Rapat DPN Bahas Tata Kelola Timah, Bahlil: Libatkan Rakyat

KORANBABELPOS.ID.- Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar rapat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis, 11 September 2025 dengan pembahasan utama mengenai pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam terutama terkait pertimahan.

Rapat dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian DPN, dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto selaku Sekretaris DPN, kemudian deputi-deputi DPN, yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, dan kepala staf dari tiga matra TNI.

Ada juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, dan Direktur Utama (Dirut) PT Timah Restu Widiyantoro.

Rapat tertutup itu diawali dengan paparan dari Dirut PT Timah Restu Widiyantoro mengenai kondisi terkini pertambangan timah, termasuk di Bangka Belitung (Babel).  Dalam paparannya, Restu menyoroti maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal.

Restu juga mengusulkan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh pemerintah, yaitu penertiban penambangan ilegal, dan langkah-langkah penataan lainnya.

Libatkan Masyarakat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, materi rapat DPN itu juga membahas tata kelola sumber daya alam (SDA) dan strategi untuk memperkuat PT Timah.

"Ya, yang pertama adalah penataan PT Timah agar kuat, jadi PT Timah harus kita perkuat, karena 89 persen dari total IUP timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah," kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

Dalam rapat Dewan Pertahanan Nasional itu, dirinya menekankan pentingnya turut melibatkan masyarakat dalam penataan pengelolaan sumber daya, khususnya timah di Babel.

"Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian dari kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah barang tentu, (mereka yang dilibatkan wajib, red.) memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana," kata Bahlil.

Bahlil memaparkan regulasi-regulasi terkait pertambangan.

Sementara, Menteri Keuangan Purbaya memberikan paparan mengenai aktivitas ilegal yang berkaitan dengan bea cukai.  Selanjutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memaparkan mengenai keberadaan tenaga kerja asing yang perlu diawasi aktivitasnya.

Dalam rapat yang sama, Mendiktisaintek sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto menjelaskan mengenai timah yang juga mengisi posisi strategis sebagai logam tanah jarang.***