Marwan: Saya Bukan Koruptor!

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 15 Apr 2025 - 16:00

H Marwan SAg-screnshot-

Marwan juga merinci beberapa aturan tersebut yang tertuang dalam undang-undang. Seperti pasal 1, 24 dan 52 angka 9 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Gubernur sebagai pengambil keputusan bertanggung jawab penuh atas keputusan yang ia tanda tangani, bukan staf yang hanya menyiapkan bahan pertimbangan,” ujarnya.

Sementara itu secara pidana, lanjut Marwan, secara mens rea tidak bisa dipidana selaku staf hanya menyusun dokumen teknis tanpa niat jahat. Pasal 56 KUHP: jika seseorang hanya membantu tanpa memiliki niat jahat, ia hanya bisa dijerat jika ada bukti bahwa ia mengetahui ada penyimpangan atau niat jahat dalam keputusan tersebut.

“Seseorang tidak bisa dihukum atas sesuatu yang berada di luar kendalinya. Jika staf hanya membuat pertimbangan teknis, maka ia tidak punya kuasa untuk mengesahkan atau menandatangani perjanjian, sehingga tidak logis jika ia dijadikan tersangka atas keputusan yang diambil oleh Gubernur,” tuturnya.

“Keputusan akhir tetap di tangan Gubernur, sehingga Gubernur yang seharusnya bertanggung jawab, bukan staf yang bekerja di bawah perintahnya,” tegasnya.

Sementara itu pledoi halaman 23 sd 25 Marwan tanpa tedeng aling-aling menyebutkan kalau perusahaan sawit telah banyak bermain dan merugikan negara itu. “Pihak perusahaan-perusahaan yang telah bermain di celah-celah regulasi. PT NKI bukan satu-satunya perusahaan yang beroperasi di wilayah hutan produksi yang bermasalah. Ada perusahaan lain seperti PT SAML dan PT FAL yang dengan mudahnya mengantongi izin berdasarkan telaah BPKH yang keliru,” beber Marwan dengan gamlang.

Bahkan katanya, PT FAL masih terus merambah hutan di Labuh Air Pandan tanpa izin, seolah kebal hukum. “Lebih ironis lagi, meskipun ada papan sitaan dari Kejati Bangka Belitung di lahan PT NKI, PT FAL tetap bisa beroperasi tanpa hambatan,” ungkapnya.

Selain itu juga tambahnya, pihak BPKH yang telah menyesatkan dan memicu kekacauan. Saksi ahli Bambang Juwono, mantan pejabat biro hukum KLHK, telah dengan gamblang menyatakan bahwa telaah yang dikeluarkan oleh BPKH wilayah VIII tidak berdasar.

SK KLHK nomor 6614 tahun 2021 hanyalah informasi perkembangan peta, bukan dasar hukum pemantapan kawasan hutan. Yang seharusnya dijadikan acuan tetaplah SK nomor 798 tahun 2012, yang hingga kini belum dicabut. “Namun, faktanya BPKH terus mengeluarkan telaah yang justru memperkeruh keadaan. Ini telah menimbulkan kekacauan di lapangan, termasuk memberi justifikasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk merambah kawasan hutan,” sesalnya.

Sebelumnya perkara pemanfaatan hutan di Desa Labu Air Pandan dan Kotawaringin, Bangka, seluas 1.500 hektar tahun 2017 sd 2023, JPU telah menuntut para terdakwa dengan hukuman yang terbilang berat. Berikut masing-masing tuntutan kepada terdakwa Ari Setioko bos PT Narina Keisha Imani atau NKI dengan 16 tahun penjara dan H Marwan dengan 14 tahun penjara. Sedangkan 3 PNS -anak buah H Marwan- Dicky Markam, Bambang Wijaya dan Ricki Nawawi sedikit lebih ringan dengan 13 tahun dan 6 bulan penjara.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai, Sulistiyanto Rokhmad Budiarto JPU juga membebankan pidana uang pengganti hanya kepada Ari Setioko seorang diri. Yakni sejumlah Rp 18.197.012.580 dan US$ 420,950.25 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Namun bilamana terdakwa tidak mempunya harta benda yang mencukupi untuk mengganti uang tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun.

Para terdakwa juga dikenakan pidana denda: Ari Setioko Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan H Marwan, Dicky Markam, Bambang Wijaya dan Ricki Nawawi Rp 300 juta subsider kurungan 6 bulan.***

marwan: saya bukan koruptor!                            koranbabelpos.id.- pangkalpinang.– pembelaan yang dibacakan terdakwa h marwan sag di depan majelis hakim pengadilan tipikor pangkalpinang yang diketuai sulistiyanto rokhmad budiarto, senin malam (14/4), sudah dapat ditebak.  pasalnya mantan kepala dinas kehutanan bangka belitung (babel) itu sedari awal bersikukuh tak bersalah dalam pusaran perkara tipikor 'tanam pisang tumbuh sawit' yang diduga kuat telah merugikan keuangan negara hingga rp 24 m itu.
marwan secara tegas menolak dijadikan tumbal dalam  perkara pemanfaatan hutan di desa labu air pandan dan kotawaringin,   bangka, seluas 1.500 hektar tahun 2017 sd 2023. 
“saya berdiri di sini bukan sebagai pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, bukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dan bukan sebagai bagian dari transaksi ilegal yang dipersoalkan dalam perkara ini,'' ujarnya. 
''saya berdiri di sini sebagai korban ketidakadilan, dijadikan kambing hitam untuk kesalahan yang tidak saya lakukan,” tegasnya lagi.
marwan pun menguraikan bahwa dia hanya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. membuat pertimbangan teknis (pertek) yang sesuai aturan, menyatakan bahwa suatu kawasan adalah hutan produksi yang dapat ditanami tanaman tertentu, tetapi bukan sawit. tidak ada manipulasi, tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada suap ia terima.  
''ketika saya tidak lagi menjabat, terjadi transaksi ilegal antara pihak-pihak tertentu yang telah melanggar aturan kehutanan yang ada. namun, mengapa saya yang harus bertanggung jawab? yang mulia, sebagai seorang mantan pejabat, kewenangan saya berakhir saat saya meninggalkan jabatan saya. segala peristiwa hukum yang terjadi setelah itu bukan lagi tanggung jawab saya. 
“saya tidak pernah membuat keputusan yang merugikan negara. saya tidak pernah terlibat dalam transaksi ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah disebutkan.  saya tidak pernah menerima keuntungan finansial atau gratifikasi dari siapapun,” ucapnya.
maka, atas dasar hukum apa saya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang lain setelah saya tidak lagi memiliki wewenang?  
“yang mulia, saya bukan koruptor. saya bukan pihak yang mendapatkan keuntungan dari kasus ini. saya bukan orang yang mengubah status hutan secara ilegal atau memperdagangkan tanah yang bukan haknya,” ujarnya.  
“jika hukum benar-benar ditegakan secara adil, maka saya seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan. jika ada yang harus diperiksa lebih lanjut, maka gubernur dan pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dan yang melakukan transaksi ilegal itulah yang harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
dalam pledoi setebal 27  halaman itu, banyak pihak yang diseret marwan, mulai dari gubernur, pengusaha sawit hingga balai pemantapan kawasan hutan viii (bpkh) babel. 
bagi marwan sebuah tindakan keliru, dalam pusaran perkara ini pihak jaksa mentersangkakannya itu tanpa menyentuh gubernur saat itu.  
“adalah tindakan keliru, ketika dalam perkara yang disebut publik sebagai kasus “tanam pisang tumbuh sawit”, oknum kejaksaan menersangkakan saya, dan menjebloskan saya ke rumah tahanan, tanpa sedikitpun menyentuh atasan saya, atau pihak yang memerintahkan saya untuk membuat pertimbangan teknis (pertek), yaitu gubernur kepulauan bangka belitung,” sesalnya.      
baginya ada beberapa prinsip yang telah dilanggar pihak kejaksaan itu.  terutama terkait prinsip tanggung jawab pengambil keputusan dalam hukum administrasi negara. dimana menurutnya keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan merupakan tanggung jawab pejabat yang menandatangani keputusan -berupa mou antara gubernur dan pt nki.   
marwan juga merinci beberapa aturan tersebut yang tertuang dalam undang-undang. seperti  pasal 1, 24 dan 52 angka 9 uu nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.  
“dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, gubernur sebagai pengambil keputusan bertanggung jawab penuh atas keputusan yang ia tanda tangani, bukan staf yang hanya menyiapkan bahan pertimbangan,” ujarnya.
sementara itu secara pidana, lanjut marwan, secara mens  rea  tidak bisa dipidana selaku staf hanya menyusun dokumen teknis tanpa niat jahat.  pasal 56 kuhp: jika seseorang hanya membantu tanpa memiliki niat jahat, ia hanya bisa dijerat jika ada bukti bahwa ia mengetahui ada penyimpangan atau niat jahat dalam keputusan tersebut. 
“seseorang tidak bisa dihukum atas sesuatu yang berada di luar kendalinya. jika staf hanya membuat pertimbangan teknis, maka ia tidak punya kuasa untuk mengesahkan atau menandatangani perjanjian, sehingga tidak logis jika ia dijadikan tersangka atas keputusan yang diambil oleh gubernur,” tuturnya.
“keputusan akhir tetap di tangan gubernur, sehingga gubernur yang seharusnya bertanggung jawab, bukan staf yang bekerja di bawah perintahnya,” tegasnya.
sementara itu pledoi halaman 23 sd 25 marwan tanpa tedeng aling-aling menyebutkan  kalau perusahaan sawit telah banyak bermain dan merugikan negara itu. “pihak perusahaan-perusahaan yang telah bermain di celah-celah regulasi. pt nki bukan satu-satunya perusahaan yang beroperasi di wilayah hutan produksi yang bermasalah. ada perusahaan lain seperti pt saml dan pt fal yang dengan mudahnya mengantongi izin berdasarkan telaah bpkh yang keliru,” beber marwan dengan gamlang.
bahkan katanya, pt fal masih terus merambah hutan di labuh air pandan tanpa izin, seolah kebal hukum. “lebih ironis lagi, meskipun ada papan sitaan dari kejati bangka belitung di lahan pt nki, pt fal tetap bisa beroperasi tanpa hambatan,” ungkapnya.
selain itu juga tambahnya, pihak bpkh yang telah menyesatkan dan memicu kekacauan. saksi ahli bambang juwono, mantan pejabat biro hukum klhk, telah dengan gamblang menyatakan bahwa telaah yang dikeluarkan oleh bpkh wilayah viii tidak berdasar. 
sk klhk nomor 6614 tahun 2021 hanyalah informasi perkembangan peta, bukan dasar hukum pemantapan kawasan hutan. yang seharusnya dijadikan acuan tetaplah sk nomor 798 tahun 2012, yang hingga kini belum dicabut. “namun, faktanya bpkh terus mengeluarkan telaah yang justru memperkeruh keadaan. ini telah menimbulkan kekacauan di lapangan, termasuk memberi justifikasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk merambah kawasan hutan,” sesalnya.
sebelumnya perkara pemanfaatan hutan di desa labu air pandan dan kotawaringin,   bangka, seluas 1.500 hektar tahun 2017 sd 2023, jpu telah menuntut para terdakwa dengan hukuman yang terbilang berat.  berikut masing-masing tuntutan  kepada  terdakwa   ari setioko bos pt  narina keisha imani atau nki dengan  16 tahun penjara dan h marwan dengan 14 tahun penjara. sedangkan 3 pns -anak buah h marwan- dicky markam, bambang wijaya dan ricki nawawi sedikit lebih ringan dengan  13 tahun dan 6 bulan penjara. 
dihadapan majelis hakim yang diketuai,  sulistiyanto rokhmad budiarto jpu juga membebankan pidana uang pengganti hanya kepada  ari setioko seorang diri. yakni sejumlah rp 18.197.012.580 dan us$ 420,950.25 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar uang pengganti tersebut  maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. namun bilamana terdakwa tidak mempunya harta benda yang mencukupi untuk mengganti uang tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun.
 para terdakwa juga dikenakan pidana denda: ari setioko rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. sedangkan h marwan, dicky markam, bambang wijaya dan ricki nawawi rp 300 juta subsider kurungan 6 bulan.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Babel Pos 16 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan