Pungutan dalam Pendidikan

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rachmad |

Minggu , 20 Jul 2025 - 21:49

//Ketidakpatuhan terhadap Regulasi dan Dampaknya terhadap Pendidikan

Adanya peraturan yang ditetapkan pemerintah sering kali diabaikan bagaikan debu yang tertiup angin, meski aturan tersebut sudah jelas dan diketahui oleh banyak pihak, masih saja ada yang mengabaikannya.

Salah satu bentuk pungutan liar yang kerap terjadi. Namun, kerap dianggap sebagai hal yang wajar adalah pembebanan biaya pelaksanaan acara perpisahan di sekolah kepada wali murid, meskipun tanpa dasar kebijakan yang sah. Biaya yang ditetapkan sering kali bersifat wajib dan tidak disampaikan secara transparan, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan sosial bagi pihak yang tidak mampu atau enggan membayar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan perpisahan sekolah memiliki potensi pelanggaran tinggi apabila prinsip transparansi dan asas kesukarelaan tidak diterapkan. Akibatnya, semangat kebersamaan yang seharusnya menjadi inti kegiatan justru berubah menjadi beban, dan pada akhirnya dapat mencederai asas keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kualitas SDM, termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Apabila sektor pendidikan masyarakat dibiarkan dalam kondisi lemah, masyarakat akan menjadi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dalam dunia pendidikan melalui pungli.

Pungli atau pungutan biaya adalah tindakan pemungutan biaya oleh oknum tertentu tanpa landasan hukum yang sah, berbeda dengan sumbangan sukarela pungli biasanya di tetapkan dengan jumlah nominal dan jangka waktu bukan bersifat seikhlasnya. Berdasarkan Permendikbud No.â€¯44/2012 Pasalâ€¯9 ayatâ€¯1 dan Permendikbud No.â€¯75/2016 Pasalâ€¯10 ayatâ€¯2, sekolah dasar dan menengah pertama negeri serta komite sekolah dilarang memungut biaya wajib dari orang tua/siswa tanpa dasar hukum resmi.

Adapun solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan penyimpangan dalam sektor pendidikan terutama di Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah daerah perlu mengawasi dan menindak tegas terhadap sanksi administratif kepada pihak sekolah atau komite yang melakukan pelanggaran segala bentuk pungutan liar di sekolah.

Selain itu juga pemerintah wajib melakukan edukasi dan literasi rutin kepada masyarakat mengenai hak-hak peserta didik terutama tentang sekolah gratis dan batas pungutan, mendorong adanya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah yang transparan dan sah tidak mendominasi atau mengintimidasi pihak lain.

pungutan dalam pendidikan                            oleh tri julia hani sofa 
mahasiswa institut sains dan bisnis atma luhur 
program magang di ombudsman bangka belitung
 
pungutan liar atau pungli merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang masih marak terjadi di indonesia, pungli adalah bentuk pungutan yang tidak memiliki landasan hukum, yang di lakukan oleh oknum tertentu dengan memanfaatkan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. 
 
tindakan pungli juga bisa di sebut dengan pemerasan karena memaksa orang untuk melakukan pembayar dengan penetapan nominal, bersifat wajib, mengikat, ditentukan jumlah dan waktunya, yang jika tidak di bayarkan biasanya akan menyebabkan terjadinya ancaman atau diskriminasi, berbeda dengan sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak ditentukan jumlah dan waktunya. 
 
fenomena ini menunjukkan bahwasanya ada kesenjangan serius antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan, seperti di indonesia sendiri tindakan pungli dianggap bukan permasalahan akan tetapi sebagai hal yang lumrah seperti parkir liar di minimarket. 
 
mengapa praktik pungli masih dianggap lumrah di tengah masyarakat, padahal secara hukum jelas merupakan tindakan menyimpang? pertanyaan ini membuka ruang penting untuk refleksi regulatif dan transformasi budaya hukum dalam masyarakat indonesia.
 
 tindakan pungli memang sering tampak kecil secara nominal, tapi dampaknya sangat besar terhadap kepercayaan publik dan layanan. meski telah banyak upaya pemberantasan, praktik ini masih marak terjadi di berbagai sektor, mulai dari layanan transportasi, pendidikan, hingga birokrasi pemerintahan. seperti halnya  salah satu tindakan pungli yang sering terjadi di lembaga pelayanan publik  yang berpotensi berpengaruh terhadap kepercayaan pelayanan publik yaitu sekolah. 
 
tindakan pungli di lingkungan sekolah biayanya dilakukan oleh pihak guru, komite, dan peguyuban dengan istilah sumbangan, padahal hal tersebut dilarang keras dilakukan sebagaimana dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor: 44 tahun 2012.
 
regulasi ini menegaskan prinsip nirlaba, transparansi, dan keadilan dalam pembiayaan pendidikan, serta membedakan secara tegas antara pungutan dan sumbangan, sebagaimana dijelaskan di awal perbedaan antara pungli dan sumbangan sukarela pada pasal 9 juga menegaskan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh memungut biaya dari peserta didik atau orang tua/wali. 
 
dan menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 75 tahun 2016 tentang komite sekolah yang menegaskan bahwa komite sekolah adalah mitra strategis dalam tata kelola pendidikan, bukan alat pemungut dana. regulasi ini menuntut partisipasi aktif masyarakat yang sehat, etis, dan sesuai hukum.
 
di tengah instabilitas ekonomi di kepulauan  bangka belitung ini masih banyak oknum yang memanfaatkan sektor pendidikan sebagai komoditas dengan dalih peningkatan kompetensi dan kualitas sekolah. tentu tidak masalah dengan tujuan tersebut, akan tetapi pungutan dalam dunia pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi hingga sampai saat ini.
 
perpisahan sekolah sejatinya merupakan agenda tahunan yang biasa diselenggarakan di akhir tahun ajaran sebagai bentuk pelepasan siswa-siswi kelas akhir yang sudah lulus dan menyelesaikan studinya di sekolah tersebut. 
 
akan tetapi, acara ini berubah menjadi ajang adu gengsi yang menuntut biaya besar, terlepas dari tuntutan gaya hidup yang diinginkan para siswa, pihak sekolah seharusnya memiliki peran aktif dalam mengkoordinasi cara agar tidak dilakukan secara berlebihan. 
 
tentunya dalam hal ini pihak sekolah tidak boleh lepas tangan terkait pemilihan konsep perpisahan yang diinginkan para siswa, di mana pada akhirnya hal ini akan berdampak langsung bagi orang tua baik secara materi maupun psikologis. apabila kegiatan ini terus di adakan setiap tahun tanpa adanya evaluasi yang tepat, maka perpisahan sekolah akan menjadi polemik yang terus berulang. 
 
 
//ketidakpatuhan terhadap regulasi dan dampaknya terhadap pendidikan
adanya peraturan yang ditetapkan pemerintah sering kali diabaikan bagaikan debu yang tertiup angin, meski aturan tersebut sudah jelas dan diketahui oleh banyak pihak, masih saja ada yang mengabaikannya. 
 
salah satu bentuk pungutan liar yang kerap terjadi. namun, kerap dianggap sebagai hal yang wajar adalah pembebanan biaya pelaksanaan acara perpisahan di sekolah kepada wali murid, meskipun tanpa dasar kebijakan yang sah. biaya yang ditetapkan sering kali bersifat wajib dan tidak disampaikan secara transparan, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan sosial bagi pihak yang tidak mampu atau enggan membayar. 
 
kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan perpisahan sekolah memiliki potensi pelanggaran tinggi apabila prinsip transparansi dan asas kesukarelaan tidak diterapkan. akibatnya, semangat kebersamaan yang seharusnya menjadi inti kegiatan justru berubah menjadi beban, dan pada akhirnya dapat mencederai asas keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 
pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kualitas sdm, termasuk di wilayah kepulauan bangka belitung. apabila sektor pendidikan masyarakat dibiarkan dalam kondisi lemah, masyarakat akan menjadi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dalam dunia pendidikan melalui pungli. 
 
pungli atau pungutan biaya adalah tindakan pemungutan biaya oleh oknum tertentu tanpa landasan hukum yang sah, berbeda dengan sumbangan sukarela pungli biasanya di tetapkan dengan jumlah nominal dan jangka waktu bukan bersifat seikhlasnya. berdasarkan permendikbud no.â€¯44/2012 pasalâ€¯9 ayatâ€¯1 dan permendikbud no.â€¯75/2016 pasalâ€¯10 ayatâ€¯2, sekolah dasar dan menengah pertama negeri serta komite sekolah dilarang memungut biaya wajib  dari orang tua/siswa tanpa dasar hukum resmi. 
 
adapun solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan penyimpangan dalam sektor pendidikan terutama di kepulauan bangka belitung, pemerintah daerah perlu mengawasi dan menindak tegas terhadap sanksi administratif kepada pihak sekolah atau komite yang melakukan pelanggaran segala bentuk pungutan liar di sekolah.
 
selain itu juga pemerintah wajib melakukan edukasi dan literasi  rutin kepada masyarakat mengenai hak-hak peserta didik terutama tentang sekolah gratis dan batas pungutan, mendorong adanya partisipasi orang tua dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah yang transparan dan sah tidak mendominasi atau mengintimidasi pihak lain. 
 
saatnya bersuara karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil di ruang kelas saatnya berhenti diam, karena masa depan butuh keberanian dan rasa peduli.**

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 21 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan