Bupati Belitung Timur Sebut Inflasi Masih Stabil

MANGGAR - Bupati Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Burhanudin menyebutkan kondisi inflasi daerah masih stabil dan bisa dikendalikan.

"Kalau kita melihat daya beli masyarakat dalam kondisi baik, namun kita tidak boleh terlena dan pemulihan perekonomian di sektor tambang harus terus dilakukan,” kata Aan sapaan Burhanudin di Manggar, Rabu.

Selain itu, kata dia, yang patut diperhatikan untuk pengeluaran di kelompok makanan, minuman dan tembakau karena terkait dengan banyak kelompok lainnya.  “Yang perlu diwaspadai terutama di tembakau karena orang kecendrungannya beli rokok lebih besar lebih tinggi dari kebutuhan yang lain,” ujar Aan.

Kepala BPS Belitung Timur Dwi Widiyanto dalam rilisnya menyatakan inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks di beberapa kelompok pengeluaran. 

Mulai dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,86 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,71 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 3,57 persen, rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,59 persen.

“Juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,69 persen, kesehatan sebesar 0,87 persen; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen.serta transportasi sebesar 0,32 persen,” ujar Dwi.

Sebaliknya, kelompok yang mengalami deflasi y-on-y atau terjadinya penurunan indeks yaitu kelompok; perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,13 persen serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen.  "Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks. Mei ke Juni ini kita Deflasi,” ujarnya.

Meskipun begitu Dwi menyatakan kondisi inflasi setahun, yakni 1,75 di Kabupaten Beltim masih di bawah target tertinggi, yakni 2,5 plus/minus 1. Selama dalam tingkatan itu masih bisa dikatakan baik.

“Artinya kalau inflasi terlalu rendah pertumbuhan perekonomian kita berjalan juga tidak bagus. Begitu pula kalau terlalu tinggi di atas 3,5 persen daya beli masyarakat akan berkurang karena harga-harga tinggi,” jelas Dwi. (ant)