PARTAI oposisi akan terus berupaya menyampaikan mosi kepada Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang berhasil lolos dari mosi pemakzulan.
--------------
SITUASI ini dipicu oleh upaya singkatnya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer awal minggu ini, setelah partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara, menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap.
Mosi tersebut, yang diajukan oleh politisi oposisi termasuk Partai Demokrat terkemuka, membutuhkan dukungan dari dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional Korea Selatan untuk dapat disahkan dilansir dari CNBC.
Anggota parlemen sekutu melakukan aksi walk out menjelang pemungutan suara pada hari Sabtu, sehingga mustahil untuk memenuhi kuorum yang diperlukan untuk pemungutan suara pemakzulan.
Anggota oposisi sebelumnya mengatakan mereka akan meninjau kembali tindakan pemakzulan pada hari Rabu, jika gagal untuk pertama kalinya.
Jika berhasil, mosi tersebut akan mencabut kewenangan kepresidenan Yoon dengan segera. Pemilihan presiden harus diadakan dalam waktu 60 hari jika petahana tersebut diberhentikan atau mengundurkan diri.
RUU investigasi penasihat khusus kedua terhadap ibu negara Kim Keon Hee, yang baru-baru ini dituduh memberikan pengaruh yang tidak pantas, gagal disahkan dalam pemungutan suara hari Sabtu, Reuters melaporkan.
Korea Selatan tidak asing dengan proses hukum semacam itu, dengan dua kepala negara yang sebelumnya dimakzulkan sejak pergantian abad: Roh Moo-hyun pada tahun 2004 dan Park Geun-hye pada tahun 2016.
Darurat militer
Yoon, yang merebut kekuasaan dalam pemilihan presiden yang ketat pada tahun 2022, memiliki tingkat persetujuan hanya 19% sebelum secara tak terduga memberlakukan darurat militer awal minggu ini untuk pertama kalinya sejak kudeta militer tahun 1979.
Ia mengutip perlunya "melindungi tatanan konstitusional berdasarkan kebebasan dan memberantas kelompok anti-negara pro-Korea Utara yang memalukan, yang mencuri kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita," menurut laporan NBC News.
Dengan 190 anggota yang hadir dan pengunjuk rasa di jalan, parlemen negara itu mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer – saat gejolak politik mengalir ke pasar ekonomi terbesar keempat di Asia.
Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan mengatakan siap untuk menggunakan dana gabungan sebesar 50 triliun won ($35,22 miliar) untuk menstabilkan pasar saham dan obligasi domestik jika diperlukan, di tengah volatilitas.
BACA JUGA:Massa Tuntut Presiden Yoon Suk Yeol Mundur, Korea Selatan Sempat Darurat Militer?