Bamsoet Soroti Politik Biaya Tinggi pada Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK

Reporter: ant |

Editor: Budi Rahmad |

Selasa , 19 Nov 2024 - 10:05

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo-istimewa-

KORANBABELPOS.ID - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti soal politik berbiaya tinggi di Indonesia. Biaya tinggi ini disebutnya rentan memicu korupsi dalam pemilihan langsung di Tanah Air.

Hal itu disampaikan oleh Bamsoet saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) KPK yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2024) kemarin.

"Sistem demokrasi pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi sehingga sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari ANTARANEWS.

Peserta pemilu, kata Bamsoet, membutuhkan biaya yang tinggi untuk dapat ikut berkontestasi. Maka, ketika terpilih, terkadang menghalalkan segala cara untuk mengembalikan kembali biaya yang telah mereka keluarkan.

Menyadur ANTARA, berdasarkan data KPK pada tahun 2004 hingga 2023, sebanyak 161 bupati/wali kota, 24 gubernur, serta 344 anggota DPR/DPRD terjerat kasus korupsi.

Selain itu, hasil kajian KPK menyebutkan untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan biaya setidak-tidaknya Rp50 miliar sampai dengan Rp100 miliar. Biaya politik tinggi juga dikeluarkan para calon anggota legislatif untuk ikut pemilu.

"Artinya apa? Di satu sisi, sistem demokrasi makin lama makin lari dari substansinya. Demokrasi kita lebih menjurus kepada 'NPWP', nomor piro-wani piro. Hal ini mendorong meningkatkan tindak pidana korupsi," kata Bamsoet.

Untuk itu, Bamsoet meminta kepada capim KPK untuk mengkaji kembali apakah sistem demokrasi langsung yang dianut saat ini memicu kasus korupsi menjadi sulit diberantas. Ia juga menyoroti soal fenomena anggota dewan atau kepala daerah yang kerap terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Pada hari Senin (18/11) ada empat calon pimpinan KPK yang akan mengikuti ujian tersebut, yaitu Setyo Budianto (perwira tinggi Polri), Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas), Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur KPK), hingga Michael Rolandi Cesnanta (eks pejabat BPKP).

Rencananya uji kelayakan dan kepatutan itu akan dibagi dua tahap, yakni 10 peserta pertama dari capim KPK dan 10 peserta selanjutnya dari calon Dewas KPK. Uji kelayakan dan kepatutan itu pun berlangsung pada tanggal 18—21 November 2024.**

bamsoet soroti politik biaya tinggi pada uji kelayakan dan kepatutan capim kpk                            koranbabelpos.id - anggota komisi iii dpr ri bambang soesatyo menyoroti soal politik berbiaya tinggi di indonesia. biaya tinggi ini disebutnya rentan memicu korupsi dalam pemilihan langsung di tanah air.
hal itu disampaikan oleh bamsoet saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) kpk yang digelar di kompleks parlemen, jakarta, senin (18/11/2024) kemarin.
"sistem demokrasi pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi sehingga sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi," kata bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di jakarta, senin, sebagaimana dikutip dari antaranews. 
baca juga: bagaimana kelanjutan seleksi capim kpk?
peserta pemilu, kata bamsoet, membutuhkan biaya yang tinggi untuk dapat ikut berkontestasi. maka, ketika terpilih, terkadang menghalalkan segala cara untuk mengembalikan kembali biaya yang telah mereka keluarkan.
menyadur antara, berdasarkan data kpk pada tahun 2004 hingga 2023, sebanyak 161 bupati/wali kota, 24 gubernur, serta 344 anggota dpr/dprd terjerat kasus korupsi.
selain itu, hasil kajian kpk menyebutkan untuk menjadi bupati atau wali kota dibutuhkan biaya setidak-tidaknya rp50 miliar sampai dengan rp100 miliar. biaya politik tinggi juga dikeluarkan para calon anggota legislatif untuk ikut pemilu.
baca juga:ketua mpr bamsoet dorong presiden soeharto dan gus dur dianugerahi gelar pahlawan
"artinya apa? di satu sisi, sistem demokrasi makin lama makin lari dari substansinya. demokrasi kita lebih menjurus kepada 'npwp', nomor piro-wani piro. hal ini mendorong meningkatkan tindak pidana korupsi," kata bamsoet. 
untuk itu, bamsoet meminta kepada capim kpk untuk mengkaji kembali apakah sistem demokrasi langsung yang dianut saat ini memicu kasus korupsi menjadi sulit diberantas. ia juga menyoroti soal fenomena anggota dewan atau kepala daerah yang kerap terkena operasi tangkap tangan (ott) oleh kpk.
pada hari senin (18/11) ada empat calon pimpinan kpk yang akan mengikuti ujian tersebut, yaitu setyo budianto (perwira tinggi polri), poengky indarti (mantan komisioner kompolnas), fitroh rohcahyanto (mantan direktur kpk), hingga michael rolandi cesnanta (eks pejabat bpkp).
baca juga:ahy sebut sudah ada diskusi kursi menteri, bamsoet minta publik beri ruang pada prabowo
rencananya uji kelayakan dan kepatutan itu akan dibagi dua tahap, yakni 10 peserta pertama dari capim kpk dan 10 peserta selanjutnya dari calon dewas kpk. uji kelayakan dan kepatutan itu pun berlangsung pada tanggal 18—21 november 2024.**

Tag

Share