Warga Sadai Segel Pintu Masuk KIS PT RBA

TOBOALI - Warga Desa Sadai Kecamatan Tukak - Sadai Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menyegel pintu masuk di Kawasan Industri Sadai (KIS). Tindakan ini merupakan buntut dari belum selesainya pembayaran atas ganti rugi lahan dari PT. RBA.

Kepala desa (Kades) Sadai M. Amin menyampaikan, warga menuntut PT. RBA terkait kejelasan masalah ganti rugi lahan mereka.  "Warga ini meminta agar terealisasikan masalah ganti rugi lahan mereka yang belum terbayarkan," sebutnya.

Disebutkannya, puluhan warga yang berdemo ini membawa karton dengan berbagai macam tulisan, yang intinya menuntut hak atas pembayaran ganti rugi lahan yang hingga saat ini belum dibayarkan.

Padahal sebelumnya, mantan direktur PT. RBA Yanto Purba sudah pernah mengatakan akan menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga sekarang tak kunjung selesai juga. "Warga kami hanya meminta hak mereka saja, dan kekesalan warga ini sudah memuncak," tandasnya.

Sementara itu, Camat Tukak - Sadai Felly Husaini Melvin mengatakan, pihaknya bersama Pemdes Sadai sudah berusaha agar warga sabar dalam masalah ini. "Kita sudah pernah mencegah warga melakukan ini, namun kekesalan warga ini sepertinya sudah memuncak sehingga kami tidak bisa mencegah hal ini," terangnya.

Dikatakannya, pihaknya sudah pernah bertemu dengan pihak perusahaan bersama warga dan juga sudah dua kali pertemuan tersebut, tetapi sampai sekarang belum ada titik terangnya masalah ganti rugi lahan tersebut.

Dalam hal ini pihak kecamatan hanya sebatas sebagai penengah antara kedua belah pihak, yakni dengan harapan permasalahan ganti rugi lahan bisa diselesaikan, apalagi di lokasi tersebut sudah berdiri dua perusahaan sehingga mereka merasa terganggu dengan adanya demo ini. "Sudah dua kali pertemuan, tetapi belum ada titik terangnya sampai sekarang," ucapnya.

Sayangnya, tidak ada perwakilan dari pihak perusahaan yang mendatangi para pendemo. Sehingga, tidak ada titik terang dari persoalan tersebut.

"Kami berharap agar pihak perusahaan bisa menyelesaikan masalah ini, karena kami pemerintah hanya sebatas sebagai penengah saja dan tidak ada maksud maupun tujuan lainnya, murni sebagai penengah antara masyarakat serta perusahaan," pungkasnya. (im)