Bisakah Kampung Dul Menjadi Bagian dari Kota Pangkalpinang? (2)

bisakah kampung dul menjadi bagian dari kota pangkalpinang? (2) oleh : dr (c) jhohan adhi ferdian, s.h.,m.h.,c.l.a warga kelurahan dul   ⁠peralihan wilayah administratif kelurahan dul dari kecamatan pangkalan baru kabupaten bangka tengah ke wilayah terdekat seperti penggabungan ke kecamatan bukit intan kota pangkalpinang bisa saja sangat sulit untuk diperjuangkan namun bukan sesuatu yang mustahil, masyarakat dapat melakukannya dengan beberapa tahapan.    perpindahan semacam ini pun bukan hal baru dan telah banyak terjadi di indonesia, ambil contoh pemindahan kelurahan cibiru wetan dari kabupaten bandung ke kota bandung dengan alasan efisiensi administrasi, ada juga pemindahan kelurahan ciracas dari kabupaten bogor ke kota depok dengan alasan kemudahan akses dan terintegrasi dengan kota depok.   bagi kabupaten bangka tengah sendiri sudah pernah terjadi pada selindung, di mana saat itu dprd kabupaten bangka tengah pernah mengeluarkan keputusan nomor 27 tahun 2006 tanggal 11 desember 2006 tentang desa selindung bergabung dengan pemerintah kota pangkalpinang.   keputusan itu dilanjutkan dengan keputusan bupati bangka tengah nomor 137/67/i/2007 tanggal 26 maret 2007 tentang persetujuan pelepasan desa selindung kepada kota pangkalpinang.    lalu ditindaklanjuti melalui keputusan gubernur kepulauan bangka belitung dengan surat nomor 126/55/i/2007 tanggal 9 april 2007 mengusulkan perubahan batas kota pangkalpinang dengan kabupaten bangka tengah kepada menteri dalam negeri.    sehingga pada tahun 2007 keluar pp nomor 79 tahun 2007 tentang perubahan daerah kota pangkalpinang dengan kabupaten bangka tengah provinsi kepulauan bangka belitung di desa selindung dan pada tahun 2011 keluarlah perda no.2 tahun 2011 tentang pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan dalam wilayah kota pangkalpinang.   berdasarkan pp nomor 78 tahun 2007 pasal 1 angka 9 berbunyi “penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan”. pada pasal 4 yang menyatakan penggabungan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. syarat tersebut salah satunya harus memenuhi keputusan dprd kabupaten/kota terkait yang harus berdasarkan aspirasi sebagian masyarakat setempat.    maka pertama kali yang harus dilakukan adalah inisiatif oleh masyarakat yang wilayahnya mau dipindahkan, dengan menyusun dokumen permulaan seperti berita acara musyawarah kelurahan/ desa, dan naskah usulan.    apabila musyawarah dan data pendukung awal sudah selesai dilakukan, maka masyarakat dapat mengajukan upaya rdp/rapat dengar pendapat kepada pemkab bangka tengah, bahwa apakah saat bersamaan juga mengundang pihak dprd dan walikota pangkalpinang atau dilaksanakan secara bertahap adalah pilihan yang dapat  ditempuh untuk mendapatkan persetujuan tersebut.    perlu upaya-upaya komunikasi kepada pihak berwenang yang menaungi urusan terkait sehingga cara-cara yang ditempuh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kehendak politik masyarakat terdampak. kecamatan dul ? bukan hal mustahil pula apabila kelak kelurahan dul malah menjadi wilayah pemekaran sebagai kecamatan baru di kota pangkalpinang, dalam hal ini saya berandai-andai dengan nama kecamatan dul. akan tetapi nama baru kecamatan tersebut dapat saja berubah berdasarkan musyawarah aspiratif dan partisipatif para delegasi kelurahan tersebut nantinya.    pembentukan kecamatan baru dapat saja dilakukan dengan cara pemekaran dari kecamatan lama ditambah  kelurahan baru menjadi  dua atau lebih, atau penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersanding dalam satu daerah kabupaten/kota untuk menjadi kecamatan baru.   ⁠aspek kewilayahan, penduduk, pelayanan publik, dan sosial ekonomi dapat menjadi faktor pendorong kelurahan dul. kemampuan keuangan daerah adalah hitungan terhadap apbd kota tidak lebih dari 50%, sarana dan prasaran pemerintahan adalah kebutuhan untuk menunjang terdiri atas lahan untuk kantor camat dan lahan untuk penunjang layanan publik, dan persyaratan teknis lainya meliputi batas wilayah yang disesuaikan dengan titik koordinat, nama kecamatan, lokasi calon ibu kota kecamatan dan kesesuain dan sudah memenuhi syarat minimal usia kecamatan induk yang akan dimekarkan.   dengan demikian pembentukan wilayah dul menjadi kecamatan membutuhkan minimal 5 kelurahan, dapat dilakukan dengan pemecahan 22 rt kelurahan dul menjadi 3 kelurahan, artinya ada potensi tayib dan silok dapat dimekarkan menjadi kelurahan baru bersanding dengan kelurahan dul sendiri sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan dasar pembentukan kecamatan baru.   hal diatas sangat dimungkinkan karena ⁠berdasarkan rilis data statistik oleh badan pusat statistik kabupaten bangka tengah tahun 2024 menjelaskan bahwa wilayah kelurahan dul berpenduduk 6.750 jiwa dengan luas wilayah yaitu 15,04 km2 terdiri dari 22 rt (terbanyak se kecamatan pangkalan baru) hal ini sudah memenuhi minimal luas wilayah untuk dimekarkan menjadi 2 atau 3 kelurahan baru.   llalu bagaimana dengan kekurangan 2 kelurahan lainnya? diawali dengan masuk ke kecamatan bukit intan terlebih dahulu lalu maka akan dibentuk sebuah kecamatan baru yang membutuhkan minimal 5 kelurahan yang berpenduduk 5000 jiwa atau 1000 kepala keluarga, wilayah ini dapat berbagi dengan kecamatan bukit intan yang saat ini memiliki tujuh kelurahan.    maka dengan memasukkan dua kelurahan paling dekat dengan kelurahan dul, yaitu kelurahan bacang yang berjarak kurang lebih 5,3 km dan air itam yang berjarak 7,2 km dari kelurahan dul tercukupi syyaratminimal 5 kelurahan.    persyaratan teknis meliputi kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainya. kemampuan keuangan daerah adalah hitungan terhadap apbd kota tidak lebih dari 50%.   sarana dan prasaran pemerintahan adalah kebutuhan untuk menunjang terdiri atas lahan untuk kantor camat dan  lahan untuk penunjang layanan publik, dan persyaratan teknis lainya meliputi batas wilayah yang disesuaikan dengan titik koordinat, nama kecamatan, lokasi calon ibu kota kecamatan dan kesesuain tata ruang wilayah. terhadap persyaratan teknis ini memerlukan kajian teknis yang dapat disusun dalam satu bingkai naskah akademis pembentukan kecamatan baru.   ⁠persyaratan administratif yang harus dipenuhi memuat tahapan-tahapan yang dapat ditempuh saat pembentukan kecamatan baru. yaitu kesepakatan melalui musyawarah desa atau forum komunikasi kelurahan di kecamatan induk dan kecamatan baru yang akan dibentuk mengingat kecamatan bukan proses daerah yang otonom, maka proses pengusulannya berada pada wewenang kota yang menaungi. disamping itu kecamatan dibentuk dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.   tiga syarat diatas disebutkan harus dipenuhi dalam pembentukan suatu kecamatan baru, apabila persyaratan-persyaratan diatas telah rampung, dapat menempuh proses pengusulan oleh walikota kepada dprd untuk diajukan ke tingkat provinsi untuk kemudian dilakukan peninjauan dan penyusunan perda. ketika perda pembentukan kecamatan telah ditetapkan maka untuk selanjutnya dapat melakukan kordinasi dan konsultasi ke kementrian dalam negeri terkait dengan penetapan kode wilayah.   pembentukan kecamatan baru yaitu terdiri atas jumlah penduduk minimal, luas wilayah, minimal usia kecamatan dan jumlah minimal desa/ kelurahan yang menjadi cakupan. berdasarkan ketentuan dinyatakan bahwa syarat dasar minimal pembentukan kecamatan baru yaitu minimal setiap kelurahan 5000 jiwa atau 1000 kepala keluarga, untuk luas wilayah minimal 10 km2, untuk cakupan wilayah minimal 5 desa/ kelurahan untuk kota dan usia kecamatan induk yang akan dimekarkan tersebut minimal 5 tahun.**

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•