Bawaslu Daerah Diminta Kumpulkan Kepala Desa

Reporter: Ant |

Editor: Jal |

Kamis , 29 Aug 2024 - 22:45

MEDAN - Bawaslu di setiap daerah diminta untuk mengumpulkan kepala desa (kades). Hal tersebut dilakukan untuk sosialisasi pencegahan keberpihakan terhadap pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Puadi saat Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu se-Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Kamis (29/8/2024).

Ia mengatakan keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi jika mengacu terhadap pengalaman pada Pilkada 2020. Karena itulah daerah perlu gencar menyerukan tentang netralitas kepada aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah tersebut.

"Tindak pidana yang banyak terjadi berkaitan tentang keberpihakan para kepala desa," kata Puadi.

Sejauh ini, lanjut Puadi, Bawaslu melakukan sosialisasi dengan konsep klinik penegakan hukum. Hal itu merujuk timbulnya masalah keberpihakan dari kepala desa, di Pilkada 2020 juga sempat terjadi kasus politik uang serta pencoblosan lebih dari satu kali.

Bawaslu juga telah mematangkan regulasi bersama DPR RI, melalui perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 guna mencegah potensi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada.

Di sisi lain Puadi juga mengingatkan petugas yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengantisipasi potensi dokumen palsu dari para bakal pasangan calon kepala daerah dan wakilnya ketika proses pendaftaran di KPU provinsi maupun kabupaten/kota.

bawaslu daerah diminta kumpulkan kepala desa                            medan - bawaslu di setiap daerah diminta untuk mengumpulkan kepala desa (kades). hal tersebut dilakukan untuk sosialisasi pencegahan keberpihakan terhadap pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
 
hal ini disampaikan oleh anggota bawaslu ri, puadi saat rapat koordinasi sentra gakkumdu se-sumatera utara di medan, sumatera utara, kamis (29/8/2024).
 
ia mengatakan keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi jika mengacu terhadap pengalaman pada pilkada 2020. karena itulah daerah perlu gencar menyerukan tentang netralitas kepada aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah tersebut.
 
"tindak pidana yang banyak terjadi berkaitan tentang keberpihakan para kepala desa," kata puadi.
 
sejauh ini, lanjut puadi,  bawaslu melakukan sosialisasi dengan konsep klinik penegakan hukum. hal itu merujuk timbulnya masalah keberpihakan dari kepala desa, di pilkada 2020 juga sempat terjadi kasus politik uang serta pencoblosan lebih dari satu kali.
 
bawaslu juga telah mematangkan regulasi bersama dpr ri, melalui perubahan peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2020 guna mencegah potensi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan pilkada.
 
di sisi lain puadi juga mengingatkan petugas yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) untuk mengantisipasi potensi dokumen palsu dari para bakal pasangan calon kepala daerah dan wakilnya ketika proses pendaftaran di kpu provinsi maupun kabupaten/kota.
 
puadi mengatakan pada kamis merupakan hari terakhir tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada pilkada 2024 dan berkaca pada pilkada-pilkada sebelumnya, temuan potensi pemalsuan dokumen itu bisa terjadi.
 
"maka perlu juga diantisipasi oleh jajaran pengawas pemilu, begitu juga oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra gakkumdu," kata puadi ketika membuka rapat koordinasi sentra gakkumdu di medan, sumatera utara, kamis.
 
ia menjelaskan keberadaan gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu bertujuan menyelaraskan penindakan sesuai dengan mekanisme prosedur yang telah disepakati bersama. dengan begitu, penindakan-penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan juga yang berpotensi pidana bisa berjalan efektif. menurutnya, bawaslu juga akan menyampaikan kepada seluruh institusi yang ada di dalam gakkumdu soal kasus-kasus pelanggaran pemilu yang pernah terjadi sebelumnya. 
 
selain soal penindakan, gakkumdu juga perlu berperan dalam melakukan pencegahan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon maupun soal proses pencalonan. puadi meminta seluruh aparatur yang tergabung dalam sentra gakkumdu agar terus menjalin koordinasi dengan baik selama penyelenggaraan pilkada 2024 yang tahapannya terbatas dan sempit.
 
"karena ini lex specialis ya, penanganannya khusus dalam pidana pemilihan dan tentunya ini sudah dikoordinasikan kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan agar fokus penanganannya pada sentra penegakan hukum terpadu," katanya.
 
sebelumnya ketua komisi pemilihan umum (kpu) ri mochammad afifuddin memastikan tahapan pencalonan dilakukan kpu daerah secara hati-hati karena memang dianggap krusial. ia mengatakan untuk memastikan hal tersebut maka semua pimpinan kpu ri telah berbagi tempat untuk melakukan monitoring tahapan pencalonan dapat berjalan dengan baik.
 
selain itu, ingin membuat situasi pendaftaran ini nyaman dan setara untuk semua, tidak diperbolehkan ada satu komisioner yang hadir ketika penerimaan pasangan a kemudian pada saat pasangan b komisioner tersebut tidak hadir.
 
"itu kita pastikan tidak boleh harus keduanya hadir dan diperlakukan sama persis tidak boleh membeda-bedakan," katanya.
 
ia mengatakan untuk kpu ri di tahapan ini merupakan pembuat regulasi, memastikan aturannya sudah siap, dan teman-teman kpu harus di pastikan menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan.
 
"kepala daerah itu basisnya perolehan suara, jadi itu konsekuensi langsung dari perubahan-perubahan yang dalam seminggu ini kita ikuti terus. semua daerah kami perhatikan," katanya.(ant)