Sudah 4 Eks Kadis ESDM Babel Tersangka, Tangis Pilu Supiyanto Jadi Tersangka

Reporter: Reza Hanapi/Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 13 Aug 2024 - 21:28

Lunglai Supiyanto Saat Digiring ke Mobil Dinas Kejagung.-screnshot-

* Bahwa Tersangka SW selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ikut membahas dan tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi yang benar terhadap RKAB PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2019.

* Bahwa Tersangka SW selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ridak melakukan evaluasi/pengawasan pemegang IUJP tahun 2015 s/d tahun 2019.

* Bahwa Tersangka SW selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima fasilitas berupa hotel dan transport dan uang saku dari PT Stanindo Inti Perkasa (SIP).

* Bahwa Tersangka SW selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima fasilitas berupa seluruh biaya atas pembahasan RKAB yang dibebankan kepada pemohon persetujuan RKAB.

* Akibat perbuatan Tersangka SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyetujui RKAB PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Tinindo Inter Nusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Refined Bangka Tin, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Menara Cipta Mulia, yang kemudian bekerja sama dengan PT Timah Tbk dalam kerja sama sewa menyewa alat peralatan processing pelogaman mengakibatkan kerugian negara atas aktivitas tersebut sebesar Rp2.284.950.217.912.

2) Terseretnya Rusbani

Seperti tertera dalam relis resmi Kejagung--, Tersangka Rusbani selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1) Ikut membahas evaluasi revisi RKAB tahunan 2019 PT Timah Tbk, namun tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi kondisi tata kelola pengusahaan pertambangan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan sebenarnya.

2) Pada tahun 2019 dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta kontrak para pemegang IUJP dengan IUP PT Timah Tbk, tidak meminta Laporan Triwulan dan Tahunan para Pemegang IUJP, dan tidak memberikan sanksi kepada pemegang IUJP.

3) Tahun 2019 dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta laporan tertulis atas RKAB tahunan, tidak pernah melaporkan kepada Gubernur, tidak memberikan sanksi kepada pemegang IUP PT Menara Cipta Mulia, PT Refined Bangka Tin, PT Artha Prima Nusa Jaya, PT Prisma Multi Karya, PT Bumi Hero Perkasa, dan PT Fortuna Tunas Mulya

3) Terseretnya Amir Sahbana

Meskipun jabatan terakhir tersangka AS (Amir Syahbana) saat ditahan Kejagung RI adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), namun dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015 hingga 2022 justru Ketika jabatannya masih Kepala Bidang.

Hal ini terlihat keterangan dari Kejagung menyatakan, AS adalah Kabid Pertambangan Mineral Logam di Dinas ESDM Babel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), periode 4 Mei 2018 s/d 9 November 2021.

sudah 4 eks kadis esdm babel tersangka, tangis pilu supiyanto jadi tersangka                             koranbabelpos.id.- berikutnya, selasa 13 agustus 2024, kemarin, tim penyidik jampidsus 
kejagung kembal 1 tersangka baru terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk tahun 2015 s.d. 2022.
setelah pemeriksaan 3 saksi, hs, sdr. asq, sdr. spt, tim penyidik telah memeriksa total 195 orang saksi dalam perkara dimaksud.  berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik menaikkan status 1 orang saksi menjadi tersangka yakni supiyanto (spt) selaku plt. kepala dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi kepulauan bangka belitung (babel) januari 2020 s.d. juni 2020.  
sehingga jumlah keseluruhan tersangka sampai saat ini berjumlah 23 orang termasuk 1 tersangka dalam perkara obstruction of justice. 
baca juga:tipikor timah, giliran 3 tersangka lagi masuk pengadilan
pasal yang disangkakan kepada tersangka spt adalah pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
''selanjutnya, tersangka spt dilakukan penahanan di rumah tahanan negara salemba cabang kejaksaan agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 13 agustus 2024 s.d. 1 september 2024,'' ujar kapuspenkum harli siregar dalam konpers sore kemarin.
sudah 4 eks kadis esdm tersangka
dengan terjeratnya supiyanto, berarti dia adalah mantan kadis esdm babel yang ke 4 menjadi tersangka.  
sebelumnya, suranto wibowo, rusbani, amir sahbana.
baca juga:potensi tersangka baru di tipikor timah! peran perusahaan boneka?
1) tersangka suranto wibowo
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menyetujui rkab tahun 2015 sampai dengan 2018 yang isinya tidak benar terhadap 6 (enam) smelter.
* bahwa tersangka sw telah menyetujui rkab tahun 2015 s/d 2018 yang isinya tidak benar tersebut kemudian tidak melakukan pembinaan dan pengawasan.
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung ikut membahas dan tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi yang benar terhadap rkab pt timah tbk tahun 2015 s/d 2019.
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung ridak melakukan evaluasi/pengawasan pemegang iujp tahun 2015 s/d tahun 2019.
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menerima fasilitas berupa hotel dan transport dan uang saku dari pt stanindo inti perkasa (sip).
* bahwa tersangka sw selaku kepala dinas pertambangan dan energi provinsi kepulauan bangka belitung menerima fasilitas berupa seluruh biaya atas pembahasan rkab yang dibebankan kepada pemohon persetujuan rkab.
* akibat perbuatan tersangka sw selaku kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung yang menyetujui rkab pt sariwiguna bina sentosa, pt tinindo inter nusa, cv venus inti perkasa, pt refined bangka tin, pt stanindo inti perkasa, dan pt menara cipta mulia, yang kemudian bekerja sama dengan pt timah tbk dalam kerja sama sewa menyewa alat peralatan processing pelogaman mengakibatkan kerugian negara atas aktivitas tersebut sebesar  rp2.284.950.217.912.
baca juga:sidang tipikor timah 3 eks kadis esdm babel? gubernur tak terseret?
2) terseretnya rusbani
seperti tertera dalam relis resmi kejagung--, tersangka rusbani selaku pelaksana tugas (plt) kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung:
1) ikut membahas evaluasi revisi rkab tahunan 2019 pt timah tbk, namun tidak memberikan pertimbangan/rekomendasi kondisi tata kelola pengusahaan pertambangan di wilayah kepulauan bangka belitung dengan sebenarnya.
2) pada tahun 2019 dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta kontrak para pemegang iujp dengan iup pt timah tbk, tidak meminta laporan triwulan dan tahunan para pemegang iujp, dan tidak memberikan sanksi kepada pemegang iujp.
3) tahun 2019 dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan tidak pernah meminta laporan tertulis atas rkab tahunan, tidak pernah melaporkan kepada gubernur, tidak memberikan sanksi kepada pemegang iup pt menara cipta mulia, pt refined bangka tin, pt artha prima nusa jaya, pt prisma multi karya, pt bumi hero perkasa, dan pt fortuna tunas mulya
baca juga:apa kabar pencetus '14 inisial' terlibat tipikor timah? faktanya, cuma sebatas harvey moeis?
3) terseretnya amir sahbana
meskipun jabatan terakhir tersangka as (amir syahbana) saat ditahan kejagung ri adalah kepala dinas energi sumber daya mineral (esdm) provinsi kepulauan bangka belitung (babel), namun dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk 2015 hingga 2022 justru ketika jabatannya masih kepala bidang.
hal ini terlihat keterangan dari kejagung menyatakan, as adalah kabid pertambangan mineral logam di dinas esdm babel provinsi kepulauan bangka belitung (babel), periode 4 mei 2018 s/d 9 november 2021.
alasan kejagung menetapkan amir syabhana sebagai tersangka, karena membuat telaah staf untuk persetujuan rencana rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) tahun 2020 dan 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
* sementara itu,perbuatan tersangka as selaku plt. kepala dinas esdm babel telah menerbitkan dan menandatangani persetujuan tahun 2020 dan 2021 yang tidak sesuai dengan ketentuan.
• bahwa tersangka as periode januari 2019 s/d februari 2019 dalam jabatan sebagai kepala bidang pertambangan mineral logam (maupun selaku ketua tim evaluator rkab tahun 2019) secara sepihak membuat telaah staf yang ditujukan kepada kepala dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung (yang dijabat oleh tersangka sw) dengan kesimpulan:
berdasarkan berita acara evaluasi dimaksud, maka tim evaluator merekomendasikan untuk menyetujui rkab tahun 2019 pt menara cipta mulia, pt rajawali nindya persada, pt trimitra bangka utama, pt bangka tin industry dan pt refined bangka tin.
• bahwa perbuatan tersangka as yang mengabaikan kesimpulan tim evaluator karena tersangka as telah menerima pemberian dari tersangka aa (selaku gm operasional dari cv venus inti perkasa dan pt menara cipta mulia) berupa uang sejumlah rp325.999.998,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada periode 20 desember 2018 s/d 5 maret 2019.
baca juga:tipikor timah, eks dirjen hingga hendry lie, kebut 4 berkas!
4) terseretnya supiyanto
adapun kasus posisi yang berkaitan dengan tersangka spt yaitu:
* bahwa pada tahun 2020, tersangka spt selaku plt. kepala dinas energi dan sumber daya mineral provinsi kepulauan bangka belitung secara melawan hukum telah bersekongkol dengan oknum pt timah tbk untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) meskipun tidak sesuai ketentuan;
* selanjutnya tersangka spt juga dengan sengaja tidak melakukan tugasnya, yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap rkab tersebut, serta tidak melakukan evaluasi/pengawasan pemegang izin usaha jasa pertambangan (iujp) tahun 2020.***