BPS: RI Mengalami Inflasi 2,92 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 2,92 persen sepanjang 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, untuk inflasi bulanan dan inflasi tahunan pada Desember 2025 masing-masing sebesar 0,64 persen month-to-month (mtm) dan 2,92 persen year-on-year (yoy).

“Pada akhir tahun, inflasi year-on-year dan inflasi tahun kalender atau year-to-date akan sama karena yang dibandingkan adalah dua titik yang sama, yakni IHK (Indeks Harga Konsumen) Desember 2025 dan IHK Desember 2024,” ujar Pudji Ismartini di Jakarta, Senin (5/1).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis sudah mempunyai modal yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2026. “Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6 persen, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai,” kata Purbaya.

Purbaya menilai terjadi perlambatan ekonomi yang signifikan pada sembilan bulan pertama tahun 2025. Namun, perkembangan kebijakan fiskal dan moneter belakangan dianggap sudah cukup untuk menjadi bekal menyambut tahun anggaran 2026. Menurut Purbaya, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter berhasil memulihkan perekonomian dengan cukup baik.

Dia mengakui perkembangan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan, yang biasanya disimpan di Bank Indonesia (BI), tidak sekencang proyeksi yang dia targetkan. Kendala ini, kata dia, disebabkan oleh ketidakselarasan kebijakan fiskal dan moneter. “Sekarang sudah dibereskan. Satu bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan, dengan kebijakan yang makin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang,” ujarnya.

Di samping itu, inisiatif debottlenecking atau upaya mengatasi hambatan investasi juga berjalan sesuai yang diharapkan. Pekan lalu (23/12), Purbaya menindaklanjuti dua laporan pada sidang perdana aduan hambatan investasi oleh pengusaha ke kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Bendahara negara itu mengatakan sidang ini akan digelar secara berkala ke depan untuk memastikan hambatan bisnis diatasi dengan baik. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepercayaan investor terkait keamanan berusaha di Indonesia. “Asing sudah melihat kebijakan itu dan kelihatan makin optimistis. Saya yakin kalau itu dijalankan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak makin baik. Nanti peraturan yang mengganggu akan kami deteksi dan perbaiki secepatnya,” katanya pula. “Jadi, itu saja sudah cukup untuk tumbuh 6 persen atau lebih,” ujar Purbaya.(ant)