Erzaldi Rosman Sebut Banyaknya Penonaktifan BPJS Masalah Serius

TOBOALI - Pasangan Calon (Paslon) Erzaldi Rosman Djohan dan Yuri Kemal ikut menyoroti banyaknya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang telah dinonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatannya.

Ia pun menyoroti kebijakan ini sebagai masalah serius yang berdampak pada masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.  "Penonaktifan BPJS justru memperberat beban masyarakat yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan tersebut," ungkap Erzaldi, Minggu (13/10).

Menurut Erzaldi, peran pemerintah adalah memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi bawah.

Erzaldi turut  berpendapat bahwa kebijakan menonaktifkan BPJS bagi masyarakat miskin tidak sesuai dengan prinsip dasar pemerintahan yang bertugas melindungi dan memberikan akses yang merata kepada layanan publik.

BPJS adalah salah satu program strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan sosial, tanpa jaminan kesehatan, masyarakat miskin akan sangat terbebani oleh biaya pengobatan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka.

"Kalau saya masih menjabat, tentu hal demikian tidak akan dilakukan, karena di situ ada masyarakat kita yang tidak mampu," terangnya.

"Mendingan anggaran yang lain dialihkan daripada menonaktifkan BPJS masyarakat, karena peran pemerintah ya seperti itu," imbuh Erzaldi.

Penonaktifan BPJS di Babel ini  terjadi pada saat situasi ekonomi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, yang dalam kondisi seperti ini, menurutnya, seharusnya pemerintah fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial yang lebih besar, bukan justru mencabut layanan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Erzaldi juga mengimbau pemerintah daerah untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil, terutama yang menyangkut pelayanan publik. Program BPJS telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi beban masyarakat miskin di Babel, dan penonaktifan BPJS akan menjadi langkah mundur bagi upaya pemerataan kesejahteraan sosial.

"Saya juga menghimbau  adanya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik guna mengatasi masalah ini. Bila perlu dilakukan evaluasi ulang atas kebijakan ini," pungkasnya. (im)