Moeldoko Sebut Presiden Miliki Hak untuk Berpolitik, Airlangga: Presiden tak Perlu Cuti

Reporter: ant |

Editor: Budi Rahmad |

Jumat , 26 Jan 2024 - 18:10

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada saat memberikan keterangan kepada media di Masjid Jami' Nurul Huda, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat-Antaranews.com-

moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik, airlangga: presiden tak perlu cuti                            babelpos.co - kepala staf kepresidenan moeldoko mengatakan bahwa  presiden memiliki hak untuk berpolitik sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu).
usai melaksanakan salat jumat di kecamatan singosari, kabupaten malang, jawa timur, jumat, moeldoko mengatakan bahwa presiden merupakan figur yang memiliki jabatan politik sehingga hak-hak politik juga melekat padanya.
"presiden sebagai figur yang memiliki jabatan politik, tentu hak-hak politiknya juga melekat dan ini diatur dalam undang-undang pemilu," kata moeldoko.
moeldoko menjelaskan, bahwa hak politik seperti turut serta dalam melaksanakan kampanye bukan hanya menjadi hak seorang presiden saja,  tetapi juga pada wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat publik yang ada.
baca juga:mensesneg belum terima surat pengunduran diri mahfud md
sebagai informasi, terkait dengan  kampanye yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu), pada bagian kedelapan tentang kampanye pemilu oleh presiden dan pejabat negara lainnya.
aturan terkait diperbolehkan  presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.
kemudian, pada poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye, selain itu juga pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik juga bisa melaksanakan kampanye.
pejabat negara lainnya tersebut, bisa melaksanakan kampanye jika yang bersangkutan sebagai calon presiden atau wakil presiden, anggota tim kampanye dan pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke kpu.
"sangat jelas disebut di sana bahwa presiden dan wakil presiden, para menteri dan seluruh pejabat publik memiliki hak untuk melakukan kampanye. secara undang-undang seperti itu," katanya.
ia menambahkan, terkait pernyataan presiden joko widodo yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye, hal tersebut memang sudah sesuai dengan aturan mengingat indonesia adalah negara hukum.
baca juga: kpu ri pastikan proses pengemasan logistik pemilu beres 1 februari
dalam undang-undang tersebut, lanjutnya, juga sudah disebutkan dengan sangat jelas bahwa presiden, wakil presiden dan pejabat negara diperbolehkan untuk berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.
"indonesia ini adalah negara hukum, negara demokrasi, sehingga acuannya hukum. jadi jangan kemana-mana, standarnya hukum. jangan diukur dengan standar perasaan, tidak ketemu. rasanya tidak cocok, tidak begitu," katanya..
sebelumnya, presiden jokowi di jakarta, rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri kabinet indonesia maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pilpres 2024.
 
presiden tidak perlu cuti saat berkampanye
sementara itu, ketua umum partai golkar, airlangga hartarto, menyebutkan bahwa presiden itu tidak perlu mengajukan cuti apabila ingin berkampanye.
airlangga menyampaikan hal itu sebagai respons terhadap pernyataan presiden joko widodo bahwa presiden boleh berkampanye asalkan tak menggunakan fasilitas negara.
“presiden itu adalah kepala negara. maka, kepala negara itu tidak ada cutinya,” kata dia saat diwawancarai di palembang, jumat, (26/1/24) .
baca juga:dmi tegaskan tidak boleh jadikan masjid tempat kampanye
menurutnya, setiap warga itu memiliki hak konstitusi, termasuk presiden. sehingga, dukungan presiden kepada ke salah satu partai politik (parpol) bukan sesuatu yang baru.(ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 27 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan