depan ini tidak lagi terjadi. akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk," kata menpan azwar anas. selama ini, kata dia, pelaksanaan spbe sudah memiliki fondasi kebijakan maupun fondasi tata kelola. "kita punya perpres spbe, punya perpres arsitektur spbe, perpres satu data indonesia, dan undang-undang perlindungan data pribadi untuk dari sisi fondasi kebijakan. dari fondasi tata kelolanya, kita sudah ada tim koordinasi spbe, tim arsitektur spbe, kemudian ada capaian di beberapa kementerian/lembaga," jelasnya. namun, kata azwar, ada kesulitan mengintegrasikan layanan pemerintahan di kementerian/lembaga. oleh karena itu, presiden menerbitkan perpres nomor 82 tahun 2023 yang mengatur percepatan pelaksanaan digitalisasi. "isinya memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator. jadi, para menko diperintahkan untuk 'memaksa' dalam tanda kutip kepada kementerian/lembaga untuk mengikuti arsitektur spbe, termasuk mendorong portal satu layanan di setiap kementerian/lembaga," katanya. selain itu, penerbitan perpres juga untuk membangun kemampuan implementasi government technology (govtech) atau teknologi pemerintahan dan fokus pada integrasi layanan. menurut azwar, pemerintah akan fokus di sembilan layanan prioritas, yakni identitas digital dasar (digital id seperti kartu tanda penduduk). presiden ingin masyarakat tidak disulitkan lagi dengan urusan mencetak ktp guna memperoleh pelayanan. berikutnya terkait dengan platform pertukaran data, karena selama ini kementerian/lembaga kaya akan data namun tak bertukar sehingga manfaatnya belum optimal untuk masyarakat. selanjutnya pembayaran digital. saat ini, kata dia, sudah berjalan di hampir semua pemerintahan dari pusat hingga daerah. selain itu, pelayanan publik portal satu data. dalam hal ini presiden meminta portal layanan dibuat berdasarkan kebutuhan. "misalnya, di estonia itu langsung bagaimana cara melahirkan, bagaimana saya menikah, bagaimana asuransi saya. jadi, langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh bapak presiden," terang azwar. pemerintah juga akan membuat portal administrasi pemerintahan agar sistem keuangan dan sistem pemerintahan tidak terlampau banyak. "kemarin sipd (sistem informasi pemerintahan daerah) sudah kita resmikan. lebih dari 500 layanan, cukup satu layanan. kemudian sim online, lalu bantuan sosial atau di kementerian sosial, kesehatan di kementerian kesehatan, dan pendidikan di kementerian pendidikan," ujar azwar. jika sembilan fokus pelayanan sudah menjadi digital, dia optimistis akan berdampak sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan.(ant)
1
2
»
Tag
Share
Koran Terkait
Kembali ke koran edisi Babel Pos 30 Desember 2023
Berita Terkini
Punya Segudang Pengalaman, Hendra Caya Dinilai Sosok Tepat sebagai Pemimpin Daerah
Headline
6 menit
Warga Lintang Senang Dengan Gagasan yang Ditawarkan Kamarudin-Khairil
Headline
11 menit
Personel TNI Dikirim ke Filipina, Misi Kemanusiaan
Headline
46 menit
Eks Pimpinan Nilai Integritas KPK Menurun
Headline
51 menit
Kasus Guru Supriyani, 6 Polisi Diperiksa Propam
Headline
2 jam
Berita Terpopuler
Simak 3 Jenis Surat Suara di Pilkada Serentak 2024!
Headline
20 jam
Pengakuan Harvey Moeis 'Tak Meyakinkan'? Hakim: Sulit Diterima?
Headline
20 jam
Kasipenkum Akui Ada Erzaldi ke Kejati
Headline
23 jam
Kesaksian Eks Dir Ops PT Timah, Alwin Albar, Tetian Orang Dekat Dirkeu?
Headline
20 jam
Mulai 10 November, Batik Air Punya Rute Baru, Jakarta – Bengkulu Pulang Pergi
Headline
7 jam
Berita Pilihan
Pernyataan Sandra Dewi Mengecewakan, Rp 420 M, Kemana?
Headline
2 minggu
Bos Smelter Ungkap, MoU Dengan PT Timah dan CSR untuk Bantu Pemerintah dan Rakyat
Headline
4 minggu
Sidang Tipikor Tata Niaga Timah Aon Cs, Saksi Tak Sebut Terdakwa?
Headline
1 bulan
Tipikor Timah, dari Super Heboh, Kini Mulai Senyap?
Headline
4 bulan
Dugaan Tipikor KUR BSB Naik Penyidikan, Siapa Calon Tersangka?
Headline
4 bulan