KOBA - Kabupaten Bangka Tengah menjadi daerah pertama yang akan dinilai oleh Provinsi Bangka Belitung dalam penyelenggaraan Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal itu disampaikan tim verifikasi pada, Rabu (19/06/2024), di Ruang Ketawai Kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penanggungjawab Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bangka Tengah, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, menyambut pembukaan kegiatan ini dengan baik. Ia juga memapaparkan pencapaian kinerja selama 2023 dalam penurunan stunting.
"Bagi kami selaku Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah bagaimana meneruskan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya oleh rekan-rekan TPPS yang dipimpin Pak Sekda pada 2023. Memang tidak gampang untuk dilakukan, namun saya berterima kasih karena semua OPD mau mempersiapkan data-data yang diperlukan,"ujarnya Kamis (20/6/2024) di Koba.
Algafry Rahman mengatakan bahwa pihaknya melihat sendiri bagaimana semua stakeholder, mulai dari tingkat kabupaten sampai RT/RW dan kader di kelurahan/desa, turun langsung untuk menangani kondisi stunting ini.
"Termasuk pembuatan buku resep BuEva, bagaimana Ibu Ketua PKK bersama para kader membuat buku ini dengan praktik langsung, menyusun menu, hingga diantar ke rumah-rumah warga yang memiliki anak dengan kondisi atau risiko stunting, atau yang ada ibu hamil atau menyusui. Ini adalah komitmen kami memberantasnya stunting di Bangka Tengah,"ungkapnya.
Selain itu, Bupati Bangka Tengah juga menyampaikan bahwa setiap OPD yang terkait sudah berupaya memberikan yang terbaik sesuai dengan ranah masing-masing meskipun kondisi di lapangan tidak mudah.
"Misalnya, ada penyuluhan ke sekolah menyosialisasikan untuk tidak menikah dini, memberikan intervensi agar para remaja putri minum tablet penambah darah, hingga membagikan bibit tanaman katuk agar bisa dibudidayakan dan dikonsumsi. Jadi stunting bukan hanya tanggung jawab satu dua OPD saja, tapi memang di Bangka Tengah semua pihak berkolaborasi," imbuhnya.
Sementara itu, selaku Bappeda Bangka Tengah sekaligus Wakil Ketua II TPPS Bangka Tengah, Joko Triadhi menjelaskan 6 garis besar aksi yang telah dilakukan Bangka Tengah yakni terkait dengan Capaian Website Aksi Bina Bangda, Permasalahan Penurunan Stunting, Kebijakan/Regulasi Inovasi, Inovasi Daerah dan Desa, Dampak Inovasi, dan Peran CSR.
"Dari upaya penanganan stunting ini diperoleh hasil bahwa Kabupaten Bangka Tengah memiliki penurunan Angka Prevalensi Stunting tertinggi se-provinsi yakni 3% di tahun 2023 atau terendah kedua setelah Belitung Timur dan lebih rendah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional,"ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andri Nurtito, selaku Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif TPPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan penilaian kinerja penurunan stunting merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang ditentukan.
"Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama serta menciptakan persepsi dan tujuan yang sama dengan melakukan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sehingga angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mengalami penurunan sesuai target nasional," ajaknya. (*)