Panglima TNI Ajukan Kenaikan Tukin Prajurit: Tamtama dari 70 Persen ke 80 Persen

Reporter: Budi |

Editor: Budi Rahmad |

Rabu , 04 Sep 2024 - 10:46

Panglima TNI Agus Subiyanto saat rapat dengan Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI-https://tni.mil.id/-

KORANBABELPOS.ID -Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajukan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) demi kesejahteraan prajurit TNI.

Hal itu dilakukannya pada Rapat Kerja dan Anggaran bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Saat ini tukin para prajurit TNI untuk tingkatan tamtama itu sebesar 70 persen dari gaji. Panglima mengajukan agar tukin itu meningkat menjadi 80 persen.

"Kita ajukan naik menjadi 80 persen, sehingga nanti ada penambahan berarti kurang lebih Rp500 ribu," kata Agus, sebagaimana redaksi kutip dari Antara pada Rabu (4/9/2024).

Masih dari Antara, Panglima Agus menjelaskan bahwa gaji prajurit untuk tamtama saat ini sebesar Rp3-4 juta. Maka dengan ditambah total gaji yang didapat bisa mencapai sekitar Rp6,7 juta.

Ketika rapat, dia mengaku sempat ditanya oleh Anggota Komisi I DPR RI mengenai kondisi gaji prajurit. Menurut dia, para prajurit TNI hidup pas-pasan dengan kondisi gaji yang demikian.

"Sehingga memang kita berupaya untuk menaikkan tukin untuk kesejahteraan prajurit," kata dia.

Di samping itu, dia pun mengatakan TNI belum memiliki anggaran kontingensi untuk kebutuhan mendesak. Salah satunya, kata dia, anggaran kontingensi diperlukan ketika prajurit TNI sedang turun mengatasi bencana alam yang bisa terjadi kapanpun.

Rapat kerja bersama DPR RI ini membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertahanan RI dan TNI Tahun Anggaran 2025, hal ini bertujuan untuk memastikan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan tujuan organisasi dan juga alokasi anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Turut hadir mendampingi pada rapat tersebut diantaranya Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono.(ant)

panglima tni ajukan kenaikan tukin prajurit: tamtama dari 70 persen ke 80 persen                            koranbabelpos.id -panglima tni jenderal tni agus subiyanto mengajukan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) demi kesejahteraan prajurit tni.
hal itu dilakukannya pada rapat kerja dan anggaran bersama komisi i dpr ri di kompleks parlemen, jakarta, selasa (3/9/2024).
 saat ini tukin para prajurit tni untuk tingkatan tamtama itu sebesar 70 persen dari gaji. panglima mengajukan agar tukin itu meningkat menjadi 80 persen. 
 baca juga:tni rehab 1.273 rumah tidak layak huni di babel
"kita ajukan naik menjadi 80 persen, sehingga nanti ada penambahan berarti kurang lebih rp500 ribu," kata agus, sebagaimana redaksi kutip dari antara pada rabu (4/9/2024).
masih dari antara, panglima agus menjelaskan bahwa gaji prajurit untuk tamtama saat ini sebesar rp3-4 juta. maka dengan ditambah total gaji yang didapat bisa mencapai sekitar rp6,7 juta.
ketika rapat, dia mengaku sempat ditanya oleh anggota komisi i dpr ri mengenai kondisi gaji prajurit. menurut dia, para prajurit tni hidup pas-pasan dengan kondisi gaji yang demikian.
 baca juga:dukung panglima tni tindak tegas opm, bamsoet: tak ada toleransi
"sehingga memang kita berupaya untuk menaikkan tukin untuk kesejahteraan prajurit," kata dia.
 di samping itu, dia pun mengatakan tni belum memiliki anggaran kontingensi untuk kebutuhan mendesak. salah satunya, kata dia, anggaran kontingensi diperlukan ketika prajurit tni sedang turun mengatasi bencana alam yang bisa terjadi kapanpun.
rapat kerja bersama dpr ri ini membahas terkait rencana kerja dan anggaran kementerian pertahanan ri dan tni tahun anggaran 2025, hal ini bertujuan untuk memastikan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan tujuan organisasi dan juga alokasi anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
turut hadir mendampingi pada rapat tersebut diantaranya kasad jenderal tni maruli simanjuntak, kasal laksamana tni muhammad ali dan kasau marsekal tni m. tonny harjono.(ant)
baca juga:tni rehab 1.273 rumah tidak layak huni di babel
 
sumber antara