AITI Support WPR/IPR. Humas AITI: Saatnya Rakyat Babel Jadi Tuan Rumah di Tanah Sendiri

KORANBABELPOS.ID.- PANGKALPINANG - Semangat dan support untuk keberadaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Bangka Belitung (Babel), tak pernah surut disuarakan Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI).  

Bahkan isu dan wacana yang sudah ada juga tahun 2015 dalam bentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) waktu itu, ikut disemangati AITI, meski akhirnya rencana itu akhirnya hilang dan senyap Bersama perjalanan waktu.  

''Jika itu menyangkut pertambangan legal, berizin, dan untuk rakyat Babel, maka AITI akan dukung dan support.  Karena dengan pola itu rakyat daerah ini akan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,'' ujar Humas AITI, Haidir Asnan.

BACA JUGA:Indonesia Heboh Tipikor Timah, di Babel Penambang Rakyat Menjerit. Pj Gub: Segerakan Izin WPR

Suara tersebut juga disampaikan AITI dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Babel pada Rabu (5/6). Di hadapan pimpinan RDP, perwakilan AITI sepakat jika IPR menjadi solusi pemulihan ekonomi Babel saat ini.

Bahkan ditegaskan Haidir, bahwa AITI yang Ketua Umumnya adalah salah satu praktisi tambang yang juga mantan Ketua DPRD Babel, Ismiryadi siap di depan mensuport masyarakat penambang dalam beraktivitas di IPR. 

Sebagai organisasi, AITI memiliki keanggotaan yang terdiri dari 11 perusahaan smelter milik putra daerah. Baik di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung yang tak terseret dalam pusaran masalah yang tengah heboh saat ini.

"Soal WPR ini, AITI sangat tegas. AITI siap support WPR baik dari hulu maupun hilir. Dari membina, mendampingi masyarakat dalam menjalankan WPR beserta IPR-nya, baik dari bentuk reklamasi maupun pengolahan pasca tambang. Dalam proses tambang dengan harga yang terbaik disesuaikan harga dunia. AITI siap!" tegas Haidir. 

BACA JUGA:Dua Bupati di Babel Akui Rakyatnya Masih Tergantung Timah. Gafri: WPR itu Solusi

AITI juga mendorong pemerintah daerah turut serta dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan milik perusahaan plat merah yang sudah terbengkalai. 

"Sangat luas kan itu, dilepas kembali ke pemda, dikelola oleh rakyat baru kita cari cara untuk solusi terbaik mendampingi itu. AITI sangat terbuka, kalau memang ada dirasa lebih baik ya monggo, jika pun diberikan ke kami, AITI pun siap. Yang penting sekarang ini menyelematkan ekonomi Babel secepatnya," ungkapnya.***