Kami ingin membidik pada perubahan tata kelola dan perubahan pada peningkatan PNBP. Sehingga di Provinsi ini betul-betul menerima PNBP sesuai dengan ketentuan. Bukan menerima PNBP hasil dari sebuah rekayasa.
Tapi belum tergarap ya dugaan tipikor di sektor PNBP itu?
Secara utuh belum tergarap karena waktu tugas saya di Bangka Belitung habis. Untuk diketahui kalau sektor kelautan untuk PNBP itu ada 44 sektor. PNBP yang di bawah Beacukai, KSOP, Pelindo, Balai Karantina dan beberapa lagi lembaga. Dari mitigasi kita selama ini kuat dugaanya belum optimal sehingga lembaga penegak hukum seperti kita harus turun di sana. Mitigasi permasalahan ini nanti akan saya serahterimakan kepada pengganti saya.
Namun Udah adakah yang dirintis?
Ini semua kami sudah menguji -terkait PNBP- dari beberapa sektor bahan bakar dan sektor burung walet. Ini semua masih berproses. Kita juga berpesan kepada pengusaha burung walet bayarlah PNBP kepada daerah.
Hasilnya ada dari sektor BBM jenis solar sekitar Rp 600 juta, untuk persisnya saya lupa. Alhamdulillah berhasil kita mengembalikanya kepada kas daerah.
Selain itu?
Saya juga sentuh yang PNBP burung walet di Belitung, tapi sebetulnya bukan di Belitung saja tapi seluruh wilayah Babel. Kita juga mau melihat dari sisi pelabuhan ke luarnya.
Terkait permasalahan PNBP apakah harus ditipikorkan?
Bagi saya sebelum kejaksaan melakukan penindakan bayarlah kewajiban PNBPnya. Demikian juga ada pajak bahan bakar untuk daerah juga agar dibayar. Kalau ada yang beli solar, pengusahanya harus bayar pajak ke daerah itu. Harus lunas itu sampai dibuktikan dari Bakuda.***