Wacana Rokok Kemasan Polos, Semua Menolak?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 20 Sep 2024 - 10:48

ilustrasi rokok-Budi Rahmad-

KORANBABELPOS.ID.- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kompak mengungkapkan, ketidaksetujuannya kepada rencana Pemerintah Indonesia untuk menerapkan aturan mengenai kemasan rokok polos dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan, dirinya juga menyayangkan sikap Pemerintah yang terkesan tidak mendengarkan pendapat Kemenperin dalam pembahasan aturan tersebut.

"Kemenperin aktif dalam pembahasan PP 28/24 dari September 2023 lalu sampai terakhir April 2024 kemarin. Namun ternyata suara Kemenperin tidak terlalu didengar," ujar Merrijantij.

BACA JUGA: Rokok Murah Jadi Pilihan!

"Maksud kita itu ada perbaikan dalam penyusunan, tapi dari tanggal 26 Juli sampai sekarang kami belum pernah diikutsertakan. Public hearing pun kami tidak diundang," pungkasnya.

Sementara itu menurut Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dirinya mencurigai adanya kecurangan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), yang mengatur tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Menurutnya, hasil rancangan dalam peraturan tersebut dinilai malah akan menguntungkan perusahaan rokok elektronik tertentu nantinya.***

wacana rokok kemasan polos, semua menolak?                            koranbabelpos.id.- kementerian perindustrian (kemenperin) kompak mengungkapkan, ketidaksetujuannya kepada rencana pemerintah indonesia untuk menerapkan aturan mengenai kemasan rokok polos dalam peraturan pemerintah (pp) no 28/2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan (pp kesehatan).
direktur industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar kemenperin, merrijantij punguan, dirinya juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak mendengarkan pendapat kemenperin dalam pembahasan aturan tersebut.
"kemenperin aktif dalam pembahasan pp 28/24 dari september 2023 lalu sampai terakhir april 2024 kemarin. namun ternyata suara kemenperin tidak terlalu didengar," ujar merrijantij.
baca juga: rokok murah jadi pilihan!
"maksud kita itu ada perbaikan dalam penyusunan, tapi dari tanggal 26 juli sampai sekarang kami belum pernah diikutsertakan. public hearing pun kami tidak diundang," pungkasnya.
sementara itu menurut anggota komisi xi dpr ri, mukhamad misbakhun, dirinya mencurigai adanya kecurangan dalam rancangan peraturan menteri kesehatan (rpmk), yang mengatur tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. 
baca juga: rokok: dilarang jual ketengan, kalau beli?
menurutnya, hasil rancangan dalam peraturan tersebut dinilai malah akan menguntungkan perusahaan rokok elektronik tertentu nantinya.***

Tag

Share