Pemkab Bangka Barat Berjuang Pertahankan Honorer

Reporter: Husni |

Editor: Aprianto |

Jumat , 15 Dec 2023 - 22:04

MENTOK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar) Provinsi Bangka Belitung tetap mempertahankan tenaga honorer/non-ASN. Sebab, Babar masih membutuhkan tenaga mereka lantaran kekurangan pegawai negeri sipil.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming menanggapi, undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diresmikan Presiden Joko Widodo, pada 31 Oktober 2023 lalu.

Peresmian UU itu guna mengatur secara khusus penataan tenaga honorer/non-ASN. Dalam ketentuan, Pasal 66 UU pengganti UU Nomor 5 Tahun 2014, diatur bahwa penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah wajib diselesaikan paling lama di Desember 2024.

Selain itu, sejak UU ini berlaku sesuai tanggal pengesahannya instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. "Yang jelas sampai detik ini, kami masih berjuang, mempertahankan tenaga honorer yang mengabdi di lingkungan Pemkab Babar. Sebab biar bagaimana pun, kita masih butuh tenaga honorer karena kita kekurangan ASN," Wabup Babar, Bong Ming Ming, Kamis (14/12/2023).

Menyikapi kebijakan terbaru tersebut, atas nama Pemkab Babar, dirinya mengaku akan memperjuangkan para honorer yang ada saat ini. Terlebih, lanjut Bong Ming Ming yang sudah cukup lama mengabdi di lingkungan Pemkab Babar.

Agar bagaimana tenaga honorer ini, ke depan, dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun kalau tidak bisa, langkah yang akan diambil, rencananya, outsourcing (pemindahan) agar mereka semua tetap bekerja.

"Yang jelas kami masih membutuhkan mereka, makanya kami tunggu dulu arah kebijakan baru dari pemerintah ini ke depan seperti apa. Karena kita di bawah pemerintah pusat, kalau memang tidak bisa (merekrut tenaga honorer baru), kita tahan diri dulu," ujar dia.

Ditambahkannya, honorer yang bekerja di Pemkab Bangka Barat ada sekian ribu. Dirinya memikirkan, jangan sampai arah kebijakan ini, membuat mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan "Ada sekian ribu honorer, mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan, imbasnya ke keluarga mereka. Itu yang hari ini lagi dipikirkan Pak Bupati," ucapnya. (his)

pemkab bangka barat berjuang pertahankan honorer                            mentok - pemerintah kabupaten (pemkab) bangka barat (babar) provinsi bangka belitung tetap mempertahankan tenaga honorer/non-asn. sebab, babar masih membutuhkan tenaga mereka lantaran kekurangan pegawai negeri sipil.
hal tersebut disampaikan wakil bupati bangka barat, bong ming ming menanggapi, undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn), yang diresmikan presiden joko widodo, pada 31 oktober 2023 lalu.
peresmian uu itu guna mengatur secara khusus penataan tenaga honorer/non-asn. dalam ketentuan, pasal 66 uu pengganti uu nomor 5 tahun 2014, diatur bahwa penataan tenaga non-asn di instansi pemerintah wajib diselesaikan paling lama di desember 2024. 
selain itu, sejak uu ini berlaku sesuai tanggal pengesahannya instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-asn.  "yang jelas sampai detik ini, kami masih berjuang, mempertahankan tenaga honorer yang mengabdi di lingkungan pemkab babar. sebab biar bagaimana pun, kita masih butuh tenaga honorer karena kita kekurangan asn," wabup babar, bong ming ming, kamis (14/12/2023). 
baca juga:polres basel sidak pasar jelang nataru, ini temuannya
baca juga:kontainer berisi 1241 koli surat suara pemilu tiba di bateng, ini rinciannya
menyikapi kebijakan terbaru tersebut, atas nama pemkab babar, dirinya mengaku akan memperjuangkan para honorer yang ada saat ini. terlebih, lanjut bong ming ming yang sudah cukup lama mengabdi di lingkungan pemkab babar. 
agar bagaimana tenaga honorer ini, ke depan, dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). namun kalau tidak bisa, langkah yang akan diambil, rencananya, outsourcing (pemindahan) agar mereka semua tetap bekerja. 
"yang jelas kami masih membutuhkan mereka, makanya kami tunggu dulu arah kebijakan baru dari pemerintah ini ke depan seperti apa. karena kita di bawah pemerintah pusat, kalau memang tidak bisa (merekrut tenaga honorer baru), kita tahan diri dulu," ujar dia. 
ditambahkannya, honorer yang bekerja di pemkab bangka barat ada sekian ribu. dirinya memikirkan, jangan sampai arah kebijakan ini, membuat mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan   "ada sekian ribu honorer, mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan, imbasnya ke keluarga mereka. itu yang hari ini lagi dipikirkan pak bupati," ucapnya. (his)

Tag

Share