Timah yang Masih di Perut Bumi Milik Siapa? Belum Milik PT Timah!

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 18:42

Bambang Gatot Ariyono dan Ahmad Redi.-screnshot-

Namun tetap, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa lahan yang menjadi area penambangan tidak tumpang tindih perihal kepemilikan lahannya dan tidak dalam penguasaan pihak lain, serta tidak dalam sengketa.

"Setelah Kepmen 2015, IUP yang tidak tumpang tindih yang dapat diakui oleh negara. Di mana, tidak boleh menambang selama di atasnya belum CnC (clear and clear) sesuai Pasal 135," terang Redi.

"Berdasarkan Permen ESDM nomor 43 tahun 2015 itu diatur bahwa perusahaan dapat dinyatakan memenuhi dokumen CnC apabila terdapat empat hal. Pertama, tertib administratif. Kedua, tertib finansial. Ketiga, tertib lingkungan, dan terakhir tertib teknis kewilayahan," kata Redi.

Adapun syarat administratif yang dimaksud dalam persyaratan tersebut mencakup antara lain, pemenuhan izin-izin sudah lengkap, juga izin eksplorasi.

"Suatu pemegang IUP sebagaimana diatur Permen ESDM, jika sudah memenuhi syarat itu berarti sudah CNC," sambungnya.

Redi mengulas, pola kemitraan tersebut dibolehkan selama ada perizinan. PT Timah dibolehkan melakukan pembayaran kepada penambang rakyat dalam naungan badan hukum atau CV, sebagai imbal jasa kegiatan pertambangan yang mereka lakukan di wilayah IUP PT Timah tersebut.

"Mengenai imbal jasa penambangan di mana pemegang IUP diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pemegang IUP lainnya atau IUP OP lainnya, termasuk BUMN. Sehingga BUMN diperbolehkan untuk bekerja sama dengan swasta asal ada perizinannya," ujar Redi.

"Pemegang IUP diperbolehkan secara undang-undang untuk melakukan kerja sama atau kemitraan dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penambangan," lanjut Redi.

Lebih jauh, Redi menyatakan soal kerusakan lingkungan yang mungkin timbul, bahwa secara undang-undang merupakan tanggung jawab pemegang IUP. Atas dasar itu, maka tanggung jawab pemulihan wilayah tambang lewat reklamasi disebutnya merupakan tanggung jawab PT Timah selaku pemegang IUP.***

timah yang masih di perut bumi milik siapa?  belum milik pt timah!                            koranbabelpos.id.- pertanyaan inti dalam kasus tata niaga timah di iup pt timah 2015-2022 adalah, siapa pemilik timah yang masih ada di perut bumi? bukankah itu adalah wilayah iup pt timah?  
ini kesaksian direktur jenderal mineral dan batubara (dirjen minerba) kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) periode 2015-2020, bambang gatot ariyono.  ia dihadirkan untuk terdakwa helena lim, moctar riza pahlevi thabrani (eks dirut pt timah), emil ermindra (eks direktur keuangan pt timah), dan mb gunawan, yang digelar kamis 31 oktober 2024, lalu.
menurut bambang, bijih timah yang ada di izin usaha pertambangan (iup) pt timah belum menjadi milik pt timah kalau royalti belum dibayarkan. hal ini merujuk pasal 92 undang-undang (uu) no 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba perihal kepemilikan mineral.
baca juga:saksi ahli tipikor tata niaga timah, tanggung jawab semua!
di mana, dalam pasal tersebut dikatakan, pemegang iup dan iupk berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi. 
dengan demikian, bijih timah yang diperoleh oleh rakyat penambang, kemudian iuran produksi atau royalti itu belum dibayarkan, berarti bukan menjadi milik pt timah.
"pemindahan kepemilikan berdasarkan pasal 33 di uu minerba adalah pembayaran royalti kepada negara," jawab bambang.
sejalan dengan pendapat ahli ini, sidang sepekan sebelumnya, kamis, 24 oktober 2024, menghadirkan saksi ahli hukum pertambangan dan lingkungan, ahmad redi.  
hakim meminta pendapat ahmad redi terkait status bijih timah yang menjadi transaksi antara pt timah dan penambang rakyat.  intinya, apakah benar pt timah sudah membeli biji timah mereka sendiri, karena timah itu ada di iup pt timah sendiri?
"bisa dinyatakan bahwa itu (timah) punya pt timah pada saat masih jadi kandungan atau setelah mau diekspor dengan catatan sudah membayar royalti?" tanya hakim dalam persidangan.
baca juga: kerugian negara di tipikor timah, rp 300 t, benarkah? perdata & kewenangan bpk?
redi menjawab, berdasarkan adanya anggapan bahwa pt timah membeli bijih timah miliknya sendiri, lantaran dikeruk oleh penambang rakyat dari area yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah.
"di undang-undang minerba pada pasal 92 diatur peralihan kepemilikan mineral logam, sebut saja timah itu (kepemilikannya) sejak membayar royalti," jelas redi.
dari situ, redi menyimpulkan bijih timah yang masih dalam bentuk kandungan mineral tanah belumlah menjadi milik pt timah, meski secara lokasi masuk dalam wilayah iup pt timah. agar dapat diakui sebagai milik pt timah, maka bijih timah itu harus ditambang terlebih dulu.
namun tetap, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa lahan yang menjadi area penambangan tidak tumpang tindih perihal kepemilikan lahannya dan tidak dalam penguasaan pihak lain, serta tidak dalam sengketa.
"setelah kepmen 2015, iup yang tidak tumpang tindih yang dapat diakui oleh negara. di mana, tidak boleh menambang selama di atasnya belum cnc (clear and clear) sesuai pasal 135," terang redi.
baca juga:hitungan rp 300 t kerugian negara di tipikor timah, besok 15 saksi ahli dihadirkan?
"berdasarkan permen esdm nomor 43 tahun 2015 itu diatur bahwa perusahaan dapat dinyatakan memenuhi dokumen cnc apabila terdapat empat hal. pertama, tertib administratif. kedua, tertib finansial. ketiga, tertib lingkungan, dan terakhir tertib teknis kewilayahan," kata redi.
adapun syarat administratif yang dimaksud dalam persyaratan tersebut mencakup antara lain, pemenuhan izin-izin sudah lengkap, juga izin eksplorasi.
"suatu pemegang iup sebagaimana diatur permen esdm, jika sudah memenuhi syarat itu berarti sudah cnc," sambungnya.
redi mengulas, pola kemitraan tersebut dibolehkan selama ada perizinan. pt timah dibolehkan melakukan pembayaran kepada penambang rakyat dalam naungan badan hukum atau cv, sebagai imbal jasa kegiatan pertambangan yang mereka lakukan di wilayah iup pt timah tersebut.
"mengenai imbal jasa penambangan di mana pemegang iup diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pemegang iup lainnya atau iup op lainnya, termasuk bumn. sehingga bumn diperbolehkan untuk bekerja sama dengan swasta asal ada perizinannya," ujar redi.
baca juga:hadir di pn tipikor jakpus, sandra dewi bungkam 
"pemegang iup diperbolehkan secara undang-undang untuk melakukan kerja sama atau kemitraan dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penambangan," lanjut redi.
lebih jauh, redi menyatakan soal kerusakan lingkungan yang mungkin timbul, bahwa secara undang-undang merupakan tanggung jawab pemegang iup. atas dasar itu, maka tanggung jawab pemulihan wilayah tambang lewat reklamasi disebutnya merupakan tanggung jawab pt timah selaku pemegang iup.***