Komnas HAM minta KPU Berikan Data Pemilu Akurat

Reporter: ant |

Editor: Budi Rahmad |

Kamis , 22 Feb 2024 - 19:45

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu 22 Feb-Antaranews.com-

komnas ham minta kpu berikan data pemilu akurat                            koranbabelpos.id, jakarta - komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) meminta komisi pemilihan umum (kpu) ri memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.
"karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata wakil ketua komnas ham pramono ubaid tanthowi saat dikonfirmasi di jakarta, kamis.
pramono, yang pernah menjadi anggota kpu ri periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem sistem informasi rekapitulasi (sirekap) di situs resmi kpu yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.
untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, pramono mengatakan kpu harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.
baca juga:icw minta transparansi dokumen pengadaan sirekap
dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua tim pemantauan pemilu 2024 itu yakin kpu akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.
sebelumnya, anggota kpu ri betty epsilon idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (sdm) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), terkait kesalahan data antara form c hasil yang diunggah ke sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (tps).
"sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi kpu," kata betty di gedung kpu ri, jakarta, senin (19/2).
betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas kpps di setiap tps memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.
pasalnya, menurut betty, data form c hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota kpps. kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs sirekap.
baca juga:bawaslu: psu untuk memastikan kemurnian hak pilih
sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atau optical mark recognition (omr) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (ocr).
teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di sirekap.
betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.
kemudian, anggota kpu ri idham kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data tps dengan data di sirekap.
walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk jakarta.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 23 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan