PH tak Pernah Terima Laporan BPKP, Hakim: Punya Hak Tahu

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 08 Nov 2024 - 22:31

Persidangan Tipikor Timah.-screnshot-

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawaan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Seperti diketahui, angka kerugian yang terkuak dalam dakwaan JPU dengan rincian:

1) Kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing pelogaman timah yang tidak sesuai ketentuan Rp 2.284.950.217.912,14

a. Pembayaran kerja sama penyewaan alat processing pelogaman timah oleh PT Timah Tbk ke lima smelter swasta Rp 3.023.880.421.362,90

b. HPP smelter PT Timah Tbk Rp 738.930.203.450,76

2) Kerugian Negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal Rp 26.648.625.701.519,00

3) Kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal (ahli lingkungan hidup) Rp 271.069.688.018.700,00

a. Kerugian ekologi Rp 183.703.234.398.100,00

b. Kerugian ekonomi lingkungan Rp 75.479.370.880.000,00

c. Biaya pemulihan Rp 11.887.082.740.600,00

Dari sinilah muncul angka kerugian keuangan negara dalam kasus timah sebesar Rp 300.003.263.938.131,14.

Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari merinci besaran kerugian negara tersebut. Pihaknya turut melibatkan sejumlah ahli dalam penghitungan itu.

"Kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 300,003 triliun," ujarnya Rabu, 29 Mei 2024 lalu.

ph tak pernah terima laporan bpkp, hakim: punya hak tahu                            koranbabelpos.id.- inilah yang sering diperdebatkan dalam kasus dugaan tipikor tata niaga timah di iup pt timah tbk 2015-2022 yang tengah bergulir pn tipikor jakarta pusat saat ini.  yaitu  soal angka kerugian negara yang disebut mencapai rp 300 triliun lebih.  
penasehat hukum (ph) terdakwa, mochtar riza pahlevi thabrani (mrpt), junaedi saibih mengungkap fakta penting di persidangan, yakni hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima laporan hasil pemeriksaan bpkp yang berisi hitungan kerugian negara. laporan tersebut menurut junaedi belum pernah ditunjukan jpu dan tidak terlampir dalam berkas perkara.
“akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujar junaedi usai di pengadilan negeri tipikor, rabu, 6 november 2024.
baca juga:siapa 'wasit', 30-an perusahaan boneka & rkab? tipikor timah jilid 2?
perihal laporan hasil pemeriksaan bpkp terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli hukum administrasi negara bidang hukum lingkungan hidup, dr kartono yang dihadirkan jaksa.
“apakah ahli pernah ditunjukan hasil perhitungan bpkp terkait kerugian negara saat ahli diperiksa di penyidikan?” tanya juanedi.
“tidak pernah,” jawab kartono.
kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum (jpu) menjelaskan laporan hasil bpkp akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan beramaan dengan ahli bpkp hadir. majelis hakim mengingatkan jpu bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.
jangan sampai hanya jpu saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan bpkp penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa. 
baca juga: kerugian negara di tipikor timah, rp 300 t, benarkah? perdata & kewenangan bpk?
“saudara mempunyai hak untuk mengetahui itu, karena ini persidangan untuk umum tidak ada yang ditutup-tutupi.“ ujar hakim rianto adam pontoh, menanggapi junaedi saibih.
menjawab pertanyaan wartawan usai persidangan, junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka jpu tidak boleh menggunakan laporan hasil bpkp ini sebagai bukti. 
“ini fatal. karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan bpkp itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugiaan negara rp 300 trilyun ada disana,” pungkas junaedi. 
mochtar riza pahlevi adalah mantan direktur utama pt timah periode 2016 – 2021. mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan penambanagan timah illegal di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah yang merugikan keuangan negara senilai rp 300 tilyun. 
perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawaan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah iup pt timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.
baca juga:yunus husein: kasus tipikor timah bersifat perdata dan harta sitaan bisa dikembalikan
seperti diketahui, angka kerugian yang terkuak dalam dakwaan jpu dengan rincian:
1) kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing pelogaman timah yang tidak sesuai ketentuan rp 2.284.950.217.912,14
 a. pembayaran kerja sama penyewaan alat processing pelogaman timah oleh pt timah tbk ke lima smelter swasta rp 3.023.880.421.362,90
 b. hpp smelter pt timah tbk rp 738.930.203.450,76
2) kerugian negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal rp 26.648.625.701.519,00
3) kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal (ahli lingkungan hidup) rp 271.069.688.018.700,00
 a. kerugian ekologi rp 183.703.234.398.100,00
 b. kerugian ekonomi lingkungan rp 75.479.370.880.000,00
 c. biaya pemulihan rp 11.887.082.740.600,00
dari sinilah muncul angka kerugian keuangan negara dalam kasus timah sebesar rp 300.003.263.938.131,14.
baca juga:temuan bpa kejagung ri, terkait tipikor timah kah? 5 kontainer misterius? 
deputi bidang investigasi badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), agustina arumsari merinci besaran kerugian negara tersebut. pihaknya turut melibatkan sejumlah ahli dalam penghitungan itu.
"kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar rp 300,003 triliun," ujarnya rabu, 29 mei 2024 lalu.
agustina tidak menyebut detail jumlah kerugian negara dalam perkara itu. dia mengatakan hal itu akan dijelaskan dalam persidangan nantinya.
namun, dia merinci jumlah rp 300 triliun yang disebutkan menjadi kerugian real dalam perkara itu. jumlah itu, kata dia, meliputi harga sewa smelter hingga kerugian lingkungan yang ditimbulkan.
untuk kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh prof bambang hero saharjo (ahli lingkungan ipb.red) sebesar rp 271,069 triliun,'' ujarnya.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 9 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan