Perludem Ingatkan Masyarakat Jangan Termakan Isu Pilkada

Reporter: Antara |

Editor: Budi Rachmad |

Rabu , 02 Oct 2024 - 21:33

Ilustrasi-screenshot-

"Harus ada penyamaan tentang nilai-nilai apa saja sih konten yang harus dilakukan takedown, seperti apa kriteria-kriteria. Jadi antara Kominfo, Bawaslu, masyarakat sipil dan media sosial harus sama," kata dia saat dihubungi ANTARA, Rabu.

Annisa menjelaskan sebelumnya pada Pemilu 2024 kelompok masyarakat bernama Koalisi :Lawan Disinformasi sempat melakukan upaya menangkal berita hoaks selama pemilu. Di satu sisi, Kemenkominfo juga melakukan penjaringan konten berisi informasi hoaks di internet selama pemilu. Namun demikian, kedua pihak memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan mana informasi hoaks dan yang benar. Kondisi tersebut dinilai Annisa membuat upaya penangkalan berita hoaks selama pemilu menjadi kurang maksimal.

"Ternyata kalau kita lihat juga kriteria konten yang ditakedown atau report oleh Kemenkominfo itu ternyata beda dengan kriteria yang masuk pada konten yang menjadi masalah bagi koalisi masyarakat sipil seperti itu," kata Annisa.

Karena hal tersebut, Annisa berharap Kominfo mau membuka forum dan berkoordinasi dengan Bawaslu, koalisi masyarakat sipil dan pihak-pihak lain demi menyamakan pandangan akan kriteria berita hoaks. Dengan demikian, Annisa yakin satgas ini akan bekerja secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih maksimal.

Sebelumnya, Kemenkominfo menyiapkan pembentukan satgas antihoaks untuk mengawal informasi yang tepat di ruang digital selama berlangsungnya Pilkada serentak 2024. Satgas itu nantinya tidak hanya terdiri dari perwakilan Kemenkominfo, tetapi juga menggandeng platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia seperti Meta Group (Instagram, Facebook, WhatsApp, Google (YouTube), X, TikTok, dan SnackVideo.

"Jadi kami memberi ruang agar platform juga turut aktif mencegah hoaks mengenai pilkada, salah satunya dengan membuat tagging khusus untuk setiap calon-calon yang ikut dalam pilkada. Sejauh ini semua platform besar berkomitmen untuk ikut, semoga berkomitmen sampai pilkada selesai," kata Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi saat dihubungi ANTARA, Senin (1/10).(ant)

perludem ingatkan masyarakat jangan termakan isu pilkada                            jakarta - peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) meminta masyarakat meningkatkan daya kritis. hal itu agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks selama masa pilkada 2024.
 
"masyarakat harus tidak mudah percaya dengan berita berita yang judulnya klik bait dan harus memeriksa kepada situs berita yang terpercaya, link berita yang terpercaya," kata peneliti purledem, annisa alfath, yang redaksi kutip dari antara, rabu (2/10/2024).
 
menurut annisa, daya kritis tersebut harus dibangun agar masyarakat tidak mudah termakan isu-isu lokal pilkada yang berbau perbedaan identitas dan sara. selain itu, annisa juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial. kondisi tersebut, menurut annisa, akan mempersulit pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam menangkal isu hoaks tentang pilkada.
 
"selain itu, masyarakat kalangan muda juga bisa melakukan edukasi politik selama pilkada karena di beberapa daerah memang isunya isu-isu lokal," ucap annisa.
 
dengan pemberian edukasi yang dilakukan melalui pendekatan anak muda, annisa yakin pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima masyarakat. namun dari semua itu, annisa menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk terhindar dari hoaks. salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yakni dengan membuka akses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat. hal tersebut dapat membantu masyarakat yang ingin mencari tahu berita fakta ketika dihadapkan dengan isu mengandung hoaks.
 
"untuk bantu masyarakat ketika hendak melakukan cek fakta, penyelenggara pemilu harus membuka akses data seluas luasnya. jangan kemudian informasi yang seharusnya bisa diakses publik malah susah," tutur annisa.
 
//kemenkominfo gandeng bawaslu
annisa alfath juga menyebutkan bahwa kementerian komunikasi dan informatika (kemenekominfo) harus menggandeng badan pengawas pemilu (bawaslu) hingga koalisi masyarakat sipil untuk memperkuat satgas antihoaks. pihak-pihak tersebut, menurut annisa, harus dilibatkan dalam satgas antihoaks demi menyamakan kriteria berita hoaks yang harus ditindak selama pilkada 2024.
 
"harus ada penyamaan tentang nilai-nilai apa saja sih konten yang harus dilakukan takedown, seperti apa kriteria-kriteria. jadi antara kominfo, bawaslu, masyarakat sipil dan media sosial harus sama," kata dia saat dihubungi antara, rabu.
 
annisa menjelaskan sebelumnya pada pemilu 2024 kelompok masyarakat bernama koalisi :lawan disinformasi sempat melakukan upaya menangkal berita hoaks selama pemilu. di satu sisi, kemenkominfo juga melakukan penjaringan konten berisi informasi hoaks di internet selama pemilu. namun demikian, kedua pihak memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan mana informasi hoaks dan yang benar. kondisi tersebut dinilai annisa membuat upaya penangkalan berita hoaks selama pemilu menjadi kurang maksimal.
 
"ternyata kalau kita lihat juga kriteria konten yang ditakedown atau report oleh kemenkominfo itu ternyata beda dengan kriteria yang masuk pada konten yang menjadi masalah bagi koalisi masyarakat sipil seperti itu," kata annisa.
 
karena hal tersebut, annisa berharap kominfo mau membuka forum dan berkoordinasi dengan bawaslu, koalisi masyarakat sipil dan pihak-pihak lain demi menyamakan pandangan akan kriteria berita hoaks. dengan demikian, annisa yakin satgas ini akan bekerja secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih maksimal.
 
sebelumnya, kemenkominfo menyiapkan pembentukan satgas antihoaks untuk mengawal informasi yang tepat di ruang digital selama berlangsungnya pilkada serentak 2024. satgas itu nantinya tidak hanya terdiri dari perwakilan kemenkominfo, tetapi juga menggandeng platform-platform digital yang beroperasi di indonesia seperti meta group (instagram, facebook, whatsapp, google (youtube), x, tiktok, dan snackvideo.
 
"jadi kami memberi ruang agar platform juga turut aktif mencegah hoaks mengenai pilkada, salah satunya dengan membuat tagging khusus untuk setiap calon-calon yang ikut dalam pilkada. sejauh ini semua platform besar berkomitmen untuk ikut, semoga berkomitmen sampai pilkada selesai," kata direktur jenderal informasi komunikasi publik (dirjen ikp) kemenkominfo prabunindya revta revolusi saat dihubungi antara, senin (1/10).(ant)