Hasil Pilkada Bateng, Basel & Belitung, Dilantik 6 Februri 2025

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 24 Jan 2025 - 22:39

Ilustrasi-screnshot-

hasil pilkada bateng, basel & belitung, dilantik 6 februri 2025                            * oleh presiden ri prabowo subianto di jakarta
* pilgub, babar, dan beltim tunggu mk
* kota dan bangka, pilkada ulang
 
dengan mengacu pada kesimpulan rapat kerja (raker) antara mendagri tito karnavian dengan komisi ii di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu 22 januari 2025 lalu, maka pelantikan untuk hasil pilkada bangka tengah, bangka selatan, dan belitung direncanakan tanggal 6 februari 2025 mendatang. 
------------
pelantikan untuk 3 kabupaten itu didulukan, karena tanpa ada sengekta atau nihil gugatan ke mahkamah konstiusi (mk).
sementara itu, pelantikan untuk hasil pilkada gubernur/wakil gubernur bangka belitung (babel), hasil pilkada kabupaten bangka barat (babar) dan hasil pilkada kabupaten belitung timur, masih menunggu keputusan mk.  selanjutnya, untuk hasil pilkada kota pangkalpinang dan kabupaten bangka menunggu hasil pilkada ulang, pasca kemenangan kotak kosong di kedua daerah itu.
raker dpr dan kemendagri
pemerintah dan dpr ri sepakat 6 februari 2025 menjadi waktu pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa hasil pilkada di mk dengan hasil telah ditetapkan kpud setempat.
demikian  menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) antara mendagri tito karnavian dengan komisi ii di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu 22 januari 2025 lalu.
"dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 februari 2025," kata ketua komisi ii dpr ri muhammad rifqinizamy karsayuda saat poin kesimpulan raker pihaknya dengan tito, rabu.
"oleh presiden republik indonesia di ibu kota negara," katanya.
legislator fraksi nasdem itu mengatakan khusus pelantikan kepala daerah yogyakarta dan aceh disesuaikan peraturan hukum.
diketahui, pelantikan pada 6 februari akan dilaksakan untuk kepala daerah tingkat i atau gubernur serta wagub dan tingkat ii atau bupati serta wabup dan wali kota serta wawali.
rifqi melanjutkan pelantikan kepala daerah terpilih yang memiliki sengketa hasil pilkada di mk akan menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap.
pemerintah dan dpr ri menyepakati pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa hasil pilkada di mk. kapan itu?
"dilaksanakan setelah putusan mahkamah konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar rifqi.
dia juga menyebutkan raker komisi ii dengan tito menyepakati usulan soal perlunya presiden ri merevisi pp nomor 80 tahun 2024.
"meminta kepada mendagri untuk mengusulkan kepada presiden ri, agar melakukan revisi peraturan presiden nomor 80 tahun 2024," ujar rifqi.***