Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah, Saksi Ahli: Harus Nyata dan Pasti!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 07 Nov 2024 - 20:56

Persidangan Tipikor TImah.-screnshot-

kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah, saksi ahli: harus nyata dan pasti!                            koranbabelpos.id.- kerugian negara dalam kasus tata niaga timah di iup pt timah 2015-2022, disebutkan mencapai rp 300 triliun lebih.  
merugikan keuangan negara sebesar rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah.  demikian bunyi dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) pada kejaksaan agung (kejagung) di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri jakarta pusat.
prihal kerugian negara inilah yang masih diperdebatkan.  ahli hukum keuangan negara, siswo suryanto yang dihadirkan dalam persidangan, oleh hakim diminta menjelaskan soal pengertian kerugian negara dalam penanganan kasus korupsi. dia menjelaskan bahwa data itu penting dan harus bisa dibuktikan.
“dalam hukum keuangan negara yang dianut di kita. itu dinyatakan bahwa kerugian negara itu harus bersifat nyata dan pasti,” tegas siswo.
siswo menjelaskan kerugian negara yang pasti adalah hitungan uang yang dapat diukur nilainya. itu, kata dia, tidak boleh didasari atas asumsi dari penegak hukum.
“nyata itu, ada uangnya, tidak boleh diasumsikan. pasti itu terukur,” tegas siswo.
siswo juga menjelaskan soal pengertian kerugian perekonomian negara. dalam kasus ini, kejaksaan menilai para terdakwa melakukan rasuah yang menimbulkan kerugian perekonomian negara.
siswo menjelaskan bahwa kerugian negara dan kerugian perekonomian negara merupakan dua hal berbeda. kerugian negara sifatnya di bawah kerugian perekonomian negara.
“jadi sebenarnya kerugian perekonomian itu merupakan satu langkah setelah terjadinya kerugian keuangan negara,” ujar siswo.
baca juga:terseret dalam megakorupsi timah, mimpi buruk helena lim
kerugian negara itu?
salah satu yang kerap diperdebatkan dalam kasus dugaan tipikor tata niaga timah di iup pt timah tbk 2015-2022 yang tengah bergulir pn tipikor jakarta pusat saat ini adalah, soal angka kerugian negara yang disebut mencapai rp 300 triliun lebih.  
angka kerugian itu terkuak dalam dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) dengan rincian:
1) kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing pelogaman timah yang tidak sesuai ketentuan rp 2.284.950.217.912,14
 a. pembayaran kerja sama penyewaan alat processing pelogaman timah oleh pt timah tbk ke lima smelter swasta rp 3.023.880.421.362,90
 b. hpp smelter pt timah tbk rp 738.930.203.450,76
2) kerugian negara atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal rp 26.648.625.701.519,00
3) kerugian negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal (ahli lingkungan hidup) rp 271.069.688.018.700,00
 a. kerugian ekologi rp 183.703.234.398.100,00
 b. kerugian ekonomi lingkungan rp 75.479.370.880.000,00
 c. biaya pemulihan rp 11.887.082.740.600,00
dari sinilah muncul angka kerugian keuangan negara dalam kasus timah sebesar rp 300.003.263.938.131,14.
deputi bidang investigasi badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), agustina arumsari merinci besaran kerugian negara tersebut. pihaknya turut melibatkan sejumlah ahli dalam penghitungan itu.
"kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar rp 300,003 triliun," ujarnya rabu, 29 mei 2024 lalu.
agustina tidak menyebut detail jumlah kerugian negara dalam perkara itu. dia mengatakan hal itu akan dijelaskan dalam persidangan nantinya.
namun, dia merinci jumlah rp 300 triliun yang disebutkan menjadi kerugian real dalam perkara itu. jumlah itu, kata dia, meliputi harga sewa smelter hingga kerugian lingkungan yang ditimbulkan.
untuk kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh prof bambang hero saharjo (ahli lingkungan ipb.red) sebesar rp 271,069 triliun,'' ujarnya.
baca juga:ada duit korupsi timah ke sandra dewi?
kesakian para saksi ahli 
pakar hukum lingkungan, kartono yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan belum lama ini menyatakan, instansi yang diperbolehkan menghitung kerugian negara dalam tindak pidana rasuah
cuma badan pemeriksa keuangan (bpk) dan itu diberikan mandat oleh undang-undang.
“kalau yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara sudah ada yang mulia rambunya, patokannya baik itu di undang-undang bpk dan undang-undang yang lainnya, tentu bpk,” tegas kartono.
hal itu sesuai pasal 10 dalam undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang bpk. instansi itu juga diberikan kewenangan memberikan pengumuman atas hasil auditnya.  
sementara, saksi ahli lainnya yang dihadirkan jpu, saksi ahli hukum pertambangan dan lingkungan ahmad redi.  ia justru menjelaskan, nilai kerugian negara yang dihitung menggunakan dasar dari peraturan menteri lingkungan hidup (permen lh) nomor 7 tahun 2014, turunan dari uu 32 tahun 2014, kerusakan lingkunga ini masuknya ke dalam hukum perdata.
baca juga:saksi ungkap fakta dana csr rp 1,6 m dari pt sip di kasus dugaan korupsi timah
"bab kerugian lingkungan bahwa pemerintah dapat menghitung kerugian, dalam konteks kerugian ini perdata sebenarnya, kalau kita bicara secara normatif. tapi bahwa itu bisa dijadikan instrumen untuk menghitung jadi sebagai pedoman," ujar ahmad, kamis 24 oktober 2024.
"jadi memang permen lh ini kalau dilihat konsideran menimbangnya itu adalah ya tadi konteksnya adalah konteks penghitungan ganti rugi," ucap ahmad.
lebih jauh ia juga menjelaskan, bahwa timah yang belum dibayarkan royaltinya belum bisa diklaim kepemilikannya sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba).
hal ini ditanyakan oleh majelis hakim soal kepemilikan timah milik pt timah bisa diklaim saat masih di dalam tanah atau ketika sudah di ekspor dan bayar rolayti.
lebih jauh dikatakan pula, dalam uu minerba, aparat penegak hukum (aph) yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pidana pertambangan adalah pihak kepolisian.
"di uu minerba pasal 158 itu dalam konteks penegakan hukum pidana pertambangan tentu kalau bicara mengenai hukum acara ya dia masuk ke penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian," kata ahmad.
aturan tersebut juga mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan.
"pasal 158 itu kan bunyi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin itu diancam pidana 10 tahun dan rp100 miliar," jelas ahmad.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 8 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan