Korban PHK Smelter dan Pabrik Sawit, Pesangon Berharap dari Rekening yang Diblokir Kejagung?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 19 May 2024 - 21:57

Ilustrasi-sreenshot-

bagian HRD pabrik yang dicoba dihubungi BABELPOS.ID. menolak menjawab.

Pengacara perusahaan, Johan Adhi Ferdian, dari J.A. Ferdian & Partnership Attorneys selaku Kuasa Hukum PT. Mutiara Hijau Lestari, PT. Mutiara Arung Samudera, PT. Bakti Putra Babel, dan CV. Mutiara Alam Lest menyatakan soal pesangon, hingga saat ini belum dapat dilakukan karena rekening perusahaan masih diblokir pihak Kejagung RI.

''Sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka Sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka melalui surat ini kami menginformasikan bahwa dengan sangat terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pekerja/Karyawan pada perusahaan tersebut diatas efektif per tanggal 17 Mei 2024,'' ujar Johan.

Beberapa poin intinya dikemukakan Johan:

1. Sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka melalui surat ini kami menyampaikan bahwa permintaan bapak PJ Gubernur pada Rapat Terbatas pada tanggal 13 Mei 2024 tidak dapat kami laksanakan.

2. Bahwa, sesuai intruksi manajemen perusahaan menyatakan berhenti untuk memproduksi dan melakukan pembelian TBS (Tandan Buah Segar) Sawit dari masyarakat sampai dengan pemblokiran rekening perusahaan dibuka kembali.

3. Bahwa, sesuai instruksi manajemen perusahaan, dengan ini kami menginformasikan bahwa dengan sangat terpaksa akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Pekerja/Karyawan pada perusahaan

tersebut diatas efektif per tanggal 17 mei 2024.

4. Adapun karyawan yang terdampak PHK ini secara umum berjumlah kurang lebih 600 (enam ratus) orang.

5. Bahwa prosedur pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, kami menyampaikan jika pihak Perusahaan akan mengikuti dan menerapkan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa, manajemen perusahaan tetap membuka diri apabila PJ Gubernur memiliki opsi lain selain opsi-opsi yang disampaikan pada Rapat Terbatas tanggal 13 Mei 2024.

7. Bahwa, bersamaan dengan surat ini kami juga telah mengirimkan surat pemberitahuan serupa kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Kabupaten Bangka Tengah.

''Adapun untuk prosedur pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, kami menyampaikan bahwa pihak Perusahaan akan mengikuti dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku,'' tegas Johan.

PHK Jalan, Pesangon Macet?

korban phk smelter dan pabrik sawit, pesangon berharap dari rekening yang diblokir kejagung?                            koranbabelpos.id.- provinsi kepulauan bangka belitung (babel) benar-benar tidak sedang baik-baik saja.  kasus dugaan tipikor timah 2015-2022 yang seperti tak berujung --sudah 7 bulan berjalan, belum ada tanda-tanda akan mulai sidang--.  sementara, korban pemutusan hubungan  kerja (phk) berjatuhan dengan pesangon justru berharap dari uang yang ada dalam rekening yang diblokir kejagung ri.  
ini sudah jatuh tertimpa tangga.  seperti timah dengan mineral ikutannya, tipikor timah yang disertai penyitaan, penghentian beroperasi, melahirkan sederet dampak yang tak bisa dihindari.
tak hanya membuat penambangan timah menjadi lesu, namun juga ancaman pengangguran menjadi semakin nyata.
semua smelter yang yang dihentikan opeasinya karena dinilai terlibat dalam kasus merugikan negara itu, 
baca juga:600 karyawan pt mhl & cv mal di phk 
mau tidak mau mengambil keputusan melakukan pemutuhan hubungan kerja (phk) terhadap karyawannya.  dampaknya ikutannya, penambang dan kolektor kesulitan dan ketakutan menjual timahnya.  
sementara, dampak langsungnya adalah karyawan yang nyata-nyata hilang pekerjaan.
data yang berhasil ditelusuri media ini, setidaknya ada 59 karyawan yang nyata-nyata kehilangan pekerjaan dari 2 smeler yang tutup.  
ironisnya, dari 59 karyawan itu hanya sekitar 10 orang yang berasal dari luar daerah, sementara sisanya putra warga bangka belitung yang berada dalam usia produktif, dan rata-rata keluarga muda.
''ku ni bini nek lahiran, bang.  jadi berharap biaya e dari pesangon itulah,' jar salh satu diantaranya.
namun, belum didapat nasib karyawan dari smelter lain soal terhambatnya pesangon pekerja smelter ini, apakah pesangon  sudah ibayar atau belum, mengingat rekening perusahaan dari smelter yhang bermasalah itu rata-rata diblokir pihak kejagung.
belum lagi urusan pesangon karyawan smelter tertunggak, kini muncul pula karyawan dari 2 pabrik sawit yang stop beroperasi karena rekening perusahaan diblokir kejagung dan diduga terkait kasus tipikor timah.  phk sudah dilakukan, namun untuk pesangon tampaknya tak jauh beda dengan nasib para karyawan melter.  
ada sekitar 600-an karyawan yang sudah di phk namun belum terima pesangon.
baca juga:buntut pemblokiran rekening pabrik sawit oleh kejagung, pt mhl bakal phk seluruh karyawan
bagian hrd pabrik yang dicoba dihubungi babelpos.id. menolak menjawab.
pengacara perusahaan, johan adhi ferdian, dari j.a. ferdian & partnership attorneys selaku kuasa hukum pt. mutiara hijau lestari, pt. mutiara arung samudera, pt. bakti putra babel, dan cv. mutiara alam lest menyatakan soal pesangon, hingga saat ini belum dapat dilakukan karena rekening perusahaan masih diblokir pihak kejagung ri.
''sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka  sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka melalui surat ini kami menginformasikan bahwa dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap para pekerja/karyawan pada perusahaan tersebut diatas efektif per tanggal 17 mei 2024,'' ujar johan.
beberapa poin intinya dikemukakan johan:
1. sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan klien kami saat ini, maka melalui surat ini kami menyampaikan bahwa permintaan bapak pj gubernur pada rapat terbatas pada tanggal 13 mei 2024 tidak dapat kami laksanakan.
2. bahwa, sesuai intruksi manajemen perusahaan menyatakan berhenti untuk memproduksi dan melakukan pembelian tbs (tandan buah segar) sawit dari masyarakat sampai dengan pemblokiran rekening perusahaan dibuka kembali. 
3. bahwa, sesuai instruksi manajemen perusahaan, dengan ini kami menginformasikan bahwa dengan sangat terpaksa akan melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) terhadap para pekerja/karyawan pada perusahaan
tersebut diatas efektif per tanggal 17 mei 2024.
baca juga:dua pabrik sawit tetap ambil jalan berat, phk 600-an karyawan!
4. adapun karyawan yang terdampak phk ini secara umum berjumlah kurang lebih 600 (enam ratus) orang.
5. bahwa prosedur pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (phk) tersebut, kami menyampaikan jika pihak perusahaan akan mengikuti dan menerapkan aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. bahwa, manajemen perusahaan tetap membuka diri apabila pj gubernur memiliki opsi lain selain opsi-opsi yang disampaikan pada rapat terbatas tanggal 13 mei 2024.
7. bahwa, bersamaan dengan surat ini kami juga telah mengirimkan surat pemberitahuan serupa kepada dinas tenaga kerja provinsi bangka belitung dan dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (dpmptk) kabupaten bangka tengah.
''adapun untuk prosedur pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (phk) tersebut, kami menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan mengikuti dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku,'' tegas johan.
phk jalan, pesangon macet?
nah, nasib karyawan sawit ini tampaknya tidak akan lebih baik dari para karyawan smelter.  phk sudah berjalan, namun pesangan macet.
setidaknya saat ini, dari grup yang sama, meski phk yang tak terhindarkan dan karyawan sudah siap menerima pesangon sesuai aturan, namun persoalan baru muncul karena pihak perusahaan justru tidak bisa mencairkan pesangon karena rekening perusahaan sudah diblokir [pihak kejagung.
itu keluhan 4 perwakilan karyawan kontrak smelter pt venus inti perkada (vip) yang sengaja menemui media ini, kamis, 16 mei 2022.  kondisi ini menimpa 29 karyawan vip, dan 30 karyawan pt mcm yang ada di belitung timur.
mereka yang karyawan smelter pt vip itu terdiri 29 orang.  dari jumlah itu, 5 orang dari daerah wonosobo, sementara 24 orang dari bangka belitung (babel).  
dikatakan, saat phk itu terjadi mereka kira akan langung menerima pesangon.  namun faktanya justru terhambat karena rekening perusahaan sudah terlanjut diblokir.
baca juga:babel sedang tidak baik-baik saja, di-phk & di-tahan? 
''bisa nggak ya kami minta pihak kejagung mencairkan pesangon kami?'' ujar mereka penuh harap kepada media ini.
bahkan sempat ada timbul pemikiran mereka mau ke jakarta untuk meminta kejagung memcairkan. 
setelah phk sekarang ini, apa sudah ada pekerjaan?
''belum la pak.  mau ngelimbang (mencari timah.red) juga dimana? mau turun keja sawit, sawit juga berat,'' ujar mereka bergantian seraya menjelaskan mereka rata-rata sudah berkeluarga dan punya 1 atau 2 anak yang masih kecil-kecil.
harapan dari uang pesangon itu nantinya adalah untuk bertahan sembari mencari pekerjaan apa saja pekerjaan sebagai penyanggah hidup.
apakah kondsi serupa ini cuma dialami mereka?
''tidak pak.  dalam  grup kami, smelter pt mcm belitung juga sama, mereka sekitar 30 orang, sama, belum terima pesangon kayak kamin inilah, karena rekening diblokir.  
namun para perwakilan karyawan ini tidak tahu bagaimana nasib karyawan smelter di luar grup mereka, apakah sudah ada yang menerima pesangon tau belum, karena rata-rata smelter yang bermasalah rekeningnya diblokir kejagung.
terdampak tipikor timah
dengan terkuaknya keluhan karyawan ini, berarti menambah barisan dampak kasus tipikor timah.
sebelumnya, jerit dari dari kebun sawit yan akhirnya sampai juga ke telinga penjabat gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel) safrizal za.
khusus untuk phk yang pabrik sawit,pj gubernur sudah menawarkan solusi, namun belum ada jawaban dari pihak pabrik.
secara hati-hati, pj gubernur babel, safrizal menyatakan, ini tidak ada intervensi ke persoalan hukum, namun lebih dititiberatkan untuk dicarikan solusi agar proses hukum silahkan, berjalan, pabrik juga berjalan, petani tetap bisa menjual sawitnya ke pabrik tersebut.
wakajati yang tampaknya setelah berkoordinasi dengan pihak kejagung, menegaskan intinya silahkan pabrik berjalan dan beroperasi, namun untuk rekening tetap diblokir.
''khusus soal rekening yang diblokir itu, masih dalam proses hukum, namun pabrik silahkan berjalan dengan menggunakan dana di luar yang diblokir itu.  
sementara, jhohan selaku ph dari kedua pabrik menyatakan pihaknya tentu akan berkoordinasi dengan pihak kliennya untuk menyikapi solusi yang diberikan pj gubernur itu.
namun akhirnya pihan perusahaan tetap melakukan phk.***