LSM Anti Korupsi Prihatin Pemotongan Gaji Honorer & TPP ASN

*Gaji RT & Kadus Telat Tiga Bulan

SUNGAILIAT - Polemik pemotongan gaji honorer dan TPP ASN di Kabupaten Bangka mendapat tanggapan dari Ketua LSM Anti Korupsi Peduli Pejabat Daerah Babel, Zainuddin Pay. Pay mengutarakan keprihatinannya terhadap kondisi Keuangan Kabupaten Bangka saat ini. 

"Saat ini kondisi kita memang sedang tidak baik baik saja, Namun kita tidak boleh menyalahkan pimpinan baik sekarang ataupun sebelumnya," kata Pay melalui sambungan telepon, Senin (09/09/2024) 

Pay berpendapat jika pemimpin baik PJ maupun bupati defenitif tidak dapat disalahkan atas terjadinya kondisi darurat di Kabupaten Bangka. Karena yang mengetahui keadaan Pemkab Bangka yang sesungguhnya adalah Sekda dan Kepala Keuangannya.

"Yang mengetahui kondisi riil keuangan daerah ada pada Banggar dan TAPD, juga Bakudanya kalau di provinsi. Kalau di kabupaten ya BPKAD, "cetusnya.

Seharusnya tegas Pay, Pemkab Bangka saat ini tidak mengambil kebijakan pemotongan gaji dan TPP ASN, karena mereka merupakan ujung tombak administrasi dalam pemerintahan. "Seharusnya yang mengalah itu Wakil rakyat, jangan minta anggaran DL ditambah, seharusnya mereka memperjuangkan nasib pada pegawai Pemkab Bangka yang telah bekerja selama ini" ucapnya.

"Ini malah minta tambah anggaran DL, kenapa terjadi demikian, karena para dewan itu bukan wakil rakyat, mereka sesungguhnya adalah wakil partai, apa  kerja mereka selama lima tahun,  seharusnya mereka membela rakyat bukan mengutamakan kepentingan pribadinya, ini karena mereka sudah membeli suara rakyat, sehingga mereka meminta hak haknya kembali," ketusnya.

Tokoh masyarakat Mendo Barat ini menyebutkan bila memang terjadi PAD tak terealisasi, yang perlu dipertanyakan adalah kinerja OPD dan jajarannya. "Kalau belum mampu gak usah minta minta, ini yang terjadi akibatnya, kinerja tidak ada. Jadi jangan menyalahkan pemimpin, tidak salah pemimpin," imbuhnya.

Mulkan kata Pay, sudah membuka lapangan perkerjaan bagi siapapun asal mau bekerja, tak pandang bulu bisa masuk honorer. "Kalau dulu susah cari orang kampung kerja di kecamatan, kalau sekarang sudah banyak, ini malah menyalahkan," tambahnya. 

Menurutnya, peran para pemimpin definitif dalam pengambilan kebijakan tidaklah sama dengan pejabat sementara, karena kewenangan yang dimiliki PJ tidak sampai pada hal-hal yang menyangkut krusial. PJ harus melaporkan kepada gubernur dan Mendagri sebagai atasannya ketika dia mengambil kebijakan. Sedangkan bupati defenitif memiliki kebijakan dan berwenang penuh dalam pengambilan keputusan penting dalam sebuah pemerintahan. Itulah pentingnya peran bupati defenitif. 

 

3 Bulan Gaji RT, Kadus pun Belum Dibayar

Pai juga membeberkan bila saat ini kesusahan yang menerpa bukan hanya pada honorer dan ASN, tetapi juga sedang melanda RT, Kadus yang juga belum menikmati hasil jerih payahnya sejak tiga bulan lalu.  "Garda terdepan administrasi pemerintahan ini mengadu sudah tiga bulan belum digaji, mau makan apa tiga bulan ini, mereka semua mengeluh sulitnya karena belum adanya gaji dari Pemkab Bangka," ungkapnya. 

Pai mengakui, jika penggajian honorer dan pembayaran TPP ASN dari PAD murni, demikian pula dengan Gaji anggota dewan. "Ketika PAD tidak mencapai target, mengapa yang dikorban kan penghasilan pegawai? Seharusnya, anggota dewan yang berkorban dan OPD yang terkaitlah yang harus dipertanyakan kinerjanya dalam pencapaian target PAD," pungkasnya.  (yud)