Jaksa Agung Bahas Tantangan Bangun Citra Hukum Humanis dan Modern

BABELPOSKORAN.CO - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan saat dirinya menjabat sebagai jaksa agung, hal pertama yang akan dilakukan adalah membenahi Korps Adhyaksa untuk menciptakan penegakan hukum yang modern dan humanis, namun hal itu tidaklah mudah karena harus berhadapan dengan tantangan internal dan eksternal.

"Ketika saya diberikan amanah menjadi Jaksa Agung, sedikitpun tidak menyangka kalau ini merupakan perjalanan sang waktu, yang saya pikirkan dan akan saya laksanakan sebagai seorang pimpinan adalah melakukan pembenahan internal (membangun soliditas dan integritas) sebagai penegak hukum," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir dari ANTARA di Jakarta, Minggu.

Burhanuddin mengatakan dirinya kemudian membuat aturan-aturan yang fleksibel dan perlu dibuat progresif dalam rangka penegakan hukum modern dan humanis, kemudian menggeliatkan bidang-bidang penindakan sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

BACA JUGA:Gaji PNS dan PPPK Naik 8%

BACA JUGA: Jokowi Bakal Tak Hadir Dalam HUT ke-51 PDIP?

"Awalnya hanya sebuah mimpi, tapi suka tidak suka ini adalah pilihan yang harus dilakukan. Bulan demi bulan saya lihat progres-nya memang rintangan internal dan tekanan eksternal sangat kuat dalam membawa Kejaksaan yang seperti sekarang ini," ujarnya.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan sistem pengawasan yang cepat, tepat dan akurat dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Ketegasan Burhanuddin dalam membenahi Korps Adhyaksa membuatnya kerap disebut sebagai raja tega.

"Harus diberikan contoh kepada seluruh Insan Adhyaksa sehingga sering saya disebut Raja Tega, karena tidak mungkin kita membersihkan halaman dengan sapu yang kotor," tegas Burhanuddin.

Selanjutnya dalam membangun kinerja di bidang penindakan, harus menyasar kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik, menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mengutamakan perkara-perkara "big fish", sehingga masyarakat memahami bahwa korupsi itu tidak hanya merampas ekonomi masyarakat, tetapi juga melemahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam perjalanannya, ternyata penindakan harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola, perbaikan manajemen, termasuk menggandeng proyek-proyek strategis nasional agar bisa berjalan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, harus dilakukan pendampingan sekaligus pengamanan walaupun itu tugas yang berat.

Jargon "Penegakan Hukum Humanis dan Modern" menjadi suatu renungan yang mendalam dari segenap insan kejaksaan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, karena hukum yang tertinggi adalah kemanusiaan itu sendiri.

Hukum yang modern itu adalah hukum yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjamin kebutuhan hukum masyarakat.

Digitalisasi di bidang hukum juga menjadi keniscayaan untuk mempermudah, mempercepat dan mengefektifkan akses pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dan media guna mengedepankan transparansi.

Program-program Penegakan Hukum Humanis juga harus diluncurkan dalam rangka penyadaran hukum dan melek hukum masyarakat, sehingga ketika kesadaran hukum masyarakat menjadi semakin baik maka penegakan hukum yang sifatnya represif tidak diperlukan lagi karena telah tercipta keharmonisan dan kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga tujuan hukum sudah dirasakan manfaat, kepastian dan keadilannya di masyarakat.