Pj. Bupati Dukung Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

SUNGAILIAT - Penjabat Bupati Bangka, Muhammad Haris, AR AP MH membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit berkelanjutan Kabupaten Bangka tahun 2024, di

ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka Kamis(16/10/2024).

Penjabat Bupati Bangka Muhammad Haris, AR AP MH menyambut baik dilaksanakan Focus Group Discussion rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bangka guna untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bangka melalui Dana Bagi Hasil (DBH)sawit.

'Pada kegiatan ini perlu masukan dari berbagai pihak, antara lain dinas atau instansi terkait, perusahaan perkebunan kelapa sawit, perbankan Asosiasi, kelembagaan perkebunan maupun unsur akademi serta pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang membangun." ujar Haris saat membuka FGD rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bangka.

Haris, mengajak perusahaan merencanakan untuk sekarang  dan tahun yang akan datang dengan adanya masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan ini maka di harapkan dokumen rad-ksd yang disusun nanti lebih sempurna yang merupakan pedoman pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan integrasi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bangka.

Sedangkan, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah, menjelaskan kegiatan FGD ini adalah tahap penyusunan/perencanaan yang merupakan amanat pemerintah pusat yang mewajibkan setiap daerah merencanakan program sawit berkelanjutan minimal 5 tahun ke depan.

"Secara nasional rencana aksi sudah turun, dan ini kita lanjutkan di tingkat daerah, dan kami berharap tahun ini selesai disusun, sehingga 2025 sudah menjadi pedoman atau patokan dalam pengembangan kelapa sawit." ujar Syarli.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah-Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) ini menurut Syarli, tidak bisa hanya mengikuti sudut pandang pemerintah saja.  Namun juga sangat penting menampung masukan dari seluruh stakeholder eksternal yang berkaitan langsung dengan kelapa sawit 

"Kita tidak bisa hanya mengikuti sudut pandang kita selaku pemerintah, makanya kita mengumpulkan seluruh stakeholder eksternal, baik itu akademisi, seluruh perusahaan perkebunan, asosiasi perkebunan, pihak perbankan, hingga kelompok tani sawit. Dari masukan-masukan mereka ini lah kita harapkan rancangan aksi kelapa sawit berkelanjutan ini bisa lebih maksimal." kata Syarli.(dee)