KORANBABELPOS.ID.- Pertambangan timah masih menjadi penopang utama perekokonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), adalah fakta yang tak dapat disangkal. Pertambangan timah yang mengalami turbulensi luar biasa sekarang ini sebagai akibat proses hukum, semestinya dijadikan momentum oleh para pihak pengambil kebijakan untuk berupaya pelegalan tambang rakyat.
Salah satu wujud pelegalan itu adalah dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
''Kita dari AITI (Asosiasi Industri Timah Indonesia) terus mensupport keberadaan IPR dan WPR tersebut,'' demikian dikemukakan Ketua AITI Babel, H Ismiryadi kepada Babel Pos, kemarin.
BACA JUGA:AITI Support WPR/IPR. Humas AITI: Saatnya Rakyat Babel Jadi Tuan Rumah di Tanah Sendiri
Dikatakan, wacana yang sudah ada juga tahun 2015 dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) waktu itu, ikut disemangati AITI, meski akhirnya rencana itu akhirnya hilang dan senyap Bersama perjalanan waktu.
''Jika itu menyangkut pertambangan legal, berizin untuk rakyat Babel, AITI dukung. Karena dengan pola itu rakyat daerah ini akan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,'' ujar mantan Ketua DPRD abel itu lagi.
Dalam gelaran RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPR RI, serta beberapa pertemuan lainnya, Langkah tiu selalu dicetuskan AITI.
Sebagai organisasi, AITI memiliki keanggotaan yang terdiri dari 11 perusahaan smelter milik putra daerah. Baik di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung yang tak terseret dalam pusaran masalah yang tengah heboh saat ini.
AITI juga mendorong pemerintah daerah turut serta dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan milik perusahaan plat merah yang sudah terbengkalai.
Tokoh Babel Bergerak
Makin terpuruknya perekonomian Babel sekarang ini karena lesunya sektor pertambangan, hanya butuh satu jawaban, segerakan tambang rakyat.
''Segerakan warga penambang bisa turun menambang secara legal. Semua stakeholder harus terus mendesak ini, karena soal ekonomi warga tak bisa terus menunggu,'' tegas Dodot lagi.
Untuk diketahui, Minggu, 14 Juli 2024, sejumlah tokoh Babel berhimpun membahas perekonomian Babel yang terpuruk. Mereka antara lain seperti Apik Chakib Rasjidi, Daeng Tare' (Belitung), Agus Adaw, Wirtsa Firdaus, dan lain-lain. Termasuk para Ketua dan pengurus AITI.
BACA JUGA:Meski Polemik, Tambang Timah Masih Andalan
"Kami dari AITI selalu menyuarakan bagaimana masyarakat bisa menambang demi memenuhi kebutuhan keluarga, baik di DPRD Provinsi Babel bahkan sampai ke Gedung Senayan saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu,'' tambah Dodot.