Bjorka Bocorkan 6 Juta Data NPWP

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Senin , 23 Sep 2024 - 21:44

ILustrasi Bjorka-screnshot-

"Apakah sebagian data tidak tersimpan dengan baik di BDNS 2 oleh Dirjen Pajak, dan apa kelemahannya," tambahnya.

Pertemuan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada Jumat, 27 September, dengan harapan akan terungkap penyebab sebenarnya dari kebocoran data.

"Kami akan menjelaskan lebih lanjut penyebab kebocoran setelah memanggil Dirjen Pajak pada hari Jumat," ungkap Hadi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prabu Revolusi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," papar Prabu dalam keterangan tertulis yang dirilis melalui laman resmi Kominfo, pada Senin, 23 September 2024.

Kominfo sedang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI untuk menindaklanjuti kebocoran data tersebut secara intensif.

Semua pihak terlibat terus koordinasi dan berusaha menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini. Semoga dengan kerja sama yang baik, kebocoran data dapat segera teratasi dan langkah-langkah preventif dapat diterapkan untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan.***

bjorka bocorkan 6 juta data npwp                             hacker bjorka baru-baru ini membuat kehebohan baru dengan melakukan yang kebocoran terhadap 6 juta data npwp atau direktorat jenderal pajak kementerian keuangan.
----------------
diantara data npwp yang dibocorkan, ternyata salah duanya ada milik putra dari presiden ri joko widodo (jokowi) yaitu, gibran rakabuming raka dan kaesang pangarep.
sikap jokowi dalam merespons serangan itu ternyata masih mewajarkan, kenapa? karena menurutnya kasus serupa juga kerap kali terjadi di negara-negara lain.
"segera dimitigasi semuanya, tidak apa. karena banyak negara juga mengalami hal yang sama,” kata jokowi pada jumat, 20 september 2024.
mitigasi harus segera dilancarkan demi menangkal serangan siber agar modus pembocoran data tidak terulang kembali di kemudian hari.
baca juga:data pegawai bocor, bkpsdmd babel lakukan tracking
"yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi,” tuturnya menambahkan.
lantas bagaimana sikap menkopolhukam dan menkominfo soal adanya kebocoran data npwp yang dilakukan oleh bjorka itu?
menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) hadi tjahjanto akan mengadakan pertemuan dengan direktur jenderal pajak dan badan siber sandi negara (bssn).
pertemuan itu akan membahas terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (npwp) karena sekarang bssn sedang melakukan evaluasi yang terus berlangsung.
"kami akan terus dipanggil untuk membahas lebih lanjut. kami telah menemukan ketidakcocokan dalam sistem. minggu ini saya akan mengadakan pertemuan dengan dirjen pajak, bssn, serta kominfo, untuk mendiskusikan secara rinci permasalahan ini agar kejadian serupa tidak terulang," kata hadi kepada para wartawan.
selain itu dicurigai oleh hadi bahwa ada kemungkinan beberapa data npwp tidak disimpan dengan benar di dalam sistem.
baca juga:ada dugaan pencurian data pribadi, kominfo turun tangan
"apakah sebagian data tidak tersimpan dengan baik di bdns 2 oleh dirjen pajak, dan apa kelemahannya," tambahnya.
pertemuan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada jumat, 27 september, dengan harapan akan terungkap penyebab sebenarnya dari kebocoran data.
"kami akan menjelaskan lebih lanjut penyebab kebocoran setelah memanggil dirjen pajak pada hari jumat," ungkap hadi.
sementara itu, direktur jenderal informasi dan komunikasi publik kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) prabu revolusi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada direktorat jenderal pajak (djp) kementerian keuangan terkait dugaan kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak (npwp).
"berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (pp pste), kementerian kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada djp kementerian keuangan pada tanggal 18 september 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," papar prabu dalam keterangan tertulis yang dirilis melalui laman resmi kominfo, pada senin, 23 september 2024.
kominfo sedang bekerja sama dengan badan siber dan sandi negara (bssn), djp kementerian keuangan, dan kepolisian ri untuk menindaklanjuti kebocoran data tersebut secara intensif.
semua pihak terlibat terus koordinasi dan berusaha menemukan solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini. semoga dengan kerja sama yang baik, kebocoran data dapat segera teratasi dan langkah-langkah preventif dapat diterapkan untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan.***