Menhan Bahas Tambang Timah Ilegal Hingga WNA, Frega: Akan Ditertibkan

KORANBABELPOS.ID.- Upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki tata Kelola sumber daya alam (SDA) terutama timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tidak main-main.  Buktinya, Menteri Pertahanan (Menhan) yang sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung rapat lintas kementerian di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis 11 September 2025 lalu.

Berdasarkan siaran pers resmi yang yang dikutip dari Kantor Berita ANTARA, dijelaskan rapat tersebut bertujuan untuk merancang regulasi tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi.

Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen TNI Frega Wennas Inkiriwang dalam siaran persnya mengatakan rapat diawali dengan paparan Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro terkait kondisi aktual pertambangan timah.

Menurut pihak PT Timah Tbk, masih maraknya praktik penambangan ilegal menyebabkan produksi perusahaan belum optimal.

"Dalam presentasi tersebut, turut disampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya," kata Frega dalam siaran pers tersebut.

Setelah itu, ada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyoroti regulasi tentang pertambangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga hadir dalam rapat tersebut juga memaparkan soal aktivitas ilegal yang berkaitan dengan bea cukai.

Selanjutnya, kata Frega, ada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang memaparkan tentang keberadaan tenaga kerja asing yang membutuhkan pengaturan keimigrasian.

"Selain itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral memaparkan soal pemanfaatan timah sebagai potensi strategis dari logam tanah jarang," jelas Frega.

Frega melanjutkan, rapat para menteri itu digelar secara tertutup. Dengan adanya rapat, Frega meyakini DPN akan merumuskan rekomendasi langkah strategis kepada presiden terkait tata pengelolaan tambang yang tepat.

"Dengan demikian, produksi PT Timah dapat terus ditingkatkan, baik dalam konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor, demi mendukung kemakmuran bangsa," tutup Frega.***